Surat Edaran 11 Maret 2019

Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekali
Pakai dan/atau Kantong Plastik di Lingkungan Kerja Pertambangan

Unduh PDF-03

Kementerian ESDM belum terbitkan rekomendasi surat persetujuan ekspor untuk Freeport

NULLHingga pekan pertama bulan Maret ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menerbitkan rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor (SPE) untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Padahal, izin ekspor kedua perusahaan tambang mineral tersebut sudah habis sejak Februari 2019 lalu.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Yunus Saifulhak mengungkapkan alasan mengapa pihaknya belum juga mengeluarkan izin ekspor baru. Untuk PTFI, sambung Yunus, hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil verifikasi progres pembangunan smelter PTFI.”Kalau Freeport kita lagi menunggu hasil verifikasi dari konsultan independen, terserah mereka mau menunjuk Surveyor Indonesia atau Sucofindo, misalnya,” jelas Yunus saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (5/3).

Yunus mengatakan, laporan verifikasi tersebut menjadi salah satu persyaratan supaya izin ekspor itu bisa diterbitkan. Sebab, hal tersebut menjadi dasar bagi Kementerian ESDM untuk menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi dari progres pembangunan smelter yang tengah dijalankan.

“Kalau mau meminta rekomendasi SPE, itu wajib (melaporkan). Kalau masih rencana, wajib memverifikasi rencana itu, kalau sudah progres, progresnya diverifikasi konsultan independen,” terang Yunus.

Hanya saja, Yunus menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak memperlambat penerbitan SPE baru milik PTFI. Sebab, saat ini terbitnya rekomendasi ekspor tersebut tergantung pada seberapa cepat PTFI menyampaikan hasil verifikasinya.

“Kenyataannya begitu. Jadi sangat salah kalau direktorat (minerba) seolah-olah menghambat. Kita nggak menghambat, karena tergantung kecepatan mereka (PTFI) melaporkan verifikasi,” ungkap Yunus.

Yang terpenting, sambung Yunus, sejak masa SPE berakhir pada 15 Februari 2019, maka PTFI tidak melakukan aktivitas ekspor hingga SPE yang baru diterbitkan. “Nanti kalau pada Maret ini mereka menyampaikan, ya seegra keluar (SPE). Sejak itu boleh dilakukan eskpor,” sambungnya.

Namun, ekspor PTFI pada tahun ini PTFI dipastikan tak akan sebanyak ekspor pada tahun lalu. Dengan masa peralihan metode pertambangan dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah, produksi konsentrat tembaga PTFI pada tahun ini diperkirakan hanya sekitar 1,3 juta ton.

Jumlah itu turun signifikan dari produksi pada tahun lalu yang mencapai 2,1 juta ton. Kuota ekspor pada periode sebelumnya mencapai 1,25 juta ton, sedangkan pada tahun ini PTFI diproyeksikan hanya akan mengekspor sekitar 200.000 ton.

Alasannya, dari produksi konsentrat sekitar 1,3 juta ton itu, sebesar 1 juta ton hingga 1,1 juta ton akan dipasok ke PT Smelting di Gresik, Jawa Timur. “Produksi turun, (Kapasitas pasokan) Smelting sama kisarannya, jadi semakin kecil ekspornya,” kata Yunus.

Bisa Terbit Pekan Depan

Berbeda dengan Freeport Indonesia, Yunus menyebutkan bahwa izin ekspor untuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara bisa segera diterbitkan pekan depan. Sebab, Yunus bilang bahwa Amman telah melengkapi semua dokumen yang diperlukan, sehingga saat ini tinggal menunggu hasil evaluasi administrasi saja.

“Secara dokumen sudah lengkap, saya kira minggu depan sudah selesai, sekarang lagi evaluasi tim teknis di tempat kita,” ujar Yunus.

Asal tahu saja, izin ekspor Amman Mineral sudah berakhir pada 21 Februari 2019. Adapun, pada periode SPE baru ini, ekspor Amman pun mengalami penurunan, dari kuota ekspor sebelumnya sebesar 450.826 ton, menjadi 336.000 ton sepanjang Februari 2019-Februari 2020.

