Kinerja solid emiten tambang batubara diproyeksi bakal berlanjut pada semester ini

Sejumlah emiten tambang batubara berhasil mencatatkan kinerja yang solid berkat kenaikan harga batubara global. Sejumlah emiten produsen batubara kompak mencatatkan kenaikan pendapatan dan laba bersihnya di semester I-2021. Sebut saja PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT United Tractors Tbk (UNTR).

Head of Research RHB Sekuritas, Andrey Wijaya mengatakan, kinerja beberapa emiten seperti UNTR, ADRO, dan PTBA masih sejalan dengan proyeksi RHB Sekuritas. Namun, Andrey menilai kinerja ITMG sepanjang semester I-2021 berada di atas ekspektasi yang dipasang.

Dalam laporannya, Andrey menyebut realisasi harga jual rata-rata atau average selling price(ASP) ITMG cukup meyakinkan di kuartal II-2021, didukung oleh harga rata-rata batubara Newcastle di atas US$ 100.00 per ton, naik 90% secara year-on-year (YoY).

Andrey mengatakan, produksi batubara global kemungkinan meningkat di kuartal ketiga 2021, tetapi permintaan terhadap batubara juga masih kuat. ‚ÄúKondisi ini menyebabkan harga batubara Newcastle tetap tinggi sampai dengan akhir Agustus ini,‚ÄĚ terang Andrey kepada Kontan.co.id, Rabu (1/9).

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Juan Harahap menilai, solidnya harga batubara diproyeksi akan berlanjut di semester ini. Salah satu pendorongnya adalah permintaan batubara termal China yang masih akan meningkat, didukung oleh konsumsi listrik yang lebih tinggi. Tingginya konsumsi seiring cuaca dingin dan kering yang terjadi di semester II-2021.

Juan mencatat bahwa output listrik China dari pembangkit listrik termal rata-rata berkontribusi 70,6% dari total output listrik dalam lima tahun terakhir. Di sisi lain, India sebagai salah satu konsumen terbesar berpotensi perlu mengimpor lebih banyak batubara termal untuk jangka panjang.

Juan menilai, naiknya impor batubara India karena produksi di India diperkirakan tidak akan naik (berkembang) seiring dengan isu lingkungan. Hal ini membuat investor tidak tertarik untuk menawar tambang batubara di India. Di sisi lain, menurut Bloomberg, permintaan batubara dari Negara dengan penduduk terbesar kedua tersebut berpotensi naik 6% YoY di tahun ini akibat adanya pemulihan ekonomi.

Hemat Juan, tingkat produksi akan terus berlanjut di semester ini karena banyak produsen batubara telah menyerahkan rencana penambangan baru mereka kepada pemerintah.

Dengan menimbang faktor tersebut, Mirae Asset Sekuritas menginisiasi rating overweight pada sektor batubara. Meskipun terdapat potensi penurunan permintaan batubara dalam jangka panjang karena berkembangnya energi terbarukan, pasar batubara Indonesia masih cukup potensial terutama terkait permintaan dari India dan China.

Mirae Asset Sekuritas menjadikan saham PT Indo Tambangraya Tbk (ITMG) sebagai pilihan utama (top picks). ITMG dinilai sangat terkonsentrasi di bisnis batubara termalnya.

 

Selain itu, ITMG memiliki porsi ekspor terbesar diantara emiten yang menjadi peers di sektor ini, yang akan berdampak positif bagi kinerjanya. ITMG juga memiliki imbal hasil (yield) dividen yang tinggi. Juan merekomendasikan beli saham ITMG dengan target harga Rp 22.800.

Selain ITMG, Juan juga merekomendasikan beli saham PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan target harga Rp 2.900 dan beli saham PT Adaro Energy Tbk (ADRO) dengan target harga Rp1.600.

‚ÄúRisiko dari rekomendasi kami ialah harga batubara global yang lebih rendah dan adanya perubahan regulasi,‚ÄĚ terang Juan.

Sementara Andrey merekomendasikan beli saham ITMG dengan target harga Rp 20.000, beli saham ADRO dengan target harga Rp 1.675, beli saham PTBA dengan target harga Rp 3.000, dan beli saham UNTR dengan target harga Rp 29.800.

Sumber: https://investasi.kontan.co.id/

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, cadangan batubara Indonesia saat ini tercatat mencapai 38,84 miliar ton.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Sujatmiko mengasumsikan, rata-rata produksi batubara sebesar 600 juta ton per tahun, maka umur cadangan batubara diperkirakan masih 65 tahun.

