Pemerintah Janji Tak Akan Jual Holding BUMN TambangDirektur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwarta menegaskan, pemerintah tidak akan menjual induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah terbentuk, salah satunya holding tambang. Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menargetkan mendirikan enam holding BUMN.

“Tidak kita jual (holding). Buktinya Semen Indonesia tidak dijual, tapi kita mau bangun lebih besar lagi,” tegas Isa saat acara Forum Merdeka Barat 9 di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Untuk diketahui, PT Semen Indonesia Tbk merupakan induk usaha yang membawahi PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, dan Thang Long Cement.

Menurut Isa, pemerintah ingin membantu¬†holding¬†BUMN ini tumbuh lebih besar. Tentunya bukan dari suntikan modal negara secara langsung (Penyertaan Modal Negara/PMN). “Tapi bagaimana menciptakan fasilitas atau kebijakan yang lebih besar,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan pembentukan enam holding sektoral BUMN. Usai holding industri pertambangan, rencana yang sedang dikejar pemerintah adalah pendirian holding minyak dan gas (migas) antara PT PGN (Persero) Tbk dengan PT Pertagas (Persero).

Ketiga, holding perbankan dan jasa keuangan. Keempat, holding konstruksi dan jalan tol. Kelima, holding perumahan, dan terakhir holding pangan.

Sebagai contoh, PT Inalum (Persero) yang menjadi holding BUMN Tambang. Perusahaan membawahi PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

Saham seri B milik negara pada Antam, PTBA, Timah, dan seluruh saham Freeport Indonesia dialihkan ke Inalum sebagai tambahan PMN atau inbreng. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016, kendali pemerintah melalui saham seri A maupun Inalum.

“Nilai Inalum di laporan keuangan pemerintah menjadi lebih besar. Kita tetap punya saham merah putih di masing-masing perusahaan meskipun Antam, PTBA, dan Timah statusnya tidak disebut lagi BUMN, tapi saham merah putih tetap ada di situ dan tetap bisa mendapatkan kebijakan khusus dalam hal pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu,” terang Isa.

Sumber –¬†http://bisnis.liputan6.com

Freeport Indonesia kembali terima rekomendasi ekspor konsentrat 1,2 juta ton

Pengamat Hukum Sumber Daya dari Universitas Tarumanegara (Untar) Ahmad Redi menilai dengan diberikannya lagi rekomendasi ekspor itu, pemerintah dianggap tidak berdaya atas Freeport Indonesia »

Kementerian ESDM restui Freeport kembali ekspor

Pemerintah kembali memberikan keistimewaan kepada PT Freeport Indonesia untuk mendapatkan izin ekspor untuk setahun kedepan. Keputusan menambah ekspor ini tak sejalan dengan perkembangan pembangunan »

Aturan sektor pertambangan akan disederhanakan

Setelah menyederhanakan peraturan di bidang ketenagalistrikan, kali ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menyederhanakan regulasi dan perizinan di subsektor pertambangan »

Bukit Asam genjot proyek gasifikasi batubara

Harga gas untuk industri yang tinggi masih menjadi persoalan bagi sektor produksi pupuk dan plastik. Maklum, bahan baku utama kedua kedua industri ini adalah gas. Gasifikasi batubara diyakini dapat »

Mengapa Harus Paham Blind Spot Mobil Tanki?

Sobat, Mobil Tangki yang membawa BBM atau LPG membawa muatan sangat berbahaya. Maka dari itu, Sobat Pertamina harus memahami Titik Buta atau Blind Spot dari Mobil Tangki untuk keselamatan berkendara »

ESDM klaim produksi batubara 2017 lampaui target

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan produksi batubara tahun 2017 melebihi target yang ditentukan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 477 juta »

Berikan Komentar