Penurunan ekspor ini juga sebagai konsekuensi dari menukiknya volume produksi. Sebelumnya, Presiden Direktur Amman Mineral Rachmat Makkasau mengatakan bahwa tambang milik Amman sudah berada pada fase 7 sehingga memerlukan penyesuaian dalam operasional tambang.

“Kita memang ada re-schedule mining. Perencanaan penambanganya kita buat lebih efisien,” tandasnya.

Sumber –¬†https://industri.kontan.co.id

Menilik target 57 smelter mineral di tahun 2022, realistis kah?

kawasan pabrik PT Smelting, Gresik, Jawa Timur,

Pada tahun 2022, Pemerintah menargetkan ada total 57 pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) yang akan beroperasi. Tapi hingga kini, total baru ada 27 smelter yang sudah beroperasi, sehingga butuh 30 smelter lagi yang beroperasi sepanjang empat tahun ke depan.

Ketua Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Arif menilai, perlu upaya ekstra untuk mengakselerasi pembangunan smelter supaya bisa mencapai target tersebut. Sebab, jika menilik data yang ada, sejak diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU Minerba), rata-rata hanya ada tiga unit smelter yang bisa beroperasi setiap tahunnya.

Irwandy mencontohkan, pada tahun 2010-2011 hanya tiga smelter yang beroperasi. Rata-rata penambahan dari 2012-2018 adalah tiga smelter per tahun, kecuali pada tahun 2015 yang sebanyak tujuh smelter.

Sehingga, lanjut Irwandy, jika menggunakan angka pertumbuhan smelter tersebut, maka penambahan dalam tiga tahun ke depan hanya 9 smelter. Sehingga, total 27 smelter yang telah beroperasi, ditambah 9 smelter baru, hanya mencapai 36 smelter. “Masih jauh dari target 57 smelter, kecuali ada akselerasi,” kata Irwandy saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (24/2).

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI< Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan menerangkan bahwa hingga tahun 2018 lalu, total ada 27 smelter yang telah beroperasi. Terbanyak berasal dari komoditas Nikel dengan 17 smelter.

Sisanya, dari komoditas tembaga berjumlah 2 smelter, bauksit berjumlah 2 smelter, besi berjumlah 4 smelter, dan komoditas mangan berjumlah 2 smelter. Jumlah itu sudah termasuk penambahan 2 smelter nikel baru yang beroperasi pada tahun lalu.

Sedangkan untuk rencana hingga tahun 2022, Jonan merinci bahwa akan ada tambahan 3 smelter tembaga, 16 smelter nikel, 5 smelter bauksit, 2 smelter besi dan 4 smelter timbal dan seng.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan bahwa meski smelter-smelter tersebut mayoritas dibangun menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun ada juga yang memakai Izin Usaha Industri (IUI).

Bambang bilang, setiap smelter memiliki progres yang bervariasi, sesuai dengan rencana (Kurva S) yang diajukan dan dilaporkan kepada Kementerian ESDM. Asal tahu saja, berdasarkan Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2018, pengawasan berkala dilakukan setiap enam bulan dan harus mencapai kemajuan paling sedikit 90% dari rencana yang dihitung kumulatif oleh verifikator independen.

Dalam hal ini, Bambang menegaskan bahwa pemerintah telah bertindak tegas terhadap perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk dengan memberi sanksi berupa pencabutan rekomendasi ekspor. “Progresnya masing-masing beda-beda, ada yang 0-10%, ada yang 10%-20%, ada yang 30%-50%, macem-macem. Pokoknya asal sesuai Kurva S, nggak sesuai ita cabut (rekomendasi ekspor),” kata Bambang.

Adapun, hingga hari ini, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, ada dua perusahaan yang dikenai sanksi pencabutan rekomendasi ekspor tersebut. Yakni perusahaan nikel PT Surya Saga Utama serta perusahaan bauksit PT Lobindo Nusa Persada.

Yunus bilang, pihaknya masih menunggu laporan yang telah diverifikasi oleh verifikator independen dari kedua perusahaan tersebut. Yunus pun mengatakan, kewajiban keduanya untuk mengejar rencana pembangunan enam bulan sebelumnya dan mengajukan rencana pembangunan periode selanjutnya harus tetap dilakukan.

“Ya pokoknya kalau dia mengajukan lagi disertai dokumen-dokumen verifikasi kemajuannya lebih dari 90%, ya jalan lagi (rekomendasi ekspor),” katanya kepada Kontan.co.id, Minggu (24/2).

