Perusahaan batubara siap menggenjot produksi

Kapal tongkang pengangkut batu bara saat melintas di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/3). Kementerian ESDM mengatakan Harga Batu Bara Acuan (HBA) Maret 2018 mengalami kenaikan 1,16 persen, dari US$100,69 per ton pada bulan Februari 2018 menjadi US$101,86 per ton dan menjadi HBA tertinggi sejak Mei 2012. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc/18.

Harga Batubara Acuan (HBA) pada Juli tahun ini kembali naik 8,3% menjadi US$ 104,65 per ton. Pada bulan sebelumnya, HBA di level US$ 96,61 per ton. Kondisi ini membuat beberapa perusahaan batubara menaikkan produksi sesuai harapan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Pribadi mengatakan kenaikan harga batubara domestik karena harga batubara di Tiongkok meningkat. Membaiknya harga batubara juga didorong kenaikan harga minyak mentah. “Di saat yang sama, ada kenaikan permintaan batubara di Eropa Utara dan China,” ungkap dia kepada Kontan.co.id, Kamis (5/7).

Selain itu, kata Agung, meningkatnya volume permintaan dibandingkan ketersediaan stok batubara dunia pada Juni 2018 disebabkan produsen di Australia tidak mampu meningkatkan produksi. Misalnya, ekspor batubara dari tiga ekportir utama ke Asia cenderung datar pada periode Januari- Juni 2018.

Kenaikan harga batubara tentunya menjadi berkah bagi perusahaan pertambangan. Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Arviyan Arifin menyebutkan PTBA siap menambah produksi sebesar 10% pada semester kedua tahun ini.

Adapun angka 10% itu merupakan insentif yang ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam Keputusan Menteri (Kepmen) No. 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga listrik Untuk Kepentingan Umum.

Perusahaan pertambangan bisa mendapatkan insentif itu apabila memenuhi kewajiban dalam negeri atau¬†domestic market obligation¬†(DMO) sebanyak 25% kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). “Ya betul kami akan tingkatkan,” tandas Arviyan, Kamis (5/7).

PTBA menargetkan produksi batubara pada tahun ini sebesar 25,54 juta ton. Target produksi tahun ini naik sekitar 17% dibandingkan rencana produksi batubara tahun lalu yang sebesar 21,92 juta ton.

PT Arutmin Indonesia pun demikian. Perusahaan ini tengah mengevaluasi untuk menaikkan produksi 10%. CEO Arutmin Indonesia, Ido Hotna Hutabarat menyatakan, sesuai RKAB tahun 2018, produksi batubara ditargetkan mencapai 29 juta ton.

Hanya saja, peningkatan produksi itu dilihat dari kesiapan alat-alat konstruksi yang dimiliki. “Ada kemungkinan peningkatan 10% tahun ini. Kami akan lihat kesiapan alatnya dulu, karena problem kita itu alat-alatnya,” terang dia.

Jika kesedian alat tidak terpenuhi, Arutmin akan memesan alat yang sedianya baru bisa diberikan enam bulan setelah pemesanan. Sementara kebutuhan alat untuk penambahan produksi 10% itu akan menambah dua unit dengan kapasitas 2 juta ton.

Sementara Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk, Febriati Nadira, mengatakan hingga saat ini target produksi tetap, sesuai panduan 2018 yaitu sebesar 54 juta Р56 juta ton.

Membaiknya harga batubara tidak mendorong Adaro untuk menaikkan produksi. “Karena Adaro fokus untuk menjaga cadangan batubara dalam jangka panjang demi pengembangan bisnis pembangkit listrik ke depan,” pungkas dia kepada Kontan.co.id, Kamis (5/7).

