Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) tengah menyiapkan regulasi untuk mempertegas kewajiban perusahaan tambang dalam melakukan kegiatan eksplorasi.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, penerbitan regulasi tersebut rencananya akan berbentuk Peraturan Direktur Jenderal Minerba (Perdirjen). Yunus menyebut, regulasi tersebut dimaksudkan untuk menggenjot eksplorasi sehingga penambahan sumber daya dan cadangan mineral bisa terakselerasi.

“(Regulasi) ini untuk mendorong perusahaan melakukan kegiatan eksplorasi, sehingga akan menambah cadangan. Kalau cadangan bertambah, berarti umur tambangnya juga bertambah, nantinya akan berkelanjutan,” kata Yunus kepada Kontan.co.id, Jum’at (11/10).

Yunus menerangkan, skema dalam penghitungan kewajiban eksplorasi ini mempertimbangkan tiga komponen. Pertama, coverage area (CA) pertambangan. Kedua, budget exploration to revenue ratio (BERR) untuk mengukur anggaran eksplorasi dengan pendapatan yang diperoleh perusahaan, dan ketiga, recovery reserve ratio (RRR) atau perbandingan antara jumlah mineral yang diproduksi dengan cadangan baru yang ditemukan.

Yunus bilang, pihaknya sudah membahas mengenai besaran atau persentase komponen yang dimaksud. Hanya saja, ia masih enggan buka suara terkait hal tersebut. “Secara internal sih sudah dihitung, tapi kalau belum diterbitkan, saya belum bisa sampaikan,” sebut Yunus.

Yang jelas, Yunus menegaskan besaran CA, BERR maupun RRR akan sangat dinamis. Maksudnya, besaran dari ketiga komponen tersebut akan berbeda-beda, tergantung pada komoditas dan juga karakteristik masing-masing perusahaan. “Nanti (besaran CA, BERR dan RRR) itu dinamis, bukan hanya per komoditas, setiap perusahaan pun berbeda,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Yunus menilai bahwa regulasi ini cukup diterbitkan dalam bentuk Perdirjen lantaran dinilai lebih fleksibel dibandingkan dengan Peraturan Menteri ESDM.

“Nanti besaran (CA, BERR dan RRR) per perusahaan kita cantumkan di lampiran. Jadi cukup Perdirjen, supaya lebih fleksibel. Yang penting ini sebagai alat kita untuk pengawasan dan mendorong perusahaan meningkatkan eksplorasi,” terangnya.

Dengan begini, sambung Yunus, pihaknya yakin penerapan besaran CA, BERR dan RRR akan lebih adil atau proporsional. Sehingga tidak memberatkan bagi perusahaan. “Ya itu nanti ada ukurannya terharap umur izin dengan membandingkan coverage yang sudah dieksplorasi. Kalau yang sudah maksimum ya nggak dipaksakan. Jadi tidak akan memberatkan,” sebutnya.

Sayangnya, Yunus tidak menyebut dengan gamblang kapan regulasi ini akan diterbitkan. Yang jelas, pihaknya menargetkan Perdirjen ini sudah bisa diterapkan pada tahun depan untuk diimplementasikan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaan Biaya (RKAB) tahun 2021.

Kendati begitu, Yunus memastikan bahwa dalam penyusunan RKAB tahun 2020, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada perusahaan. “Saya kira belum sekarang (diterapkan), mungkin penerapannya di penyusunan RKAB tahun mendatang,” sambung Yunus.

Ketua Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Arif pun mengamini bahwa penegasan soal kewajiban eksplorasi cukup diterbitkan dalam bentuk Perdirjen. Irwandy menerangkan, CA sudah masuk dalam rencana umum tata ruang, sedangkan BERR dan RRR sudah ada dalam RKAB tahunan.

“Cukup Perdirjen. Jadi yang harus dicermati oleh Kementerian ESDM adalah laporan rencana eksplorasi perusahaan. Pemerintah harus konsisten dalam mengawasi kegiatan eksplorasi sesuai persetujuan yang diberikan,” ungkap Irwandy.

Menurut Irwandy, pemerintah pun tidak bisa tiba-tiba meminta perusahaan untuk menggenjot kegiatan eksplorasi. Melainkan, kegiatan eksplorasi memang harus sudah direncanakan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah pertambangannya.

“Kecuali ada hal penting dan disetujui bersama. Kegiatan ekplorasi yang direncanakan dengan baik sesuai potensi daerah tersebut akan memberikan peningkatan cadangan,” tandas Irwandy.

Sumber – https://industri.kontan.co.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar evaluasi 10 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Memanggil seluruh pelaku dan pengusaha tambang minerba sejak siang tadi, ESDM dan pelaku usaha mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang ada dan mencoba mencari solusinya ke peraturan lebih rendah.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan hasil dari evaluasi, pihaknya akan memetakan masalah dan akan diselesaikan dalam waktu dekat jika memungkinkan.