Sementara itu, menurut Bambang Gatot, setiap perusahaan memiliki tantangan yang berbeda dalam merealisasikan target pembangunan smelternya. Utamanya adalah kendala investasi yang cukup tinggi. “Ya macem-macem, mungkin susah, mahal investasinya,” ujarnya.

Terkait dengan persoalan investasi atau nilai keekonomian ini, Irwandy Arif menilai bahwa itu tergantung dengan komoditas yang diolah, serta kesiapan rantai pasar dari komoditas dan hasil olahannya. Sebab, jika itu tidak disiapkan, maka margin antara bisnis hilir ini akan lebih kecil dibandingkan dengan bisnis hulunya, mengingat dana besar yang dibutuhkan untuk membangun smelter tidak cepat terganti karena tergolong dalam investasi jangka panjang.

Irwandy mencontohkan, untuk PT Freeport Indonesia dengan konsentrat tembaganya, margin dari bisnis hulunya masih lebih kecil. “Tapi kalau komoditas lain seperti Nikel dari hulu ke hilir sudah proven oleh PT Antam dan PT Vale, juga PT Bintang Delapan. Untuk Bauksit juga ada smelter PT Antam,” terangnya.

Sedangkan selain karena faktor di atas, ada sejumlah kendala lain yang menurut Irwandy membuat pembangunan smelter lambat. Pertama, terkait dengan pasokan energi dan ketersedian infrastruktur jalan, pelabuhan dan akses lainnya yang masih terbatas.

Kedua, mengenai pengenaan tarif rotalty bijih dan hasil pengolahan atau pemurnian. Ketiga, soal perizinan, yakni hambatan perizinan dalam alih fungsi lahan serta masih adanya dua perizinan dari IUP dan IUI.

Keempat, kesulitan pasokan bagi smelter yang tidak memiliki tambang, dan kelima, kebijakan untuk mendorong pembangunan smelter yang masih kurang tegas. “Kalau itu bisa diatasi, bisnis smelter akan lancar,” kata Irwandy.

Adapun, seperti yang pernah diberitakan KONTAN sebelumnya, Kementerian ESDM tengah menyiapkan peraturan untuk menjamin komitmen pembangunan smelter. Beleid yang berbentuk Keputusan Menteri (Kepmen) tersebut rencananya akan mengatur secara detail tentang tata cara pemberian sanksi berupa denda, serta jaminan kesungguhan pembangunan smelter.

Di sisi lain, sebagai informasi, Kementerian ESDM menargetkan setidaknya akan ada dua smelter yang siap beroperasi di tahun 2019 ini. Satu di antaranya adalah smelter feronikel milik PT Aneka Tambang Tbk yang berlokasi di Halmahera Timur, yang rencanannya akan selesai pada pertengahan tahun ini.

Sumber –¬†https://industri.kontan.co.id

Pakai B20, Jokowi Targetkan Hemat Devisa Rp 43,5 T di 2019

Pakai B20, Jokowi Targetkan Hemat Devisa Rp 43,5 T di 2019Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia bisa menghemat devisa mencapai US$ 3 miliar atau setara Rp 43,5 triliun (kurs Rp 14.500/dolar AS) di tahun ini. Penghematan tersebut dilakukan dengan mengandalkan program B20.

Hal itu disampaikan saat menyampaikan pidato ‘Optimisme Indonesia Maju’ Konvensi Rakyat, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019).

“Tahun ini kita targetkan produksi B20 6,2 juta kilo liter (kl) dengan potensi penghematan devisa US$ 3 miliar,” kata Jokowi.

Program B20 yang diimplementasikan sejak September 2018 itu, lanjut Jokowi telah berhasil menghemat devisa mencapai Rp 28,4 triliun hingga akhir 2018.

“Selama 2018 kita juga telah mampu memproduksi biodiesel melebihi target, 6 juta kl, 4 juta kl untuk B20, sisanya diekspor. Kita juga berhasil hemat devisa Rp 28,4 triliun,” paparnya.

Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 01 itu berjanji ke depannya Indonesia akan mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Itu dilakukan dengan mendorong pemanfaatan energi hijau.

