Pemerintah Janji Tak Akan Jual Holding BUMN TambangDirektur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwarta menegaskan, pemerintah tidak akan menjual induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah terbentuk, salah satunya holding tambang. Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menargetkan mendirikan enam holding BUMN.

“Tidak kita jual (holding). Buktinya Semen Indonesia tidak dijual, tapi kita mau bangun lebih besar lagi,” tegas Isa saat acara Forum Merdeka Barat 9 di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Untuk diketahui, PT Semen Indonesia Tbk merupakan induk usaha yang membawahi PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, dan Thang Long Cement.

Menurut Isa, pemerintah ingin membantu¬†holding¬†BUMN ini tumbuh lebih besar. Tentunya bukan dari suntikan modal negara secara langsung (Penyertaan Modal Negara/PMN). “Tapi bagaimana menciptakan fasilitas atau kebijakan yang lebih besar,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan pembentukan enam holding sektoral BUMN. Usai holding industri pertambangan, rencana yang sedang dikejar pemerintah adalah pendirian holding minyak dan gas (migas) antara PT PGN (Persero) Tbk dengan PT Pertagas (Persero).

Ketiga, holding perbankan dan jasa keuangan. Keempat, holding konstruksi dan jalan tol. Kelima, holding perumahan, dan terakhir holding pangan.

Sebagai contoh, PT Inalum (Persero) yang menjadi holding BUMN Tambang. Perusahaan membawahi PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

Saham seri B milik negara pada Antam, PTBA, Timah, dan seluruh saham Freeport Indonesia dialihkan ke Inalum sebagai tambahan PMN atau inbreng. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016, kendali pemerintah melalui saham seri A maupun Inalum.

“Nilai Inalum di laporan keuangan pemerintah menjadi lebih besar. Kita tetap punya saham merah putih di masing-masing perusahaan meskipun Antam, PTBA, dan Timah statusnya tidak disebut lagi BUMN, tapi saham merah putih tetap ada di situ dan tetap bisa mendapatkan kebijakan khusus dalam hal pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu,” terang Isa.

Sumber –¬†http://bisnis.liputan6.com

Penggunaan Batu Bara Dalam Negeri Harus Maksimal di 2018

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penggunaan batu bara dalam negeri dapat ditingkatkan. Pasalnya, kebanyakan hasil tambang batu bara dalam negeri justru diekspor ke luar »

PTBA ubah batubara jadi bahan baku plastik & urea

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menandatangani perjanjian kerja sama hilirisasi batubara dengan tiga perusahaan nasional. Mereka adalah¬†PT Pertamina (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), dan PT Chandra »

Rencana besar Inalum sebagai induk holding tambang

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) memiliki rencana besar pasca terbentuknya holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang. Bersama dengan anggota holding, perusahaan ini akan bersinergi »

Menunggak pajak, IUP akan diblokir

Terhitung mulai 1 Januari 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memblokir dan tidak memberikan pelayanan terhadap pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah clean and »

Mengurai kusut izin pertambangan di Indonesia

Indonesia termasuk negara terbesar dunia penghasil batu bara. Ribuan izin perusahaan tambang mineral dan batu bara pun berserak dengan segala kekusutannya. Untuk mengurai kusut izin tambang itu »

Ditjen Minerba Akan Luncurkan Izin Online dan Dua Aplikasi Baru

Nantinya proses perizinan di minerba paling lama dua minggu atau 14 hari kerja dengan catatan seluruh persyaratan lengkap. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) dalam bulan ini »

Berikan Komentar