“Contoh tumpang tindih kehutanan, kita punya bilateral dengan kehutanan terus misalnya ada yang bisa diselesaikan melalui Permen ya kita selesaikan segera. Kita inventarisasi kalau sifatnya policy ya kita pikirkan policy itu ke depan seperti apa nanti kan ada kesempatan adanya suatu regulasi baru kita bisa,” kata Bambang setelah evaluasi RUU Minerba di kantornya, Rabu, (09/10/2019).

Permasalahan yang akan coba diselesaikan bisa dengan menerbitkan PP, Permen, atau lampiran Permen. Sebagaimana contoh di awal, misalnya masalah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), akan coba dianalisa mungkinkah segera diselesaikan.

Menurut Bambang pihaknya akan membawa daftar perusahaan-perusahaan yang punya masalah ke Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian KLHK.

“Perusahaan-perusahaan yang masalah bicara dengan dia apa masalahnya bisa nggak kalau bisa syaratnya apa kan gitu jadi membantu perusahaan-perusahaan agar bisa berjalan,” jelas Bambang.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengungkapkan dalam rapat tersebut setidaknya ditemukan 13 masalah yang menjadi catatan di sektor minerba.

“Tadi dipetakan ada kira-kira 13 permasalahan utama, dan selain pemetaan permasalahan pemerintah juga sampaikan langkah-langkah apa yang telah dilakukan itu sih,” katanya.

Permasalahannya beragam, mulai dari tumpang tindih lahan yang terjadi sejak dulu sampai perizinan. Belum ada kesimpulan dari pertemuan tersebut, menurutnya masing-masing pihak hanya menyampaikan pandangan dari pemetaan masalah tersebut.

Sumber – https://www.cnbcindonesia.com

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan realisasi produksi batubara di sepanjang tahun 2019 ini akan lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Meski begitu, produksi emas hitam sepanjang tahun ini dipastikan akan lebih tinggi ketimbang target produksi nasional pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) awal tahun 2019 yang ditaksir sebesar 489,12 juta ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, sesuai dengan persetujuan revisi RKAB, kuota produksi pada tahun ini bertambah menjadi sekitar 530 juta ton. Jumlah itu masih lebih rendah ketimbang realisasi produksi batubara tahun lalu yang mencapai 557 juta ton.

“Sekitar 530 juta ton. Penurunannya plus minus sekitar sebanyak itu,” kata Bambang di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (8/10).

Menurut Bambang, penurunan produksi tersebut lantaran harga batubara yang terus tertekan sejak September 2018 lalu. Kondisi tersebut menyebabkan produsen batubara, khususnya yang berskala kecil, akan mempertimbangkan ulang jika ingin menggenjot produksi.

“Tapi kan kami belum tahu realisasinya, bisa juga realisasinya lebih turun karena harga turun juga, banyak operasi yang tidak optimal,” terang Bambang.

Yang jelas, Bambang menyebutkan, penurunan harga batubara acuan (HBA) berdampak terhadap realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang pada tahun ini sulit mencapai target.

Seperti yang diberitakan Kontan.co.id, hingga kuartal III tahun 2019, realisasi PNBP minerba baru mencapai Rp 29,74 triliun. Jumlah itu setara dengan 68,76% dari target PNBP tahun 2019 sebesar Rp 43,26 triliun.

Padahal jika dibandingkan tahun lalu, realisasi PNBP minerba per 13 September 2018 saja sudah menyentuh Rp 33,55 triliun atau mencapai 104,5% dari target tahunan kala itu dipatok Rp 32,1 triliun. Hingga penghujung tahun 2018, realisasi PNBP minerba mencapai Rp 50 triliun atau 156% dari target.

Di sisi lain, Ketua Indonesia Mining & Energi Forum (IMEF) Singgih Widagdo sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah memang perlu berhati-hati dalam menyetujui tambahan kuota produksi. Sebab, besaran volume produksi yang terlalu tinggi akan berpengaruh terhadap kondisi pasar dan pembentukan harga batubara yang semakin tertekan.

“Total Volume produksi nasional sangat sensitif atas kondisi pasar yang oversupply saat ini,” katanya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ketua Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Arif juga mengatakan, kenaikan jumlah produksi yang signifikan dipastikan akan berpengaruh pada harga batubara. Dengan kondisi saat ini, Irwandy memprediksi harga batubara pada tahun ini hanya akan berada di kisaran US$ 60-US$ 80 per ton.

“Jadi kita lihat nanti bagaimana perimbangan naik turunnya produksi per perusahaan terkait kondisi ini,” tandasnya.