‚ÄúKalau dilihat dari data Badan Geologi pada tahun 2020, kita mempunyai paling tidak 143,7 miliar ton sumber daya, dan di antara itu ada 38,84 miliar ton cadangan¬†batubara. Artinya, sekitar 39 miliar ton bisa kita usahakan,‚ÄĚ ucap Sujatmiko dalam diskusi daring bertema Pemanfaatan Hilirisasi Batubara untuk Pemulihan Ekonomi, Rabu (1/9/2021).

‚ÄúKalau kita rata-rata setahun 600 juta ton produksinya, maka cadangan kita (batubara Indonesia) ini kurang lebih seumuran dengan angka harapan hidup manusia yakni 65 tahun sampai 70 tahun lah,‚ÄĚ sambungnya.

Dalam paparan Sujatmiko, daratan Kalimantan memiliki cadangan terbesar di Indonesia, yakni sekitar 62,1 persen.

Persentase tersebut setara dengan 88,31 miliar ton (sumber daya) dan 25,84 miliar ton (cadangan).

Sementara itu, wilayah yang juga mempunyai potensi cadangan tinggi lainnya adalah Sumatera dengan 55,08 miliar ton (sumber daya) dan 12,96 miliar ton (cadangan).

Sejalan dengan melimpahnya cadangan batubara di Indonesia, Pemerintah kini mulai melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalisasi pemanfaatan batubara untuk bahan baku energi dan industri melalui peningkatan nilai tambah pada komoditas tersebut.

Salah satu caranya adalah dengan melakukan hilirisasi industri batubara, yang dapat mensubstitusi bahan bakar (BBM dan BBG) dan bahan baku industri kimia.

Sehingga manfaat tersebut dapat mengurangi ketergantungan impor akan bahan bakar, hingga mewujudkan rantai industri yang baik bagi domestik.

‚ÄúManfaatnya paling tidak kita akan bisa mengurangi impor, dan meningkatkan ketahanan energi dalam negeri dan juga semakin banyak rantai industri yang bisa dikembangkan dari hilirisasi¬†batubara¬†ini,‚ÄĚ pungkas Sujatmiko.

Sumber: https://www.tribunnews.com/

Holding dan IPO BUMN Panas Bumi Percepat Pemanfaatan Energi Ramah Lingkungan

Pekerja melakukan pemeriksaan rutin jaringan instalasi pipa di wilayah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Salak yang berkapasitas 377 megawatt milik Star Energy Geothermal di Sukabumi, Jawa Barat (4/4/2018). PT Barito Pacific Tbk pada pekan depan akan menggelar rights issue untuk mengakuisisi 66,67% saham Star Energy Geothermal yang akan mendukung peningkatan pendapatan dan pertumbuhan kinerja perseroan. TRIBUNNEWS/HO

Kementerian BUMN merencanakan pembentukan Holding BUMN Geothermal dengan menggabungkan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT Geo Dipa Energi (Persero) dan unit bisnis panas bumi PT PLN (Persero).

Bahkan, pembentukan holding ini ditargetkan rampung pada akhir 2021.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai, langkah Kementerian BUMN menjadi terobosan baru dalam menatap misi pemanfaatan energi bersih yang lebih maksimal.

Komaidi menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki 40 persen sumber panas bumi dunia. Atas dasar ini, peluang pemanfaatannya ke depan masih terbuka lebar. Terlebih, sumber energi panas bumi ini ramah lingkungan.

“Namun dari 40 persen cadangan panas bumi dunia itu, yang baru dimanfaatkan baru sekitar 7-8 persen. Jadi masih minim. Dengan adanya Holding BUMN Panas Bumi ini, bisa menjadi awal untuk kita lebih cepat bergerak ke energi yang ramah lingkungan itu,” kata Komaidi kepada wartawan, Minggu (15/8/2021).

Lagi, manfaat lain yang tak kalah penting terkait pembentukan holding ini yaitu bisa menciptakan harga listrik yang lebih murah ke konsumen.

Komaidi juga menyampaikan, upaya holding sektor panas bumi ini bisa mendukung rencana pemerintah untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) atau pencatatan saham perdana ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, Holding BUMN Panas Bumi ini memiliki kredibilitas tinggi dan lebih transparan.

Di kesempatan terpisah, sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menggadang-gadang, Holding BUMN Panas Bumi ini akan menjadi perusahaan terbesar di dunia.

Selain itu apa yang menjadi rencananya ini menjadi bentuk dari transformasi dan inovasi BUMN dalam menangkap peluang dalam transisi energi ke depannya.