“Dengan energi alternatif kita dapat kurangi kebutuhan impor minyak kita, dan meningkatkan ketahanan energi yang terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu saya optimis terjangkau, optimis berdaulat,” tambahnya.

Sumber –¬†https://finance.detik.com

Penyaluran B20 Belum 100 Persen Target per Februari 2019

Penyaluran B20 Belum 100 Persen Target per Februari 2019Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penyaluran mandatori campuran biodiesel 20 persen ke minyak Solar (B20) hingga pekan pertama bulan ini belum berjalan 100 persen. Padahal, pemerintah menargetkan penyaluran mandatori B20 yang berlaku sejak 1 September 2018 bisa berjalan sepenuhnya pada awal 2019.

“Di catatan kami, per 7 Februari 2019, (penyaluran B20) 92 persen (dari target). Per akhir Januari 89 persen,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM¬†Rida Mulyana usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (7/2).

Rida mengungkapkan salah satu penyebab belum optimalnya penyaluran B20 adalah penyediaan kapal penampungan terapung (floating storage) yang belum rampung. Rencananya, floating storage akan disediakan di Balikpapan dan Tuban sebagai tempat penyimpanan B20 ke daerah-daerah industri. 

Penyediaan floating storage itu biayanya ditanggung oleh produsen Bahan Bakar Nabati (BBN), penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. 

Namun, penyediaan floating storage di Tuban yang menjadi hub penyalur B20 di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya masih belum berjalan. Pasalnya, kondisi perairan yang tidak memungkinkan.

“Ternyata, di situ (Tuban) daerah ranjau,” ujarnya.

Guna mengatasi hal itu, pemerintah akan kembali menggelar rapat koordinasi pada pekan depan untuk membahas kelanjutan dari penyediaan floating storage di Tuban, termasuk survei lokasi dan biaya yang dibutuhkan.

Selain itu, lanjut Rida, belum optimalnya penyaluran B20 juga karena penyesuaian titik serah penyaluran BBN pencampur B20 fatty acid methyl esters (fame) ke PT Pertamina (Persero) dari 112 titik menjadi 29 titik yang memerlukan waktu. Sebagai catatan, penyederhanaan titik serah mulai berlaku pada awal Januari 2019.

Secara terpisah, Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan menambahkan belum optimalnya penyaluran B20 juga disebabkan oleh buruknya kondisi cuaca di laut. Hal itu menyebabkan kapal tidak bisa berlayar selama beberapa waktu.

“Kalau nanti cuaca membaik saya percaya bahwa ini (penyaluran B20) akan naik mendekati 100 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut, pergantian pemasok fame ke badan usaha penyalur BBM di awal tahun juga mempengaruhi pasokan B20. Pasalnya, penyediaan fame ke satu titik serah membutuhkan waktu. 

“Harapan saya bulan-bulan ini bisa 100 persen (penyaluran B20),” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan alokasi fame sebagai biodiesel pada 2019 mencapai 6,2 juta kiloliter (kl). Pemerintah telah menunjuk 19 Badan Usaha BBN penyalur fame dan 18 badan usaha bahan bakar minyak (BBM) yang akan menyalurkan B20.

Sumber – www.cnnindonesia.com

Meski Harga Batubara Merosot, Penjualan Truk Tetap Positif

New Dutro 130 HD, Truk Ringan terlaris Hino 2018 - dok PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) Hino Berhasil Capai target di 2018

Pelemahan harga batubara selama beberapa bulan terakhir tidak menyurutkan permintaan mobil truk. Meski prospek penjualan pada tahun ini tidak terlalu tinggi dibandingkan tahun lalu, sejumlah agen pemegang merek (APM) masih memasang target pertumbuhan.

Manajemen PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI), misalnya, tidak mau mematok target tinggi seperti tahun 2018. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) selama periode Januari hingga Desember 2018, tercatat Hino mampu menjual truk ke pasaran sebanyak 40.072 unit.

Direktur Penjualan dan Promosi PT Hino Motors Sales Indonesia, Santiko Wardoyo, memproyeksikan harga komoditas batubara akan bergerak fluktuatif pada tahun ini. Alhasil, Hino belum bisa memastikan apakah volume penjualan bisa menanjak pada 2019. “Target memang turun karena kondisi tambang masih melambat. Tapi kami lihat sektor lain seperti konstruksi dan logistik masih baik,” ungkap Santiko kepada KONTAN, Senin (11/2).