 

Sumber –¬†https://industri.kontan.co.id/

BEI: Perusahaan Tambang Belum Eksploitasi Bisa IPO Lebih Awal

BEI_Perusahaan Tambang Belum Eksploitasi Bisa IPO Lebih AwalBursa Efek Indonesia (BEI) berencana memberikan kelonggaran aturan supaya perusahaan tambang yang belum masuk tahap eskploitasi bisa mencatatkan saham perdana atau melakukan Initial Public Offering (IPO) lebih awal di pasar modal di Indonesia. Dengan IPO, perusahaan diharapkan dapat memperkuat struktur pendanaan untuk tumbuh lebih maksimal.

Adapun aturan tersebut disusun untuk merealisasikan misi BEI untuk memacu jumlah perusahaan tercatat hingga tiga tahun mendatang. Pencapaian target dimaksud menjadi penting lantaran BEI berharap industri pasar modal bisa berkontribusi lebih besar guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia IGD Nyoman Yetna mengungkapkan pihaknya tengah menggodok aturan tersebut. “Ada peraturan baru yang mengakomodasi perusahaan tersebut,” kata Nyoman, saat dihubungi¬†Medcom.id,¬†di Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

Ia menuturkan aturan itu akan mengakomodasi perusahaan-perusahaan plantation, pertambangan batu bara, serta minyak dan gas supaya dapat melantai di bursa lebih awal (early stage). “Kita targetkan tahun ini (diimplementasikan),” ucap Nyoman.

Adapun Nyoman sempat menyinggung rencana ini saat perkenalan direksi baru BEI beberapa waktu lalu. Ia mengaku akan memberikan keleluasaan kepada perusahaan tambang supaya bisa melantai lebih awal. Dirinya melihat banyak perusahaan tambang banyak membutuhkan pendanaan.

Melalui aturan ini, lanjutnya, akan memudahkan perusahaan memperoleh pendanaan. “Kita akan coba garap ini, belum membukukan pendapatan tapi punya potensi akan¬†early stage,” kata Nyoman.

Bursa menargetkan setiap tahun jumlah emiten yang tercatat mengalami peningkatan. Tahun ini bursa menargetkan 35 emiten dan tahun depan agak sedikit menurun karena ada tahun politik menjadi sekitar 25 sampai 30 emiten, dan di 2020 meningkat lagi sebanyak 40 emiten.

Sumber –¬†http://ekonomi.metrotvnews.com

ESDM: Banyak yang belum penuhi kewajiban batubara DMO

Sejumlah alat berat beroperasi dikawasan penambangan batu bara Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Minggu (8/4). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/18.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperoleh catatan bahwa masih ada sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang belum memenuhi kewajiban suplai batubara atau domestik market obligation (DMO) kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Akibat belum maksimal, Menteri ESDM Ignasius Jonan melalui suratnya bernomor 2841/30/MEM.B/18 per tanggal 8 Juni 2018 menetapkan bahwa apabila pada triwulan II 2018, suplai batubara DMO tidak dapat memenuhi kewajiban sebanyak 25%, akan dikenakan sanksi berupa pengurangan tingkat produksi tahun 2018.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan, surat tersebut dikeluarkan sebagai salah satu upaya kepatuhan bagi IUP maupun PKP2B yang sampai saat ini belum memenuhi kewajiban DMO 25%.

Namun, ia enggan menyebutkan jumlah IUP maupun PKP2B yang belum melaksanakan kewajiban itu. “Masih banyak yang belum. Ya, kalau belum kena sanksi sesuai dengan surat Menteri (Ignasius Jonan),” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (1/7).

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia mengatakan, ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam surat tersebut berbeda dengan Keputusan Menteri ESDM No. 23 K/30/MEM/2018. Dalam beleid tersebut, tidak disebutkan bahwa evaluasi bisa dilakukan di pertengahan tahun.

Sanksi berupa pemotongan besaran produksi dalam RKAB pun baru diberlakukann untuk tahun depan. “Di Kepmen ESDM 23 itu kan dilihat pemenuhan DMO per tahun. Tapi, melalui surat ini semester I/2018 akan dievaluasi akhir Juni. Jalan keluar melalui transfer kuota pun harus jelas dulu,” jelasnya, Minggu (01/7).

