PT Kideco Jaya Agung

Seminar Peran Kunci Eksekutif dalam Penerapan SMKP Minerba

PT Kideco Jaya Agung

Batukajang, 15 Februari 2018

PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya

Diklat dan Konsultasi SMKP Minerba

PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya

Manado, 26-29 Maret 2018

PT SUMBAWA TIMUR MINING

PELATIHAN CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (CSMS)

PT SUMBAWA TIMUR MINING

Sumbawa, 25-26 Februari 2018

PT Bayan Resources Tbk

Seminar Peran Kunci Eksekutif dalam Penerapan SMKP Minerba

PT Bayan Resources Tbk

Balikpapan, 27 Februari 2018

PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya

Diklat dan Konsultasi SMKP Minerba PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya Manado,¬†26-29 Maret 2018 »

PT DNX Indonesia

Seminar Peran Kunci Eksekutif dalam Penerapan SMKP Minerba PT DNX Indonesia Jakarta, 1 Maret 2018   »

PT Bayan Resources Tbk

Seminar Peran Kunci Eksekutif dalam Penerapan SMKP Minerba PT Bayan Resources Tbk Balikpapan, 27 Februari 2018     »

PT Sumbawa Timur Mining

PELATIHAN CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (CSMS) PT SUMBAWA TIMUR MINING Sumbawa, 25-26 Februari 2018 »

 

 

Freeport Hentikan Operasional Tambang Grasberg Mulai 2019

Freeport Hentikan Operasional Tambang Grasberg Mulai 2019Manajemen PT Freeport Indonesia akan menutup operasional tambang emas terbuka di Grasberg, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Dengan penutupan ini produksi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu akan berkurang drastis mulai tahun depan.

EVP Sustainable Development PT Freeport Indonesia Sony Prasetyo, mengatakan produksi Freeport pada 2019 akan berkurang sebanyak 80 ribu ton per hari dari yang sebelumnya bisa mencapai 200-an ribu ton per harinya. “Ini kondisi teknis, tambang terbuka di Grassberg sudah mau tutup. 2019 diperkirakan berhenti, sekarang sudah tidak bisa lagi dieksploitasi. Satu-satunya jalan yaitu kita eksploitasi dari bawah atau under ground,” kata Sony di Timika, Senin (16/4).

Sementara itu, kata Sony, eksploitasi di bawah tanah belum siap sebab masih ada yang harus diselesaikan, diantaranya adalah perizinan pertambangannya. Kendati demikian, jikalau pemerintah memberikan izin eksploitasi, tambang bawah tanah, maka belum bisa maksimal sampai 2021 atau 2023.

“Jadi ini masalah wajar karena ini berkaitan dengan aturan dan jelas berdampak pada produksi sebab tambang terbuka mulai berkurang sedangkan under ground belum maksimal, untuk itu butuh waktu,” ujarnya.

Dengan situasi tersebut, Sony mengakui akan berdampak pada beberapa hal terkait seperti pendapatan termasuk dukungan dana kemitraan ke LPMAK. “Untuk itu saya ingatkan LPMAK untuk bisa bersiap-siap mulai tahun 2019 mereka harus efisien gunakan dana yang ada. Program jangan muluk-muluk,” ujarnya.

Selain itu, ketika ditanya terkait adanya kemungkinan efisiensi karyawan, kata Sony, hal tersebut tidak mudah. Ia mengakui belum melihat kemungkinan itu terjadi sebab karyawan bagi Freeport adalah aset yang berharga.

“Saya belum melihat itu. Bagi perusahaan ini, karyawan adalah aset yang berharga jadi tidak akan mudah. Itu wajar aja dalam bagaimana efisiensi dalam bisnis tapi sekali lagi yang saya sampaikan adalah bahwa tidak akan mudah apalagi sampai PHK. Mungkin itu jauh,” katanya.

Untuk itu, ia berharap agar pemerintah dan tim perundingan PT Freeport tidak terlalu lama memutuskan sejumlah persoalan terkait sebab jika tidak maka jangan sampai berdampak pada karyawan, keluarga dan masyarakat.

Sumber –¬†http://republika.co.id

Tumpahan minyak di Balikpapan, Pertamina dijatuhkan sanksi administrasi oleh KLHK

NULLAkibat Tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjatuhkan sanksi terhadap PT Pertamina (Persero). Menteri KLHK Siti Nurbaya mengatakan KLHK menjatuhkan sanksi adminsitrasi kepada Pertamina untuk memperbaiki early warning system.

“Saksi adminitratif yaitu paksaan dari pemerintah untuk perbaiki sistemnya,” ujar Siti pada Senin (16/4).

Menurut Siti, sistem early warning system Pertamina masih lemah. Pasalnya ketika terjadi tumpahan minyak tidak ada bunyi alarm sehingga terjadi kebakaran di Teluk Balikpapan.