Hino memasang target penjualan tumbuh 12% menjadi 45.000 unit. Dari proyeksi tersebut, porsi produk light duty truckmenyumbang penjualan 20.000 unit dan medium duty truck 25.000 unit.

Adapun di segmen¬†heavy duty, kontribusi penjualannya terbilang lebih rendah. Santiko menjelaskan, jumlah¬†medium truck¬†tergabung dalam kelas¬†medium duty truck. “Penjualan pada 2018 hanya 225 unit atau sama seperti tahun 2017. Kami melihat tahun ini akan sama karena pasarnya kecil,” jelas Santiko.

Di tahun ini pula, produk Hino khususnya untuk segmen kargo atau transportasi logistik, baik Hino New Generation Ranger dan Hino New Dutro akan ada penambahan fitur terbaru yaitu rear camera, yang menambah keselamatan pengemudi ketika mundur atau parkir di area yang sulit dilihat.

Wait and see

Sementara PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor truk Fuso di Indonesia pada tahun lalu berhasil meraih pangsa pasar 43,9% di pasar komersial dengan volume penjualan sebanyak 51.132 unit. Jumlah itu naik 20,83% dibandingkan realisasi 2017 yang sebesar 42.319 unit.

Duljatmono, Direktur Krama Yudha Tiga Berlian Motors mengatakan, penjualan komersial tahun ini akan tetap naik, meski pertumbuhannya tidak sebesar tahun lalu. Hal ini karena ada faktor ekonomi yang diprediksikan sama seperti 2018. Momentum tahun politik juga mempengaruhi rencana ekspansi para pebisnis. Umumnya pengusaha¬†wait and see. “Kami harap lewat model baru yakni¬†Fighter,¬†dapat meningkatkan penjualan di segmen¬†medium duty¬†truck,” ujar dia.

Sedangkan PT Isuzu Astra Motor Indonesia menargetkan pertumbuhan penjualan sekitar 21,6% pada tahun 2019. Pada tahun lalu, Isuzu Astra Motor mengalami pertumbuhan positif. Total penjualan dari seluruh modelnya mencapai 25.286 unit, atau tumbuh 23,33% dibandingkan 2017 yang sebanyak 20.502 unit.

Isuzu Elf berkontribusi sebanyak 14.966 unit untuk penjualan total Isuzu di 2018. Angka itu naik 18,6% dibandingkan penjualan 2017. “Januari masih lumayan banyak untuk tambang. Tapi kami lihat sektor logistik jadi perhatian kami,” jelas Attias kepada KONTAN, kemarin. Adapun faktor pendorong tahun ini adalah infrastruktur seperti jalan tol dan bandara.

Sumber – www.cnnindonesia.com

Lagi-lagi, Kementerian ESDM bikin aturan soal smelter, manjurkah?

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot (kiri) bersama CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson (kanan) memberikan keterangan pers seusai penyerahan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia di KemKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan peraturan untuk menjamin komitmen perusahaan dalam membangun pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) di dalam negeri. Beleid yang berbentuk Keputusan Menteri (Kepmen) tersebut, rencananya akan mengatur tentang tata cara pemberian sanksi berupa denda, serta jaminan kesungguhan pembangunan smelter.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengungkapkan, poin penting yang tengah dibahas ialah soal pemberian sanksi denda sebesar 20% dari total penjualan jika dalam waktu enam bulan, perusahaan tidak mencapai progres 90% dari rencana yang telah disampaikan. Menurut Yunus, sanksi tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hanya saja, lanjut Yunus, Permen tersebut baru menyebut soal pengenaan sanksi, tapi belum mengatur tata cara pemberlakuannya. “Jadi misalnya, kapan dia (perusahaan) harus mulai bayarnya? terus nanti setelah bayar, setelah mengejar ketertinggalan, apakah dihidupkan lagi ekspornya, bagaimana penghentian itu dibuka lagi? Itu nanti diatur lah di (Kepmen) yang baru ini” ungkap Yunus saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/2).