Sementara untuk perusahaan-perusahaan batubara jumbo, rata-rata kewajiban DMO-nya, sejauh ini sudah terpenuhi.

Seperti contoh, PT Adaro Energy Indonesia. Direktur Adaro, Lie Luckman mengatakan, pihaknya sudah memenuhi kewajiban DMO sejak April lalu. Ia bilang, jika dihitung sesuai dengan rencana produksi 2018 yaitu sebesar 50 juta ton, DMO tahun ini sekitar 12.5 juta ton.

Sesuai dengan rencana produksi Januari hingga April, rencana produksi Adaro 14,1 juta ton. “Jadi kalau kami hitung 25% itu 3,5 juta ton. Pemenuhan DMO Januari sampai April sudah 4,11 juta ton, sehingga sekitar 580.000 ton lebih tinggi dari rencana,” ujarnya.

Direktur Utama PT Kideco Jaya Agung, Kurnia Ariawan menyatakan, tahun ini, pihaknya menargetkan produksi batubara sebesar 32 juta ton. Adapun 25% mencapai 8 juta ton. “Hasil produksi sampai April 2018 kami sudah menjual ke domestik 32% atau di atas kewajiban DMO,” katanya.

Sedangkan, Direktur Utama PT Bukit Asam (PTBA), Arviyan Arifin mengatakan, sampai April 2018, pihaknya sudah memenuhi kewajiban DMO mencapai 175% atau terealisasi sebanyak 2,043 juta ton dari target produksi sebesar 3,58 juta ton. “Kami sudah melebihi target DMO,” imbuhnya.

Hendra menambahkan, rata-rata yang belum memenuhi kewajiban DMO 25% merupakan perusahaan yang tidak memiliki spesifikasi batubara sesuai dengan kriteria pembangkit milik PT PLN. “Itu sulit. Banyak hal yang perlu diatur, antara lain mekanisne transfer kuota. Tadi sempat kumpulkan anggota, intinya minta pemerintah untuk bisa tinjau kembali,” paparnya.

Dia menyatakan perusahaan sebenarnya memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan domestik. Namun, kemampuan setiap perusahaan berbeda-beda.

Sumber –¬†https://industri.kontan.co.id

ESDM memangkas produksi jika perusahaan batubara gagal penuhi DMO

Kapal Tongkang pembawa batu bara melintasi aliran Sungai Batanghari di Muarojambi, Jambi, Jumat (8/6). Sejumlah perusahaan batu bara di daerah itu kembali memanfaatkan jalur Sungai Batanghari untuk membawa muatan pascapelarangan operasional truk batu bara oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mulai 9-19 Juni 2018 karena memasuki musim mudik lebaran. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/aww/18.

Pemerintah mengeluarkan aturan baru untuk memaksa produsen batubara di dalam negeri menjual hasil produksi mereka di pasar dalam negeri, guna mencukupi kebutuhan PLN pembangkit swasta dan industri dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sanksi pemotongan produksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO) minimal 25% dari produksi.

Aturan ini tertuang dalam Surat Menteri ESDM Ignasius Jonan bernomor 2841/30/MEM.B/2018, yang diterbitkan tanggal 8 Juni 2018. Kementerian ESDM akan mengevaluasi pelaksanaan DMO ini.

Jika realisasi DMO hingga akhir Juni 2018 sebanyak 25% belum terealisasi, pemerintah akan mengenakan sanksi. Jenis sanksi itu berupa pengurangan rencana produksi 2018 yang telah disetujui dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) di masing-masing perusahaan.

Sebagai ilustrasi, jika tahun ini perusahan batubara mendapat kuota produksi sebanyak 10 juta ton, kewajiban DMO sebesar 2,5 juta ton. Jika realisasi DMO cuma mencapai 2 juta ton, kuota yang akan mereka dapatkan tahun depan maksimal hanya 8 juta ton atau empat kali dari realisasi DMO yang mereka patuhi.