“Jadi kalau sistemnya baik maka tidak perlu tujuh jam tidak perlu sampai kebakar. Kalau sistemnya otomatis ketika terjadi perubahan, bunyi atau apa sehingga bisa ditangani,” jelas Siti.

Selain early warning system di Teluk Balikpapan, Siti juga meminta Pertamina memperbaiki sistem peringatan awal di tempat lain. Selain itu, Pertamina juga diminta untuk melakukan pemulihan daerah.

Pemulihan daerah bisa berlangsung selama enam hingga satu tahun. Pertamina juga diminta untuk mengganti rugi secara perdata. Lingkungan Teluk Balikpapan memang tercemar akibat kejadian kebocoran minyak tersebut.

Sumber –¬†http://industri.kontan.co.id

 

Freeport buka lowongan kerja untuk 24 posisi, siapa minat?

TIMIKA,21/11-SIMULATOR ALAT BERAT. Sejumlah peserta mengikuti program pramagang dengan mengikuti simulaotr menggunakan alat berat di Institut Pertambangan Nemangkaw, Timika, Papua, Rabu (21/11). kebijakan affirmative action PT Freeport Indonesia ini diberikan khususnya kepada 7 suku di Papua, untuk membantu peserta mengembangkan pengetahuan dasar, keterampilan dan sikap yang disyaratkan untuk bisa masuk program pemagangan. KONTAN/FransiskusSimbolon/21/11/2012

Bagi Anda yang berminat untuk bekerja di PT Freeport Indonesia, ini saatnya. Pasalnya, perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam ini tengah membuka lowongan pekerjaan baru. Tidak tanggung-tanggung, ada 15 lowongan yang ditawarkan.

Mengutip situs resminya http://ptfi.hbcareers.com, batas waktu pengiriman aplikasi untuk 23 posisi adalah 13 April 2018. Sedangkan batas waktu pengiriman aplikasi untuk satu posisi lainnya adalah 2 Juni 2018.

Posisi yang ditawarkan berasal dari latar pendidikan yang beragam. Beberapa di antaranya yakni ilmu pertanian/perikanan, teknik sipil, ilmu statistik, teknik lingkungan, teknik kimia, ilmu sosiologi, teknik arsitektur, perhotelan, metalurgi, ilmu komunikasi, hingga hubungan internasional.

Yang perlu dicatat, seluruh posisi ini akan ditempatkan di Tembagapura, Papua.

Adapun persyaratannya antara lain: pendidikan minimal D4 atau S1, IPK minimum 2,8 (bukan warga Papua) dan 2,5 (Papua) dari skala 4,0, tidak lebih dari dua tahun sejak kelulusan, memiliki pengalaman kerja terbatas (0-2 tahun), umur maksimum 30 tahun untuk warga Papua dan maksimum 26 tahun untuk warga bukan Papua, kemampuan bahasa Inggris yang baik, serta sehat jasmani dan rohani.

Jika tertarik, Anda bisa langsung melakukan pendaftaran online di situs resmi Freeport.

Sumber –¬†http://industri.kontan.co.id

Menteri Jonan: UU Minerba belum perlu direvisi sekarang

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan kata sambutan pada penandatanganan naskah amandemen Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Jakarta, Rabu (17/1). Dengan ditandatangani amandemen ini maka penerimaan negara diproyeksikan meningkat hingga 27 juta dolar AS per tahun dan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Mineral dan Batubara. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww/17.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berharap Undang-Undang No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) tidak direvisi. Menurutnya, belum ada hal yang mendesak untuk direvisi.

Menteri Jonan bilang, saat ini yang terpenting dalam dunia usaha pertambangan adalah kepastian usaha. Lagi pula UU Minerba belum genap berumur 10 tahun.

Namun, Jonan menyerahkan hal itu kepada DPR, lantaran revisi UU Minerba merupakan inisiatif dari DPR.

‚ÄúKalau saya lihat, kalau memang tidak terlalu medesak apakah perlu sekarang. Jadi UU Minerba ini belum 10 tahun lho.¬†Masa¬†mau diubah lagi? Pasti, kalau mengubah lagi ada yang senang ada yang tidak senang. terus¬†gimana?‚ÄĚ ungkap Jonan saat ditemui di Hotel Wesin, Jakarta, Rabu (11/4).

Kalaupun perlu diubah, kata Jonan, UU Minerba harus bisa menyenangkan semua pihak.

Asal tahu saja, saat ini DPR melalui Komisi VII masih intens membahas RUU Minerba. Pembahasan itu malah lebih sering ketimbang pembahasan RUU Migas. Hal itu sebelumnya dikatakan oleh Satya W Yudha yang pada Maret 2018 masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisis VII.

‚ÄúRUU Minerba ditargetkan bisa selesai pada Juni ‚Äď Juli 2018 ini,‚ÄĚ kata Satya beberapa waktu lalu.

