FILE PHOTO: File photo of worker of German steelmaker ThyssenKrupp controling a blast furnace in DuisburgKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, Peraturan Menteri (Permen) mengenai sanksi finansial bagi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) molor. Artinya tidak mencapai target, yakni terbit sebelum Maret 2018.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan saat ini Permen tersebut masih berbentuk usulan dan masih dibahas bersama dengan pemangku kepentingan yang lain. “Paling cepat Maret (2018), habis enam bulan ini,” terangnya di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (21/12).

Ia mengklaim, tidak ada perusahaan membangun¬†smelter, yang selesai dari sisi jangka waktu penilaian pembangunan pada Januari 2018. Sehingga, beberapa perusahaan dianggap masih aman melanjutkan kegiatan ekspor mineral mentah. “Tidak ada yang selesai Januari, adanya Maret,” jelasnya.

Asal tahu saja, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 1/2017 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) tercatat rekomendasi ekspor bisa diraih apabila pembangunan smelter mencapai 90% dari progres per periode.

Menurut data dari Kementerian ESDM, kemajuan pembangunan smelter untuk tujuh perusahaan di antaranya adalah PT Freeport Indonesia untuk smelter konsentrat tembaga masih 0%, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk smelter konsentrat tembaga baru 5,67%.

Sementara PT Sebuku Iron Lateritik Ores, smelter konsentrat besi mencapai 56,29%. PT Kapuas Prima Coal konsentrat timbal, 81% dan smelter konsentrat seng 14,54%. Untuk PT Sumber Baja Prima smelter konsentrat besi 100%. PT Smelting, smelter lumpur anoda masih 0%.

Adapun proyek PT Rusan Sejahtera, smelter konsentrat besi, baru 14,77%.

Dalam Permen baru nanti, akan ada yang namanya batas atas maupun bawah, sesuai dengan kemajuan pembangunan¬†smelternya. Namun, Bambang menyatakan, batas atas atau bawah itu masih dalam usulan. “Belum (diketahui batasan sanksinya). Jangan membuat panik perusahaan-perusahaan,” tegasnya.

Sumber –¬†http://industri.kontan.co.id

Freeport Hentikan Operasional Tambang Grasberg Mulai 2019

Manajemen PT Freeport Indonesia akan menutup operasional tambang emas terbuka di Grasberg, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Dengan penutupan ini produksi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu »

Tumpahan minyak di Balikpapan, Pertamina dijatuhkan sanksi administrasi oleh KLHK

Akibat Tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjatuhkan sanksi terhadap PT Pertamina (Persero). Menteri KLHK Siti Nurbaya mengatakan KLHK menjatuhkan »

Freeport buka lowongan kerja untuk 24 posisi, siapa minat?

Bagi Anda yang berminat untuk bekerja di PT Freeport Indonesia, ini saatnya. Pasalnya, perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam ini tengah membuka lowongan pekerjaan baru. Tidak tanggung-tanggung »

Menteri Jonan: UU Minerba belum perlu direvisi sekarang

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berharap Undang-Undang No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) tidak direvisi. Menurutnya, belum ada hal »

Freeport Butuh Kepastian Operasi Hingga 2041

Kepemilikan mayoritas PT Inalum (Persero) atas saham di PT Freeport Indonesia belum memberi kepastian operasi. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu tetap menginginkan kelangsungan operasi »

ESDM : Kendalikan inflasi, kenaikan harga BBM harus izin pemerintah

Pemerintah kembali mengubah kebijakan terkait harga bahan bakar minyak (BBM). Kali ini pemerintah membuat kebijakan agar kenaikan harga BBM umum harus mendapat persetujuan pemerintah. “Untuk »

Berikan Komentar