FILE PHOTO: File photo of worker of German steelmaker ThyssenKrupp controling a blast furnace in DuisburgKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, Peraturan Menteri (Permen) mengenai sanksi finansial bagi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) molor. Artinya tidak mencapai target, yakni terbit sebelum Maret 2018.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan saat ini Permen tersebut masih berbentuk usulan dan masih dibahas bersama dengan pemangku kepentingan yang lain. “Paling cepat Maret (2018), habis enam bulan ini,” terangnya di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (21/12).

Ia mengklaim, tidak ada perusahaan membangun¬†smelter, yang selesai dari sisi jangka waktu penilaian pembangunan pada Januari 2018. Sehingga, beberapa perusahaan dianggap masih aman melanjutkan kegiatan ekspor mineral mentah. “Tidak ada yang selesai Januari, adanya Maret,” jelasnya.

Asal tahu saja, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 1/2017 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) tercatat rekomendasi ekspor bisa diraih apabila pembangunan smelter mencapai 90% dari progres per periode.

Menurut data dari Kementerian ESDM, kemajuan pembangunan smelter untuk tujuh perusahaan di antaranya adalah PT Freeport Indonesia untuk smelter konsentrat tembaga masih 0%, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk smelter konsentrat tembaga baru 5,67%.

Sementara PT Sebuku Iron Lateritik Ores, smelter konsentrat besi mencapai 56,29%. PT Kapuas Prima Coal konsentrat timbal, 81% dan smelter konsentrat seng 14,54%. Untuk PT Sumber Baja Prima smelter konsentrat besi 100%. PT Smelting, smelter lumpur anoda masih 0%.

Adapun proyek PT Rusan Sejahtera, smelter konsentrat besi, baru 14,77%.

Dalam Permen baru nanti, akan ada yang namanya batas atas maupun bawah, sesuai dengan kemajuan pembangunan¬†smelternya. Namun, Bambang menyatakan, batas atas atau bawah itu masih dalam usulan. “Belum (diketahui batasan sanksinya). Jangan membuat panik perusahaan-perusahaan,” tegasnya.

Sumber –¬†http://industri.kontan.co.id

Perusahaan batubara siap menggenjot produksi

Harga Batubara Acuan (HBA) pada Juli tahun ini kembali naik 8,3% menjadi US$ 104,65 per ton. Pada bulan sebelumnya, HBA di level US$ 96,61 per ton. Kondisi ini membuat beberapa perusahaan batubara »

BEI: Perusahaan Tambang Belum Eksploitasi Bisa IPO Lebih Awal

Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana memberikan kelonggaran aturan supaya perusahaan tambang yang belum masuk tahap eskploitasi bisa mencatatkan saham perdana atau melakukan¬†Initial Public »

ESDM: Banyak yang belum penuhi kewajiban batubara DMO

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperoleh catatan bahwa masih ada sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang belum memenuhi kewajiban suplai batubara atau¬†domestik market »

ESDM memangkas produksi jika perusahaan batubara gagal penuhi DMO

Pemerintah mengeluarkan aturan baru untuk memaksa produsen batubara di dalam negeri menjual hasil produksi mereka di pasar dalam negeri, guna mencukupi kebutuhan PLN pembangkit swasta dan industri »

Finalisasi Akuisisi 51% Saham Freeport Tunggu Kesiapan Inalum

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berharap finalisasi akuisisi 51 persen saham Freeport Indonesia dalam kurun waktu satu dua minggu. “Kalau pemahaman bersama, harusnya »

Indometal London Ltd jadi anak usaha bersama holding tambang BUMN

Induk usaha industri pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), beserta anggota PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Timah Tbk (TINS), menandatangani nota »

Berikan Komentar