Juru Bicara Kementerian ESDM Agung Pribadi menegaskan, pemerintah akan memberikan sanksi tegas terhadap aturan ini . Karena itu, Kementerian ESDM tengah melakukan rekonsiliasi data dalam rangka evaluasi pelaksanaan DMO. Hasilnya akan disampaikan kepada produsen batubara 1 Juli 2018. “Pelaksanaan evaluasi kami lakukan pertengahan Juli, Oktober dan Desember 2018 (setiap triwulan),” kata Agung kepada KONTAN, Jumat (29/6).

Tujuan evaluasi ini ada tiga. Pertama, memastikan pemenuhan pasokan kepada pembangkit listrik untuk kepentingan umum yang dikelola PLN dan perusahaan listrik swasta (IPP). Selain itu juga untuk memastikan pasokan ke industri semen dan pupuk.

Kedua, memastikan dan menilai komitmen seluruh perusahaan produsen batubara (PKP2B dan IUP tahap operasi produksi) untuk melaksanakan kebijakan DMO.

Ketiga, mengidentifikasi kendala dan hambatan pada pelaksanaan kebijakan DMO, sehingga dapat segera diambil tindakan perbaikan.

Boleh transfer kuota

Sementara itu, bila ada produsen batubara yang tidak memiliki kontrak pasokan batubara ke PLN, mereka tetap harus melakukan menjual ke dalam negeri dengan cara melakukan transfer kuota.

Mereka harus melaporkan ketentuan bisnis transaksi transfer kuota ini, kepada Direktorat Jenderal Minerba setiap akhir bulan dengan menyertakan bukti tanda pengiriman atau penerimaan pengguna akhir dalam negeri.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengakui produsen batubara kesulitan memenuhi ketentuan DMO. Selain karena waktu pemberitahuan yang mendadak, opsi dari pemerintah untuk membolehkan transfer kuota DMO belum jelas mekanismenya. “Itu sulit. Banyak hal yang perlu diatur, antara lain mekanisme transfer kuota DMO. Tadi sempat kumpulkan anggota, intinya minta pemerintah untuk bisa tinjau kembali,” katanya.

Hendra menyatakan produsen sejatinya berkomitmen memenuhi kebutuhan domestik. Namun, kemampuan setiap perusahaan berbeda-beda karena batubara yang mereka hasilkan spesifikasinya tidak bisa masuk di pasar lokal. Selain itu, PLN sebagian konsumen utama batu bara dalam negeri pun sudah memiliki kontrak jangka panjang.

Mengenai sanksi berupa pemotongan besaran produksi dalam RKAB pada tahun 2019, APBI menuding pemerintah belum mensosialisaikannya lebih dulu. “Di Kepmen ESDM 23 itu kan dilihat pemenuhan DMO per tahun, tapi dievaluasi Juni. Jalan keluar transfer kuota pun belum jelas,” tandasnya.

Sumber –¬†https://industri.kontan.co.id

Finalisasi Akuisisi 51% Saham Freeport Tunggu Kesiapan Inalum

Finalisasi Akuisisi 51% Saham Freeport Tunggu Kesiapan InalumMenteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berharap finalisasi akuisisi 51 persen saham Freeport Indonesia dalam kurun waktu satu dua minggu.

“Kalau pemahaman bersama, harusnya Freeport McMoran sudah siap untuk mengumumkan, dan dibuat legal drafnya, kalau legal drafnya cepat sih 1-2 minggu sudah selesai,” tutur Jonan di Washington DC, Rabu, 27 Juni 2018.

Namun demikian, lanjut Jonan, ada hal yang harus dipahami, apakah PT Inalum (Persero) sudah siap untuk proses akuisisi.