Sesuai dengan draf RUU Minerba 24 Januari 2018 yang diperoleh oleh Kontan.co.id, banyak perubahan signifikan dalam UU Minerba sebelumnya. 

Yang menarik adalah berkaitan dengan kebijakan insentif fiskal bagi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). 

Di dalam Pasal 103 draf RUU Minerba itu disebutkan, pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pengolahan dan pemurnian sendiri atau smelter, serta melakukan peningkatan nilai tambah batubara lewat pembangunan PLTU akan mendapat insentif fiskal dan non fiskal. 

Insentif non fiskalnya berupa hak perpanjangan izin operasi secara langsung selama 20 tahun. Juga, mendapatkan perpanjangan lagi selama 2×10 tahun. Bahkan, tidak mendapat pengurangan luas wilayah saat mendapatkan perpanjangan izin operasi.¬†

Satya bilang, akan ada insentif untuk perusahaan pertambangan yang melakukan hilirisasi. ‚ÄúBentuk insentifnya biar orang semangat.¬†Kan¬†sekarang kita ngomongin hilirisasi buktinya mana? Makanya sekarang posisi RUU itu harus dengan semangat supaya memudahkan investasi, merealisasikan pertumbuhan industri,‚ÄĚ terangnya.¬†

Selanjutnya, untuk Pasal 170, disebutkan baik Kontrak Karya (KK), IUP dan IUPK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian paling lama dua tahun sejak UU Minerba diundangkan. Juga, untuk yang sedang membangun dapat melakukan penjualan produk dan hasil pengolahn dan pemurnian dalam jumlah tertentu paling lama dua tahun sejak diundangkan, serta membayar bea keluar. 

Sementara untuk Pasal 112 mengenai kewajiban divestasi saham 51% tidak menjabarkan mengenai waktu penyelesaian divestasi itu. Padahal di UU Minerba saat ini, kewajiban divestasi saham 51% selambat-lambatnya diserahkan lima tahun setelah masa produksi.  

Malahan di draf RUU Minerba ini disebutkan untuk KK, IUP dan IUPK yang tambangnya terintegarasi smelter dan PLTU divestasinya bisa dilakukan 10 tahun sejak kegiatan penambangan berlangsung. 

Pasal lainnya yang berubah adalah Pasal 129 yang menyebut pemegang IUPK OP untuk pertambangan mineral dan batubara wajib membayar sebesar 5% untuk pemerintah pusat dan 10% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. Padahal sebelumnya, ditetapkan 1% untuk pemerintah pusat dan 2,5% untuk pemerintah daerah. 

Sumber –¬†http://industri.kontan.co.id

Freeport Butuh Kepastian Operasi Hingga 2041

File photo of an aerial view showing the site of the Grassberg Mine, operated by the U.S.-based Freeport-McMoran Copper & Gold, in Indonesia's Papua provinceKepemilikan mayoritas PT Inalum (Persero) atas saham di PT Freeport Indonesia belum memberi kepastian operasi. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu tetap menginginkan kelangsungan operasi tambang Grasberg di Papua hingga 2041. Kelanjutan operasi tambang pasca-berakhirnya kontrak di 2021 menjadi bagian dari negosiasi antara pemerintah dengan Freeport dalam menyusun lampiran izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, keberlangsungan operasi hingga 2041 dibicarakan dalam proses negosiasi. Dia menyebut negosiasi tidak hanya terkait perpanjangan operasi tapi juga terkait kendali tambang. ‚ÄúMasih (menginginkan kepastian) karena Freeport ingin memegang kendali operasi dan¬†governance¬†termasuk di dalamnya keuangan,‚ÄĚ kata Riza di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sebenarnya pada Agustus 2017 sudah disepakati secara umum terkait perpanjangan operasi tersebut. Kesepakatannya itu yakni Freeport diberi kesempatan operasi sampai 2041. Hanya saja perpanjangan diberikan bertahap 2×10 tahun. Perpanjangan itu terhitung mulai berakhirnya kontrak pada 2021, dan tidak bersifat otomatis melainkan harus melalui proses pengajuan dan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Namun Riza enggan membeberkan lebih lanjut apakah kepastian operasi serta pembagian kendali antara Freeport-Inalum tertuang dalam detail IUPK atau ada perjanjian terpisah, mengingat rezim IUPK bersifat¬†prevailing¬†atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila merujuk pada¬†prevailing, maka perpanjangan operasi diberikan bertahap. ‚ÄúMasih dalam proses negosiasi,‚ÄĚ ujarnya.