“Penggabungan Geo Dipa, Pertamina, dan PLN jadi satu kesatuan yang kalau tidak salah bisa terbesar di dunia. Apalagi geotermal ini merupakan baseload yang bukan intermiten seperti solar (matahari),” kata Erick pada 27 Juli lalu.

Di sisi lain, PLN mendukung langkah pemerintah membentuk holding ini guna mempercepat dan mengoptimalkan pengembangan potensi panas bumi di Tanah Air demi kemakmuran rakyat.

Agung Murdifi, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN memastikan dukungan PLN terhadap rencana pemerintah mengonsolidasikan entitas-entitas usaha yang selama ini mengelola energi panas bumi ke dalam HGI.

Ia menjelaskan, kegiatan ekplorasi dan eksploitasi panas bumi membutuhkan dana yang besar secara jangka panjang sehingga perlu dilakukan konsolidasi aset. Kebutuhan pendanaan yang besar ini perlu investor untuk pengembangannya.

“Sebab, tujuan utama dari pembentukan holding ini bukan untuk mengerdilkan satu sama lain, melainkan justru untuk membesarkan setiap entitas dan menggarap potensi panas bumi sebesar-besarnya,” kata Agung.

Melalui holding ini, lanjut Agung, seluruh sumber daya, aset yang dimiliki oleh setiap entitas, termasuk sumber daya manusia dengan keahlian-keahlian spesifik, akan tetap dioptimalkan. Proses ini akan menghasilkan holding panas bumi yang jauh lebih besar daripada yang sekarang ada.

Agung menambahkan, rencana pemerintah membentuk Holding Panas Bumi tersebut juga sesuai dengan Transformasi PLN dalam pilar Green yang dicanangkan sejak 21 April 2020. PLN terus mendukung transisi energi di Indonesia dengan gencar mengembangkan pembangkit energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, salah satunya panas bumi.

“PLN tentunya akan mendukung keputusan Pemerintah. Harapannya pembentukan holding ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat,” tutupnya.

Penulis: Sanusi
Editor: Choirul Arifin

Sumber ‚Ästhttps://www.tribunnews.com¬†

Pemerintah Dorong Pemanfaatan Teknologi Informasi di Sektor Tambang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemanfaatkan teknologi informasi untuk sektor pertambangan di tengah tantangan situasi pandemi.

Pemerintah telah meningkatan pelayanan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.

‚ÄúOSS untuk mempermudah perizinan, kalau ada hambatan bisa (menghubungi) ke hotline Ditjen Minerba, (sampaikan) hambatannya di mana,‚ÄĚ tambahnya.

Selain itu, Kementerian ESDM juga telah menggunakan teknologi informasi dalam aspek pengawasan. 

Misalnya pada subsektor mineral dan batu bara, pelaporan dilakukan melalui Minerba One Map Indonesia (MOMI), Minerba One Date Indonesia (MODI),  Minerba Online Monitoring System (MOMS) dan Modul Verifikasi Penjualan (MVP), E-PNBP dan Sistem Informasi Pencatatan Piutang (SIPP).

Enterprise Sales Director PT Link Net Tbk,  Agung Satya Wiguna mengatakan dari kaca mata bisnis, tantangan pandemi telah mendorong seluruh stakeholder untuk berinovasi. 

Salah satu langkahnya dengan mengadopsi teknologi informasi.

Penggunaan teknologi dinilai dapat meningkatkan efisiensi operasional bisnis di sektor pertambangan, yang bermuara pada peningkatan margin perusahaan.

‚ÄúBisnis pertambangan perlu mengaplikasikan teknologi sebagai wujud menjawab tantangan yang semakin dinamis,‚ÄĚ ujar Agung.¬†

Agung mengatakan Link Net sebagai perusahaan provider serta solusi teknologi informasi dan komunikasi, mendukung sektor pertambangan dengan mengupayakan layanan jaringan komunikasi yang dinilai andal dan prima demi tercapainya operasional yang lebih optimal.

Link Net menawarkan solusi very small aperture terminal (VSAT) dengan memaksimalkan komunikasi via satelit yang diklaim aman, nyaman dan lancar.

‚ÄúLayanan remote solution dari Link Net dapat mendukung operasional bisnis dari hulu ke hilir, mulai dari eksplorasi hingga distribusi melalui teknologi dan aplikasi sistemik yang terhubung ke internet,‚ÄĚ katanya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Eko Sutriyanto

Sumber Рhttps://www.tribunnews.com 

 

 

Mining Industry Indonesia (MIND ID) membuka lowongan kerja untuk Management Acceleration Program. Kesempatan lowongan pekerjaan ini diperuntukkan bagi lulusan S1 hingga S2.