“Saya lagi dan sudah memberitahu dirut Inalum, menteri keuangan, dan menteri BUMN, inalum siap enggak untuk proses akuisisi ini, karena saya kira Inalum juga mencari pinjaman untuk melakukan akuisisi ini, kalau itu siap, semua selesai, sebentar,” jelasnya.

Bahkan, dia berharap pekan depan sudah ada pernyataan bersama antara bos Freeport dengan Pemerintah Indonesia mengenai kesepakatan akuisisi 51 persen saham Freeport.

“Mudah-mudahan saya harap minggu depan bisa ada¬†joint statement¬†bersama antara CEO Freeport dan Pemerintah Indonesia, bahwa ini sudah selesai dan sepakat 51 persen Freeport Indonesia dikelola bersama, bangun¬†smelter, sepakat menjadi IUPK, dan juga penerimaan negara lebih tinggi,” pungkasnya.

Sumber –¬†http://ekonomi.metrotvnews.com

Indometal London Ltd jadi anak usaha bersama holding tambang BUMN

Indometal London Ltd jadi anak usaha bersama holding tambang BUMNInduk usaha industri pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), beserta anggota PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Timah Tbk (TINS), menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Selasa (26/6) di London, Inggris.

MoU ini menjadikan Indometal London Ltd sebagai anak perusahaan bersama yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pemasaran dan perdagangan mineral dan batubara serta produk turunannya yang diproduksi oleh masing-masing perusahaan.

Indometal adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh PT Timah yang di awal pendiriannya berfungsi sebagai agen penjualan timah Indonesia untuk kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Didirikan tahun 1988 di Inggris, Indometal bertujuan menunjang strategi PT Timah untuk lebih dekat dengan pasar timah serta pelaku bisnis pertimahan global.

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tujuan kesepakatan ini adalah untuk menciptakan sinergi usaha dengan prinsip yang saling menguntungkan, antara para pihak dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki masing- masing. Serta meningkatkan daya tawar semua perusahaan yang tergabung dalam Inalum di perdagangan global komoditas mineral, batubara dan produk turunannya.

‚ÄúKerja sama antara anggota Induk Usaha ini menciptakan nilai tambah dalam bentuk sinergi untuk bersama-sama melakukan pemasaran dan perdagangan komoditas mineral dengan memanfaatkan jaringan PT Timah yang sudah ada di luar negeri,‚ÄĚ ungkap Budi dalam siaran pers, Kamis (28/6).

Ia bilang, kekuatan yang dimiliki Indonesia dalam cadangan global komoditas mineral sangat besar. Maka dari itu, perusahaan pertambangan minerba akan melengkapi kekuatan ini dengan kemampuan perdagangan kelas dunia untuk memaksimalkan margin harga. “Kekuatan inilah yang kami coba gunakan agar manfaat yang diperoleh dari pengelolaan sumberdaya mineral akan semakin besar, dan juga agar kita dapat berperan lebih aktif lagi dalam mempengaruhi dinamika perdagangan global di sektor tambang, mineral dan produk turunannya,‚ÄĚ klaimnya.

Direktur Utama PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani mengatakan, dengan sinergi ini, BUMN tambang akan secara bersama-sama menyusun strategi pemasaran, perencanaan pemasaran, perencanaan produksi, diversifikasi produk, dan marketing intelligence dalam satu kesatuan kerja yang akan dimanfaatkan pula oleh anak perusahaan dan afiliasinya. 

Sumber –¬†https://industri.kontan.co.id

ESDM segera jatuhkan sanksi bagi eksportir yang tak bangun smelter

Pekerja mengalirkan cairan feronikel yang sudah lebur di pabrik Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Sultra PT Aneka Tambang (ANTAM) di Pomalaa, Kolaka, Sultra, Selasa (8/5).Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mulai menerapkan sanksi finansial atau denda pada Juli 2018 mendatang. Sanksi itu bagi produsen mineral mentah yang telah mendapatkan kuota ekspor nikel dan bauksit tetapi tak membangun pemurnian mineral aliassmelter.