Asal tahu saja, sanksi denda adminisratif sebesar 20% dari nilai kumulatif penjualan mineral ke luar negeri tersebut diatur dalam Pasal 55 ayat (8) Permen Nomor 50 Tahun 2018. Selain itu, pasal yang sama mengaatur juga bahwa pengawasan berkala dilakukan setiap enam bulan dan harus mencapai kemajuan paling sedikit 90% dari rencana yang dihitung kumulatif sampai satu bulan terakhir oleh verifikator independen.

Jika dalam enam bulan progres pembangunannya tidak mencapai 90%, maka rekomendasi ekspor akan dicabut sementara hingga perusahaan yang bersangkuta melaporkan progres yang telah diverfikasi oleh verifikator independen. Sayang, Yunus masih enggan untuk membeberkan detail progres pembangunan smelter dalam periode enam bulan terakhir.

Yang jelas, kata Yunus, masih ada dua perusahaan yang sampai saat ini masih dikenai sanksi pencabutan sementara rekomendasi ekspor. Yakni perusahaan nikel PT Surya Saga Utama serta perusahaan bauksit PT Lobindo Nusa Persada.

Yunus bilang, pihaknya masih menunggu laporan yang telah diverifikasi oleh verifikator independen dari kedua perusahaan tersebut. Yunus pun mengatakan, kewajiban keduanya untuk mengejar rencana pembangunan enam bulan sebelumnya dan mengajukan rencana pembangunan periode selanjutnya, harus tetap dilakukan. “Karena mereka belum mengajukan kembali dan memverifikasi lagi. Selama itu tidak ada, kita nggak bisa keluarkan lagi (rekomendasi ekspor),” jelasnya.

Dalam hal ini, Yunus menjelaskan bahwa meski bermasalahan dengan progres pembangunan smelter, namun PT Surya Saga Utama dan PT Lobindo Nusa Persada tidak serta merta akan dikenakan sanksi denda 20% sesuai Kepmen yang saat ini sedang disusun. “Yang jelas, (Kepmen) ini kan pemberlakukannya ke depan, setelah diterbitkan,” ujarnya.

Jaminan Kesungguhan

Lebih lanjut, Yunus mengatakan bahwa selain denda 20% dari penjualan ekspor, Kepmen itu juga akan mengatur tentang dana jaminan kesungguhan pembangunan smelter. Ini juga ditujukan untuk melengkapi kebijakan yang telah diatur dalam Permen Nomor 25 Tahun 2018 tersebut.

Hanya saja, Yunus menjelaskan bahwa dana jaminan kesungguhan ini akan disetorkan oleh perusahaan per enam bulan, sama dengan periode evaluasi smelter. Dari segi waktu, ini berbeda dengan aturan sebelumnya, dimana dana jaminan ini disetorkan pada awal pembangunan smelter.

Yunus bilang, besaran jaminan tersebut akan diperhitungkan dengan mengacu pada penjualan ekspor. “Jadi setiap dia (perusahaan) ekspor, menyisakan untuk dijaminkan, yang besarannya nanti ditentukan,” jelasnya.

Apabila pembangunan smelter sudah mencapai progres tertentu yang diakumulasi secara total, maka dana tersebut akan dikembalikan kepada perusahaan. “Jaminan kesungguhan itu nanti balik, setelah misalnya, 75% pembangunan secara total selesai, karena berarti kan itu sudah sangat serius (untuk membangun smelter),” imbuhnya.

Namun, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, jika dalam jangka waktu tertentu progres pembangunan tidak juga selesai sesuai dengan yang dijanjikan, maka dana jaminan kesungguhan itu akan menjadi milik negara. Hanya saja, Bambang belum bisa menjelaskan lebih detail mengenai kebijakan ini karena masih dalam proses kajian dan pembahasan. “Nanti di atur, tapi ini masih dikaji,” kata Bambang.

Menurut Yunus Saefulhak, saat ini Kepmen tersebut dalam proses legal drafting di Biro Hukum Kementerian ESDM, yang ditargetkan bisa terbit dalam bulan Februari ini.

Yunus pun bilang, penegasan sanksi dan komitmen terhadap pembangunan smelter ini telah memperhatikan nilai keekonomian bagi juga kesiapan dari para pelaku usaha. “Insha Allah (terbit bulan ini). Tapi kan harus ada kesempatan, regulasi tidak langsung besok berlaku. Artinya kita juga harus fairness terhadap badan usaha,” tandasnya.

