FILE PHOTO: File photo of worker of German steelmaker ThyssenKrupp controling a blast furnace in DuisburgKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, Peraturan Menteri (Permen) mengenai sanksi finansial bagi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) molor. Artinya tidak mencapai target, yakni terbit sebelum Maret 2018.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan saat ini Permen tersebut masih berbentuk usulan dan masih dibahas bersama dengan pemangku kepentingan yang lain. “Paling cepat Maret (2018), habis enam bulan ini,” terangnya di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (21/12).

Ia mengklaim, tidak ada perusahaan membangun¬†smelter, yang selesai dari sisi jangka waktu penilaian pembangunan pada Januari 2018. Sehingga, beberapa perusahaan dianggap masih aman melanjutkan kegiatan ekspor mineral mentah. “Tidak ada yang selesai Januari, adanya Maret,” jelasnya.

Asal tahu saja, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 1/2017 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) tercatat rekomendasi ekspor bisa diraih apabila pembangunan smelter mencapai 90% dari progres per periode.

Menurut data dari Kementerian ESDM, kemajuan pembangunan smelter untuk tujuh perusahaan di antaranya adalah PT Freeport Indonesia untuk smelter konsentrat tembaga masih 0%, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk smelter konsentrat tembaga baru 5,67%.

Sementara PT Sebuku Iron Lateritik Ores, smelter konsentrat besi mencapai 56,29%. PT Kapuas Prima Coal konsentrat timbal, 81% dan smelter konsentrat seng 14,54%. Untuk PT Sumber Baja Prima smelter konsentrat besi 100%. PT Smelting, smelter lumpur anoda masih 0%.

Adapun proyek PT Rusan Sejahtera, smelter konsentrat besi, baru 14,77%.

Dalam Permen baru nanti, akan ada yang namanya batas atas maupun bawah, sesuai dengan kemajuan pembangunan¬†smelternya. Namun, Bambang menyatakan, batas atas atau bawah itu masih dalam usulan. “Belum (diketahui batasan sanksinya). Jangan membuat panik perusahaan-perusahaan,” tegasnya.

Sumber –¬†http://industri.kontan.co.id

Pemerintah Selesaikan SOP Ketentuan Pengenaan Sanksi Pelanggar B20

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pengenaan sanksi untuk pelanggar kewajiban penyaluran biodiesel »

Pengembangan batubara sebagai energi alternatif masih temui kendala

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengembangkan energi baru berbasis batubara.Peningkatan nilai tambah ini dimaksudkan untuk menjadi »

Harapan pengusaha Batubara bagi calon Presiden dan Wakil Presiden

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengharapkan, siapapun Presiden terpilih nanti harus mampu mendorong industri pertambangan barubara agar memaksimalkan »

Menteri Rini Sindir Bos-Bos BUMN Tambang Soal Nilai Tambah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyindir bos-bos perusahaan tambang negara yang dinilai masih kurang mengoptimalkan produksi tambang mereka untuk menghasilkan nilai tambah.¬† »

Eksportir batubara dukung beleid Kementerian ESDM tentang LC dan TKDN

JAKARTA.¬†Para pebisnis dan eksportir batubara mendukung kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengeluarkan peraturan tentang penggunaan produk lokal dengan menaikkan »

Optimalkan produksi, Wamen ESDM minta Saka Energy kurangi dead stock

GRESIK.¬†Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong PT Saka Energi Indonesia (Saka) untuk bisa memaksimalkan potensi. Salah satunya dengan mengurangi sisa minyak bumi yang tak »

Berikan Komentar