Sanksi finansial itu sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan pada 3 Mei 2018. Dalam pasal 55 ayat 8, sanksi tersebut berupa denda 20% dari nilai kumulatif penjualan mineral ke luar negeri.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menyatakan, sekarang memang belum ada perusahaan pertambangan yang mendapatkan sanksi finansial akibat progres pembagunan¬†smelter¬†tidak sesuai dengan rencana kerjanya. “Paling cepat (yang terkena sanksi) Juli. Itu kalau tidak sesuai dengan rencana kerja (pembangunan¬†smelter). Semoga tidak ada,” terangnya kepada KONTAN, Selasa (19/6).

Namun Bambang enggan menyebutkan perusahaan yang akan terkena sanksi tersebut. Tapi, mengacu data Kementerian ESDM pada April 2018 kemarin, ada beberapa perusahaan yang rekomendasi ekspornya berakhir pada Juli.

Seperti contoh PT Ceria Nugraha Indotama. Dalam catatan Kementerian ESDM, perusahaan ini mengajukan rencana kerja pembangunan smelter sampai akhir 2018 mencapai 4,04%. Namun sampai April baru mencapai 0,529%. Sementara, Ceria Nugraha Indotama mendapatkan rekomendasi ekspor 2,3 juta ton dan realisasinya mencapai 1,54 juta ton.

Selain itu, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, rekomendasi ekspor juga berakhir pada Juli bulan depan. Ia menargetkan rencana kerja pada tahun 2018 ini mencapai 5,7% dan realisasinya baru mencapai 0,423%. Perusahaan ini mendapatkan rekomendasi ekspor 2,4 juta ton dan realisasi sampai April mencapai 1,35 juta ton.

Bambang mengatakan, jika perusahaan tambang yang sudah mendapatkan rekomendasi ekspor tapi tidak melaksanakan ekspor maka tidak dapat dikenakan sanksi. “Ya kalau tidak ekspor, tidak kena sanksi. Jadi mereka bangun saja¬†smelterwalaupun tidak ekspor. Malah bagus,” ungkapnya. Sementara, sampai saat ini, belum ada rekomendasi ekspor baru lagi.

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Arie Prabowo Ariotedjo mengungkapkan, pihaknya yakin bisa mendapatkan kuota ekspor nikel¬†ore¬†sebanyak 1,2 juta ton pada Oktober 2018 mendatang. Hal ini karena progres dari¬†smelter¬†emiten berkode saham ANTM Halmahera Timur sudah mencapai target. “Jadi tim survei dari Minerba bilang progres perencanaan¬†smelter¬†sudah 94%, kalau sudah begitu pasti dapat lagi kuotanya,” kata dia.

Sedangkan untuk pengajuan ekspor nikel ore di Pomalaa sebanyak 2,7 juta ton bisa terus diperpanjang sampai Januari 2022. Smelter di Pomala sudah beroperasi.

Sumber –¬†https://industri.kontan.co.id

Juli ini, awal sanksi financial pembangunan smelter

Pekerja mengalirkan cairan feronikel yang sudah lebur di pabrik Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Sultra PT Aneka Tambang (ANTAM) di Pomalaa, Kolaka, Sultra, Selasa (8/5).

Siap-siap, perusahaan pertambangan yang sudah diberikan rekomendasi ekspor mineral mentah, baik nikel maupun bauksit. Bakal terkena sanksi financial pada Juli bulan depan.

Itu apabila progres pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) tidak sesuai dengan rencana pembangunan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan, untuk sekarang memang belum ada perusahaan pertambangan yang mendapatkan sanksi financial akibat progres pembagunan smelternya tidak sesuai dengan rencana kerjanya.