Sumber –¬†https://industri.kontan.co.id

United Tractors (UNTR) siapkan capex US$ 800 juta tahun ini

JAKARTA,28/08-SERAH TERIMA ARMADA BARU.Pekerja melakukan pengecekan armada terbaru di sela acara serah terima PT. United Tractors Tbk kepada Puninar Logistics di Jakarta, Senin (28/08). Puninar Logistics melalui PT. united Tractors Tbk sebagai salah satu pelaku bisnis logistik di Indonesia menyerahkan armada terbaru sekligus meluncurkan sistem transportasi terpadu berbasis Cloud Computing. KONTAN/Fransiskus Simbolon/28/08/2017

PT United Tractors Tbk (UNTR) akan terus mengembangkan lini bisnisnya tahun ini. UNTR pun telah menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk menunjang bisnis di tahun 2019.

Sekretaris Perusahaan PT United Tractors Tbk  Sara K Loebis bilang UNTR mengalokasikan belanja modal berkisar US$ 700-800 juta. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk lini bisnis kontraktor penambangan.

“Sebesar 80% capex adalah untuk lini bisnis kontraktor penambangan, yaitu untuk mengganti alat berat yang sudah usang,” ujar Sara ke Kontan.co.id pada Sabtu (26/1).

Selain untuk lini kontraktor pertambangan, Sara bilang sisa dari capex tahun ini akan digunakan untuk pemeliharaan kantor, warehouse, workshop, hingga fasilitas tambang. Sementara untuk sumber dana capex akan diambil dari kas internal perusahaan.

Capex UNTR pada tahun ini sebenarnya sedikit turun dari capex tahun lalu. Pada tahun 2018, UNTR tercatat mengalokasikan capex sebesar US$ 800 juta-US$ 850 juta.

Sebanyak US$ 650 juta dari belanja modal tahun 2018 digunakan UNTR untuk pembelian alat baru anak usaha yang bergerak di bidang jasa penambangan batubara yaitu PT Pamapersada Nusantara.

Pamapersada pun tercatat menambah sekitar 700 unit alat berat, 300 unit digunakan untuk mengganti alat berat yang lama dan 400 unit merupakan penambahan alat berat baru sepanjang tahun 2018. Lewat Pamapersada, UNTR menargetkan produksi sepanjang tahun 2019 bisa naik sekitar 5%.

UNTR sendiri menargetkan volume batubara pada 2019 sebanyak 9 juta ton. Volume produksi batubara tahun ini naik dari target produksi batubara tahun lalu sebesar 6,8 juta ton.

Selain produksi batubara, UNTR juga menargetkan penjualan alat berat sebanyak 4.900 unit pada 2019. Target tersebut naik sekitar 2% ketimbang target penjualan alat berat pada tahun 2018 sebanyak 4.800 unit.

Sumber –¬†https://industri.kontan.co.id

Harga batubara melemah, penjualan alat berat diprediksi akan menurun di tahun 2019

PT Intraco Penta Prima Servis (IPPS) Tahun 2017 lalu, penjualan alat berat di IPPS sudah sangat tinggi naik sekitar 30% sampai 40%. dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini, IPPS memproyeksikan harga batubara masih bisa di level US$ 80 per metrik ton. Ditambah lagi dengan siklus lima tahunan yang biasanya para kontraktor melakukan pembaharuan alat berat menjadikan IPPS optimis tahun ini penjualan masih bisa tumb uh di atas 30%. Namun, IPPS bila siklus lima tahunan itu tak akan berarti kalau memang harga tambang turun. Yang jelas, untuk mensiasti bisnis tahun ini, tahun ini IPPS menambah varian produk alat berat. Jika sebelumnya hanya menjual Volvo dan SDLG, kini IPPS mulai menjual alat berat jenis rigid dumb truk merek Terex.  Foto: intracopenta.com

Himpunan Alat Berat Indonesia (Hinabi) memprediksi produksi alat berat tahun ini akan turun. Harga batubara melemah menjadi pemicunya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun 2018.

Dari data Hinabi, tercatat pada 2018 produksi alat berat mencapai 7.981 unit. Atau naik 42% dari 2017 sebesar 5.609 unit. Jenis hydraullic excavator masih menjadi penyumbang produksi terbesasr sebanyak 7.109 unit. Diikuti bulldozer 535 unit, 94 motor grader, dump truck 243 unit dan wheel loader.

