Kapal pengangkut batubara melintasi Sungai Mahakam, Samarinda, Minggu (31/12). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan target produksi batubara tahun 2018 sebesar lebih dari 477 juta ton akan melampaui penetapan produksi batubara yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 406 juta ton. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/17.

Kapal pengangkut batubara melintasi Sungai Mahakam, Samarinda, Minggu (31/12). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan target produksi batubara tahun 2018 sebesar lebih dari 477 juta ton akan melampaui penetapan produksi batubara yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 406 juta ton. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/17.

 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam waktu dekat akan melelang 16 wilayah pertambangan baik wilayah eks Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan beleid baru berupa Peraturan Menteri (Permen) sebagai landasan hukum dan skema penetapan harga lelang.

“Sedang kami¬†siapkan Permennya untuk skema pelelangannya,” terangnya, Rabu (3/1).

Namun sayangnya Arcandra masih enggan menyebutkan poin-poin dalam aturan yang tengah disiapkan itu. Alasannya, karena masih dalam tahapan usulan. Ia juga belum bisa memastikan kapan lelang tersebut akan dimulai. Yang jelas, kata Arcandra, Permen tersebut secepatnya akan dikeluarkan.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Publik dan Kerjasama, Kementerian ESDM, Agung Pribadi menambahkan, nantinya Permen yang tengah dibuat akan menjadi acuan administrasi dalam lelang.

“Untuk eks KK dan PKP2B akan dilelang Pemerintah Pusat. Tapi untuk eks IUP yang melakukan lelang provinsi, mengacu Permen yang disiapkan oleh Menteri ESDM,” ungkapnya di Kantor Kementerian ESDM.

Saat ini minimal akan ada 16 wilayah pertambangan yang rencananya akan dilelang pada tahun ini. Di antaranya 5 wilayah pertambangan eks Kontrak Karya, satu eks PKP2B dan sisanya eks IUP.

Adapun 16 wilayah pertambangan itu, sudah terselesaikan masalah tata ruang dari Kementerian Perhutanan. Jadi, tidak ada kendala untuk segera dilaksanakannya lelang. Namun, sayangnya ia belum bisa memastikan kapan lelang tersebut akan dimulai.

Sementara untuk wilayah pertambangan lain yang potensial untuk dilelang, Agung bilang, masih membahas persoalan ini dengan daerah. Pasalnya, masih ada yang tersandung masalah tata ruang dan kehutanan. Jadi, inginnya pemerintah sebelum lelang wilayah ini berjalan, urusan mengenai tumpang tindih lahan bisa segera diselesaikan.

Sumber –¬†http://industri.kontan.co.id/

Freeport Hentikan Operasional Tambang Grasberg Mulai 2019

Manajemen PT Freeport Indonesia akan menutup operasional tambang emas terbuka di Grasberg, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Dengan penutupan ini produksi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu »

Tumpahan minyak di Balikpapan, Pertamina dijatuhkan sanksi administrasi oleh KLHK

Akibat Tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjatuhkan sanksi terhadap PT Pertamina (Persero). Menteri KLHK Siti Nurbaya mengatakan KLHK menjatuhkan »

Freeport buka lowongan kerja untuk 24 posisi, siapa minat?

Bagi Anda yang berminat untuk bekerja di PT Freeport Indonesia, ini saatnya. Pasalnya, perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam ini tengah membuka lowongan pekerjaan baru. Tidak tanggung-tanggung »

Menteri Jonan: UU Minerba belum perlu direvisi sekarang

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berharap Undang-Undang No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) tidak direvisi. Menurutnya, belum ada hal »

Freeport Butuh Kepastian Operasi Hingga 2041

Kepemilikan mayoritas PT Inalum (Persero) atas saham di PT Freeport Indonesia belum memberi kepastian operasi. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu tetap menginginkan kelangsungan operasi »

ESDM : Kendalikan inflasi, kenaikan harga BBM harus izin pemerintah

Pemerintah kembali mengubah kebijakan terkait harga bahan bakar minyak (BBM). Kali ini pemerintah membuat kebijakan agar kenaikan harga BBM umum harus mendapat persetujuan pemerintah. “Untuk »

Berikan Komentar