Pemerintah Janji Tak Akan Jual Holding BUMN TambangDirektur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwarta menegaskan, pemerintah tidak akan menjual induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah terbentuk, salah satunya holding tambang. Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menargetkan mendirikan enam holding BUMN.

“Tidak kita jual (holding). Buktinya Semen Indonesia tidak dijual, tapi kita mau bangun lebih besar lagi,” tegas Isa saat acara Forum Merdeka Barat 9 di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Untuk diketahui, PT Semen Indonesia Tbk merupakan induk usaha yang membawahi PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, dan Thang Long Cement.

Menurut Isa, pemerintah ingin membantu¬†holding¬†BUMN ini tumbuh lebih besar. Tentunya bukan dari suntikan modal negara secara langsung (Penyertaan Modal Negara/PMN). “Tapi bagaimana menciptakan fasilitas atau kebijakan yang lebih besar,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan pembentukan enam holding sektoral BUMN. Usai holding industri pertambangan, rencana yang sedang dikejar pemerintah adalah pendirian holding minyak dan gas (migas) antara PT PGN (Persero) Tbk dengan PT Pertagas (Persero).

Ketiga, holding perbankan dan jasa keuangan. Keempat, holding konstruksi dan jalan tol. Kelima, holding perumahan, dan terakhir holding pangan.

Sebagai contoh, PT Inalum (Persero) yang menjadi holding BUMN Tambang. Perusahaan membawahi PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

Saham seri B milik negara pada Antam, PTBA, Timah, dan seluruh saham Freeport Indonesia dialihkan ke Inalum sebagai tambahan PMN atau inbreng. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016, kendali pemerintah melalui saham seri A maupun Inalum.

“Nilai Inalum di laporan keuangan pemerintah menjadi lebih besar. Kita tetap punya saham merah putih di masing-masing perusahaan meskipun Antam, PTBA, dan Timah statusnya tidak disebut lagi BUMN, tapi saham merah putih tetap ada di situ dan tetap bisa mendapatkan kebijakan khusus dalam hal pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu,” terang Isa.

Sumber –¬†http://bisnis.liputan6.com

Asosiasi batubara minta impor ke China kembali dibuka

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) telah menyampaikan permintaan kepada otoritas China untuk bisa kembali membuka impor batubara dari Indonesia. Hal itu dilakukan mengingat pembatasan »

Pro kontra revisi PP tentang minerba, begini pandangan pengamat dan Asosiasi

Perubahan keenam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba) ditentang oleh sejumlah kalangan. Sebabnya, revisi ini »

Saham tambang makin cantik di kuartal IV, ini saham pilihan analis NH Korindo

JAKARTA.¬†Grup saham pertambangan tengah menanjak 2% sepanjang Desember hingga Rabu lalu (5/12). Perolehan return sektor tambang bahkan lebih tinggi dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang »

Digitalisasi Eksplorasi Tambang Menggunakan Micromine

Jakarta, Gatra.com¬†– Saat ini perusahaan pertambangan mulai mengadopsi atau mematangkan strategi digitalisasi mereka. Dengan proses digitalisasi, maka perusahaan akan mendapatkan efisiensi »

Daftar Perubahan jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral & batubara

Perusahaan Anggota yth., Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, pada ¬†Rabu 21 November 2018 melantik 50 (lima puluh) orang Pejabat di Lingkungan Kementerian ESDM yang terdiri »

9 perusahaan tambang dapat perpanjangan izin jadi IUPK

Generasi pertama Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) mendapatkan lampu hijau dari pemerintah berkaitan dengan perpanjangan izin tambang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus »

Berikan Komentar