Jamalludin, Ketua Himpunan Alat Berat Indonesia (Hinabi) menjelaskan target 2019 produksi akan mencapai 7.000 unit. Jumlah tersebut turun dari target tahun 2018 sebanyak 8.000 unit. “Produksi sudah turun sejak kuartal IV-2018. Hal ini karena harga batu bara berkalori rendah yang turun,” kata Jamalludin kepada Kontan.co.id, Minggu (27/1).

Oleh karena itu, Hinabi melihat permintaan alat berat dari sektor tambang tahun ini akan berpindah ke sektor lain. Misalnya dari konstruksi, perkebunan dan kehutanan¬†(forestry).¬†“Hasil penjualan 2019 juga akan ada yang berasal dari¬†carry over¬†produksi 2018,”jelasnya

Sementara itu,¬†Investor Relations Strategist¬†PT Intraco Penta Tbk (INTA), Ferdinand D menjelaskan INTA melalui anak usahanya PT Intraco Penta Prima Servis (IPPS) dan PT Intraco Penta Wahana (IPW) masih optimis bisa tingkatkan penjualan. Meski tidak akan setinggi 2018. “Karena fluktuasi kondisi harga komoditas global,” kata Ferdinand kepada KONTAN, Jumat akhir pekan lalu.

Oleh karena itu, perusahaan membidik penjualan alat berat hanya tumbuh normal diantara 15% sampai 20%. Pada tahun 2018, INTA memasang target pertumbuhan sebesar 30% daripada target 2017.

Adapun jumat lalu, anak usaha PT IPPS membuka dealer alat baru di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan juga mengandalkan produk baru bernama Dressta yang merupakan produk alat berat berupa dozer asal polandia.

Direktur IPPS George Setiadi mengungkapkan bahwa pembukaan cabang pertama di Surabaya ini merupakan wujud komitmen IPPS memberikan layanan yang mudah bagi pelanggankhususnya di wilayah Jawa dan sekitarnya.

‚ÄúKami menyadari bahwa kebutuhan alat berat di pulau Jawa masih sangat besar terutama untuk proyek-proyek infrastruktur yang terus digenjot pemerintah. Oleh karena itu kami membuka cabang di Surabaya untuk lebih mendekatkan diri ke konsumen terutama kontraktor-kontraktor infrastruktur maupun pertambangan yang membutuhkan dozer yang berkualitas,” kata George dalam keterangan pers, Jumat (25/1).

Perusahaan penjualan alat berat, PT Intraco Penta Tbk (INTA) juga menutup baik periode 2018. INTA berhasil menjual 930 unit alat berat atau mencapai Rp 1,86 triliun. Naik dari periode 2017 yang hanya berhasil 628 unit atau senilai Rp 1,28 triliun.

Sara K. Loebis,¬†Corporate Secretary¬†PT United Tractors Tbk (UNTR) menjelaskan tahun 2019 target penjualan alat berat mencapai 4.000 unit. Turun dari target 2018 yang mencapai 4.800 unit. “Target penjualan alat berat Komatsu dengan memperhatikan pergerakan pasar dan aktivitas sektor tambang yang mulai stabil,” kata Sara kepada Kontan.co.id, Jumat (25/1).

Sara menjelaskan sejak tahun 2012-2016, aktivitas tambang melambat karena penurunan harga batu bara. Alhasil banyak alat berat yang sudah usang dan belum diganti.

Pada 2017, harga batu bara meningkat yang berdampak kegiatan tambang pulih kembali. Oleh karena itu, pemilik alat berat segera membeli alat-alat baru untuk mengganti yang usang tersebut. Itu sebabnya penjualan alat meningkat pesat di 2017 dan 2018.

“Di tahun ini, keperluan mengganti alat tidak lagi mendesak seperti tahun sebelumnya. Sehingga kemungkinan pemesanan alat berat juga tidak seagresif tahun lalu,” tambahnya. Hingga November 2018, penjualan alat berat UNTR mencapai 4.502 unit. Angka ini naik hampir 30% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar 3.467 unit.

Sumber –¬†https://industri.kontan.co.id