Batubara Milik PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TbkPengusaha batubara tak perlu was-was lagi soal rencana penerapan royalti progresif ke barang tambang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak akan mengenakan royalti progresif kepada batubara.

Rencana tarif royalti progresif ini tertera dalam revisi PP No. 9/2012 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (Harian KONTAN, 28 November 2017). Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Bambang Susigit mengatakan, yang terkena tarif royalti progresif hanya emas, tembaga dan perak saja. “Batubara tidak,” terangnya di Gedung DPR, Rabu (29/11).

Bambang belum bisa membeberkan alasan batubara tidak terkena royalti tambahan. Berdasarkan PP No. 9/2012, tarif royalti untuk izin usaha pertambangan yaitu, kualitas kalori rendah 5.100 kkal/kg sebesar 3% dari harga jual, kualitas sedang 5.100 kkal/kg hingga 6.100 kkal/kg sebesar 5% dari harga jual, serta kualitas tinggi 6.100 kkal/kg mencapai 7% dari harga jual. Sedangkan pungutan tarif royalti plus pengembangan batubara untuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dipungut rata 13,5% dari harga jual. Sebelumnya, di tahun 2014 usulan tarif royalti progresif batubara mengemuka, tapi batal.

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk Arie Prabowo Ariotedjo menyatakan, sebelum kebijakan ini muncul, sebaiknya pemerintah kembali mengkaji ulang biaya produksi perusahaan pertambangan dari hasil tambang. “Bisa juga di bedakan antara yang underground dengan yang open pit mining,” tandas Arie.

Sumber – http://industri.kontan.co.id

Penggunaan Batu Bara Dalam Negeri Harus Maksimal di 2018

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penggunaan batu bara dalam negeri dapat ditingkatkan. Pasalnya, kebanyakan hasil tambang batu bara dalam negeri justru diekspor ke luar »

PTBA ubah batubara jadi bahan baku plastik & urea

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menandatangani perjanjian kerja sama hilirisasi batubara dengan tiga perusahaan nasional. Mereka adalah PT Pertamina (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), dan PT Chandra »

Rencana besar Inalum sebagai induk holding tambang

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) memiliki rencana besar pasca terbentuknya holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang. Bersama dengan anggota holding, perusahaan ini akan bersinergi »

Menunggak pajak, IUP akan diblokir

Terhitung mulai 1 Januari 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memblokir dan tidak memberikan pelayanan terhadap pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah clean and »

Mengurai kusut izin pertambangan di Indonesia

Indonesia termasuk negara terbesar dunia penghasil batu bara. Ribuan izin perusahaan tambang mineral dan batu bara pun berserak dengan segala kekusutannya. Untuk mengurai kusut izin tambang itu »

Ditjen Minerba Akan Luncurkan Izin Online dan Dua Aplikasi Baru

Nantinya proses perizinan di minerba paling lama dua minggu atau 14 hari kerja dengan catatan seluruh persyaratan lengkap. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) dalam bulan ini »

Berikan Komentar