Pemerintah Janji Tak Akan Jual Holding BUMN TambangDirektur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwarta menegaskan, pemerintah tidak akan menjual induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah terbentuk, salah satunya holding tambang. Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menargetkan mendirikan enam holding BUMN.

“Tidak kita jual (holding). Buktinya Semen Indonesia tidak dijual, tapi kita mau bangun lebih besar lagi,” tegas Isa saat acara Forum Merdeka Barat 9 di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Untuk diketahui, PT Semen Indonesia Tbk merupakan induk usaha yang membawahi PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, dan Thang Long Cement.

Menurut Isa, pemerintah ingin membantu¬†holding¬†BUMN ini tumbuh lebih besar. Tentunya bukan dari suntikan modal negara secara langsung (Penyertaan Modal Negara/PMN). “Tapi bagaimana menciptakan fasilitas atau kebijakan yang lebih besar,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan pembentukan enam holding sektoral BUMN. Usai holding industri pertambangan, rencana yang sedang dikejar pemerintah adalah pendirian holding minyak dan gas (migas) antara PT PGN (Persero) Tbk dengan PT Pertagas (Persero).

Ketiga, holding perbankan dan jasa keuangan. Keempat, holding konstruksi dan jalan tol. Kelima, holding perumahan, dan terakhir holding pangan.

Sebagai contoh, PT Inalum (Persero) yang menjadi holding BUMN Tambang. Perusahaan membawahi PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

Saham seri B milik negara pada Antam, PTBA, Timah, dan seluruh saham Freeport Indonesia dialihkan ke Inalum sebagai tambahan PMN atau inbreng. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016, kendali pemerintah melalui saham seri A maupun Inalum.

“Nilai Inalum di laporan keuangan pemerintah menjadi lebih besar. Kita tetap punya saham merah putih di masing-masing perusahaan meskipun Antam, PTBA, dan Timah statusnya tidak disebut lagi BUMN, tapi saham merah putih tetap ada di situ dan tetap bisa mendapatkan kebijakan khusus dalam hal pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu,” terang Isa.

Sumber –¬†http://bisnis.liputan6.com

Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono agar mengevaluasi izin ekspor »

Permintaan jasa naik, Pamapersada belanja alat berat

Demi mengimbangi derasnya permintaan jasa penambangan, PT Pamapersada Nusantara atawa memesan 700 alat berat sejak pertengahan tahun lalu. Perinciannya, 400 alat berat untuk menambah alat berat yang »

Pendapatan Dua Perusahaan Tambang Ini Berkurang Akibat Kebijakan DMO

Arutmin kehilangan pendapatan Rp 277 miliar. Sedangkan Kaltim Prima Coal pendapatannya turun Rp 957 miliar. PT Arutmin Indonesia (Arutmin) menyatakan telah kehilangan pendapatan sebesar Rp 277 miliar »

Produsen batubara gelar akuisisi pertambangan

Para produsen batubara tampaknya tak peduli dengan tidak stabilnya harga batubara tahun ini. Mereka masih terus melancarkan aksi korporasi dengan melakukan akuisisi lahan-lahan tambang batubara »

Lelang wilayah pertambangan belum sesuai ekspektasi pelaku usaha

Rencana pemerintah melaksanakan lelang 16 wilayah pertambangan belum berjalan mulus. Pasalnya, para pelaku usaha masih menganggap lelang wilayah pertambangan yang ditetapkan oleh Kementerian Energi »

Batubara mencapai level harga tertinggi lima tahun

Harga batubara masih bergerak dalam tren menguat. Permintaan dan produksi batubara di China masih jadi faktor penggerak harga batubara. Harga batubara Newcastle pengiriman Juli naik 0,85% jadi US$ »

Berikan Komentar