Wakil direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia (kiri) berbicara saat diskusi Pemanfaatan Batu Bara kalori Rendah untuk pembangkit Mulut Tambang bersama Head Business Develovment PT Pendopo Energi Batu Bara Bambang Triharyono (kedua kiri) dan Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa (kanan) di Jakarta (26/8). Dalam diskusi ini juga dipaparkan tentang hasil studi dari pemerintah Sumatera Selatan dan Universitas Sriwijaya bahwa batubara yang tepat untuk dimanfaatkan menjadi pembangkit mulut tambang adalah batu bara yang memiliki nilai kalori dibawah 3000 kcal. KONTAN/Cheppy A. Muchlis/26/08/2014

Rencana pemerintah menetapkan penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) berpotensi mematikan pelaku industri batubara.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan distorsi harga jual batubara dapat mempengaruhi harga ekspor nantinya.

“Kalau¬†ada perbedaan harga, dikhawatirkan negara pembeli bisa melakukan penekanan untuk menawar harga juga ke kami,” ucap Hendra, Selasa (6/3).¬†

Ia menilai, jika harga ekspor batubara ikut berubah maka penerimaan negara juga ikut berubah.

Catatan saja, penetapan DMO merupakan tindak lanjut dari keluhan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir terkait tingginya harga batubara untuk kebutuhan listrik.

PLN mengusulkan harga DMO sekitar US$ 60-US$ 70per metrik ton. Meskipun hingga saat ini, pemerintah belum juga menetapkan harga DMO.

Namun, Hendra menilai harga yang diusulkan PLN tersebut jauh di bawah harga pasar. 

Lebih jauh, Hendra juga berharap pemerintah memperhitungkan risiko jangka panjangnya, khususnya cadangan batubara. Jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka dapat menurunkan eksplorasi sumber daya batubara baru.

“Kemarin kami mengusulkan di angka US$ 85, karena menurut kami itu ideal mengingat harga batubara yang fluktuatif,” tambah Hendra.

Hendra menegaskan, pada dasarnya, industri batubara ingin membantu PLN. Hanya saja, ia berharap agar ketetapan DMO ini tidak semata-mata untuk kepentingan PLN.

Sumber –¬†www.industri.kontan.co.id

Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono agar mengevaluasi izin ekspor »

Permintaan jasa naik, Pamapersada belanja alat berat

Demi mengimbangi derasnya permintaan jasa penambangan, PT Pamapersada Nusantara atawa memesan 700 alat berat sejak pertengahan tahun lalu. Perinciannya, 400 alat berat untuk menambah alat berat yang »

Pendapatan Dua Perusahaan Tambang Ini Berkurang Akibat Kebijakan DMO

Arutmin kehilangan pendapatan Rp 277 miliar. Sedangkan Kaltim Prima Coal pendapatannya turun Rp 957 miliar. PT Arutmin Indonesia (Arutmin) menyatakan telah kehilangan pendapatan sebesar Rp 277 miliar »

Berikan Komentar