“Sekarang belum. Paling cepat (yang terkena sanksi) Juli. Itu kalau tidak sesuai dengan rencana kerja (pembangunan smelter). Semoga tidak ada,” terangnya kepada KONTAN.co.id, Selasa (19/6).

Namun sayangnya Bambang enggan menyebut, perusahaan yang akan terkena sanksi itu. Tapi, mengacu data Kementerian ESDM pada April 2018 kemarin. Ada beberapa perusahaan yang rekomendasi ekspornya berakhir pada Juli.

Seperti contoh PT Ceria Nugraha Indotama, dalam catatan Kementerian ESDM, perusahaan ini mengajukan rencana kerja pembangunan smelter sampai akhir 2018 mencapai 4,04%.

Akan tetapi realisasi sampai April baru mencapai 0,529%. Sementara, Ceria Nugraha Indotama mendapatkan rekomendasi ekspor 2,3 juta ton dan realisasinya mencapai 1,54 juta ton.

Selain itu, PT Dinamika Sejahter Mandiri, yang juga rekomendasi ekspornya berakhir pada Juli bulan depan. Ia menargetkan rencana kerja pada tahun 2018 ini mencapai 5,7% dan realisasinya baru mencapai 0,423%.

Adapun perusahaan ini mendapatkan rekomendasi ekspor 2,4 juta ton dan realisasi sampai April mencapai 1,35 juta ton.

Bambang mengatakan, jika perusahaan tambang yang sudah mendapatkan rekomendasi ekspor tapi tidak melaksanakan ekspor. Maka, tidak dapat dikenakan sanksi. “Ya kalau ngga ekspor, tidak kena sanksi. Jadi mereka bangun saja smelternya walaupun tidak ekspor. Malah bagus kan,” ungkapnya.

Asal tahu saja, sanksi financial tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan pada 3 Mei 2018. Dalam pasal 55 ayat 8, sanksi tersebut berupa denda 20% dari nilai kumulatif penjualan mineral ke luar negeri.

“Kalau gak tercapai berarti (rekomendasi) dicabut dan bayar denda finansial 20%. Tinggal kalikan saja dari sales yang sudah dia lakukan,” tandasnya. Sementara, kata Bambang, sampai saat ini, belum ada rekomendasi ekspor baru lagi.

Sumber –¬†https://industri.kontan.co.id

Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan

Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor PertambanganAnggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono agar mengevaluasi izin ekspor pertambangan.

Hal itu disampaikan Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba di ruang rapat Komisi VII, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Mei 2018.

‚ÄúSaya dengar beberapa perusahaan tambang yang seharusnya tidak diizinkan, tetapi malah tetap diizinkan untuk melakukan ekspor,‚ÄĚ kata Nasir dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 28 Mei 2018.

Politikus Demokrat itu meminta agar Dirjen Minerba memberikan daftar nama perusahaan yang disinyalir ‘bermain’ dalam proses perizinan ekspor pertambangan. ‚ÄúBiar sama-sama Komisi VII turun langsung untuk melihat kelengkapan dokumen perusahaan tersebut,‚ÄĚ kata Nasir.

Dia menyebutkan, kejadian ini akan terus berulang jika tidak segera dievaluasi. Perusahaan lainnya perlahan akan mengikuti dan melakukan hal serupa yang makin membuat rumit perizinan ekspor di Indonesia.

‚ÄúPersyaratan perizinan harus benar-benar terperinci, dan diumumkan secara transparan. Bukan malah kucing-kucingan untuk meloloskan perusahaan A dan B,‚ÄĚ kata politikus dapil Riau itu.

Nasir juga minta kepada Dirjen Minerba untuk mengawasi penghitungan pajak perusahaan. ‚ÄúBanyak laporan yang saya terima, perihal ketidaksesuaian penghitungan pajak oleh perusahaan,‚ÄĚ ucapnya. Dia juga berharap Kementerian ESDM mengevaluasi dan menyelesaikan secara baik, sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Sumber –¬†http://ekonomi.metrotvnews.com