Secara terpisah, Head of Corporate Communication Inalum Rendi A Witular menuturkan, pihaknya hanya melakukan negosiasi terkait poin divestasi 51 persen saham Freeport. Namun dia mengakui Inalum terlibat dalam pembicaraan posisi¬†operatorship¬†di tambang Grasberg. Dia menyangkal sudah ada kesepakatan bahwa Freeport yang bakal bertindak sebagai operator. Hanya saja Rendy belum bisa membeberkan lebih lanjut mengenai hal tersebut. ‚ÄúMasih dibahas,‚ÄĚ tuturnya.

Kepastian operasi hingga 2041 memang dibutuhkan Freeport. Hal ini mengingat kegiatan tambangnya sudah ekspansi hingga bawah tanah (underground). Selain itu Freeport pun berkewajiban membangun smelter (pemurnian mineral) di dalam negeri. Negosiasi dengan pemerintah sudah berlangsung sejak Februari 2017 lalu. Rencananya pada akhir April ini sudah tercapai kesepakatan detail terkait divestasi, peningkatan penerimaan negara, perpanjangan operasi, dan pembangunan smelter.

Berdasarkan catatan, Freeport sudah mengajukan permohonan perpanjangan operasi sejak 2015 silam. Hal tersebut terungkap dalam surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang ditujukan kepada Chairman of the Board Freeport McMoran Inc James R Moffet. Dalam surat tertanggal 7 Oktober 2015 itu pun dijanjikan kepastian dalam aspek keuangan dan hukum bagi Freeport yang sejalan dengan isi kontrak yang saat ini berlaku.

Freeport bersedia melepas status Kontrak Karya (KK) dan beralih menjadi IUPK. Namun IUPK tersebut harus memberi kepastian hukum sebagaimana dalam KK. Oleh sebab itu perundingan dilakukan. Perubahan status IUPK seiring dengan kebijakan pemerintah yang melarang KK untuk ekspor mineral olahan (konsentrat) sejak Januari 2017 lalu. Hanya pemegang IUPK yang diizinkan ekspor konsentrat hingga 2022. Hingga kini, tercatat sudah ada satu pemegang KK yang beralih menjadi IUPK tanpa proses negosiasi panjang yakni PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Amman sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Perusahaan tambang ini berbasis di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

Sumber –¬†http://www.beritasatu.com

ESDM : Kendalikan inflasi, kenaikan harga BBM harus izin pemerintah

NULLPemerintah kembali mengubah kebijakan terkait harga bahan bakar minyak (BBM). Kali ini pemerintah membuat kebijakan agar kenaikan harga BBM umum harus mendapat persetujuan pemerintah.

“Untuk sekarang dikatakan harus mendapatkan izin dari pemerintah,” kata Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Senin (9/4).

“Menyangkut bahan bakar jenis BBM umum (JBU) ya, pertalite, pertamax, dan lain-lainya, maka arahan Bapak Presiden mengenai kenaikan harga, harus mempertimbangkan inflasi ke depannya. Pemerintah sangat¬†concern¬†dengan laju inflasi kalau terjadi kenaikan harga BBM jenis pertalite, pertamax, dan pertamax turbo,” jelas Arcandra.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Susyanto menambahkan nantinya akan ada revisi Peraturan Menteri ESDM untuk mengakomodir kebijakan pemerintah tersebut. Dalam permen tersebut akan diatur agar badan usaha penyalur BBM wajib meminta izin kepada pemerintah sebelum menaikan harga BBM.

“Karena memang sesuai keputusan MK, pemerintah harus tahu persis, makanya permennya harus diubah. Kalau setiap ada kenaikan yang tadi Pak Wamen sampaikan, maka wajib disetujui pemerintah,” ujar Susyanto.

Selain itu, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, pemerintah juga akan menghapus margin batas bawah sebesar 5% yang selama ini diatur oleh pemerintah. “Sebelumnya kami mengatur margin batas bawah 5% batas dan batas atas 10%. Batas bawah kkami lepas, hanya high selling saja yang 10%,” imbuh Ego.

Lebih lanjut Arcandra bilang kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk Pertamina selaku BUMN, tetapi juga seluruh badan usaha penyalur BBM. “Berlaku untuk seluruh penyalur, termasuk Shell, AKR, Total, Vivo,” kata Arcandra.

Namun khusus untuk BBM jenis avtur dan industri tidak berlaku kebijakan ini. “Menyangkut kenaikan JBU, avtur dan Industri tidak masuk,” tegas Arcandra.

Dengan adanya kebijkan ini, Arcandra berjanji pemerintah akan segera melakukan sosialisasi. sehingga tidak ada jeda waktu antara revisi Permen dengan permintaan perizinan kenaikan harga.

“Sebelum permen itu diundangkan semoga secepatnya, maka akan kami sosialisasikan sehingga tidak ada gap waktu antara Permen diterbitkan dan yang terjadi di pasar. Sebelum permen diterbitkan kami lakukan sosialisasi,” ujar Arcandra.

Sumber –¬†http://industri.kontan.co.id