“Untukmu Rekanaker! Mining Industry Indonesia (MIND ID) adalah Holding Industri Pertambangan Indonesia saat ini sedang buka lowongan kerja,” tulis akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (4/8/2021).

Sebagai informasi, MIND ID adalah Holding Industri Pertambangan yang menaungi lima perusahaan industri pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), dan PT Timah Tbk.

Diketahui, periode lowongan tersebut berakhir pada 20 Agustus 2021. Oleh karena itu, bagi Anda yang berminat harap segera dapat mendaftarkan diri.

“Ayo buruan siapkan diri Rekanaker dan daftarkan diri kamu sebelum terlambat! Mention teman, tetangga, dan saudaramu agar mereka tahu informasi baik ini. Selamat berjuang! Wujudkan #IndonesiaKompeten!” tulis Kementerian Ketenagakerjaan.


Dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, pelamar harus memiliki serangkaian kualifikasi atau persyaratan untuk memenuhi kriteria rekrutmen. Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

– Berkewarganegaraan Indonesia.
– Memiliki keselarasan budaya dengan nilai-nilai dan perilaku utama MIND ID.
– Memiliki ijazah S1/S2 atau ijazah sementara atau surat keterangan lulus.
– Memiliki pengalaman magang atau kerja maksimal 3 tahun per Juli 2021.
– Berusia maksimal 27 tahun pada tahun 2021.
– Fasih berbahasa Inggris.
– Bersedia di tempatkan di seluruh wilayah operasi Grup MIND ID di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan akses pada website www.xplorer.mind.id dan akun IG @bumn.universe.

Sumber: https://ekbis.sindonews.com/

Harga Batu Bara Cs Meroket, Setoran ke Negara Melonjak 60%

Penerimaan negara di sektor pertambangan pada semester I 2021 mencapai Rp 27,59 triliun, melonjak sebesar 59,66% dibandingkan semester I 2020 yang hanya mencapai Rp 17,28 triliun.

Data ini diperoleh dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dikutip CNBC Indonesia, Rabu (04/08/2021).

Penerimaan negara semester I 2021 secara rinci pada Januari sebesar Rp 4,72 triliun, lalu pada Februari turun menjadi Rp 3,57 triliun, lalu Maret naik menjadi Rp 4,66 triliun.

Selanjutnya, pada April kembali turun menjadi Rp 4,17 triliun, Mei naik menjadi Rp 4,74 triliun, dan Juni melonjak menjadi Rp 5,73 triliun.

Direktur Penerimaan Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Wafid mengatakan, kenaikan penerimaan negara di semester I 2021 dikarenakan membaiknya harga komoditas di sektor pertambangan.

“Ini karena membaiknya harga komoditas,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (04/08/2021).

Saat ditanya mengenai proyeksi penerimaan negara sektor tambang sampai akhir tahun, dia belum bisa mengatakannya. Namun dia memastikan jika penerimaan negara sektor tambang tahun ini akan tercapai.

“Setidaknya proyeksinya target 2021 tercapai,” ujarnya saat ditanya berapa proyeksi sampai akhir tahun.

Adapun target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan minerba pada 2021 ini sebesar Rp 39,10 triliun, Ini artinya capaian pada semester I 2021 ini telah mencapai 70,6% dari target tahun ini.

Seperti diketahui, sektor pertambangan saat ini sedang mengalami angin segar karena harga komoditas yang tengah mengalami tren positif. Batu bara misalnya, harga batu bara sejak awal tahun memang menunjukkan tren peningkatan, terutama sejak April 2021. Dari harga sekitar US$ 50 per ton di awal tahun, pada April terus melonjak di atas US$ 90 per ton. 

Harga Batubara Acuan (HBA) Agustus 2021 saja kini telah melonjak ke angka US$ 130,99 per ton dari US$ 115,35 per ton pada Juli 2021. HBA Agustus 2021 ini merupakan angka tertinggi lebih dari 1 dekade terakhir.

Tidak hanya batu bara yang mengalami kenaikan harga, komoditas tambang lain juga mengalami hal serupa, seperti nikel dan tembaga. Kenaikan harga di sektor tambang ini disebut dengan super siklus, di mana harga-harganya melambung tinggi dan diperkirakan bertahan dalam waktu lama.

Harga tambang yang melonjak di antaranya batu bara, emas, nikel, hingga tembaga. Deputi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto sempat mengatakan, kenaikan harga berdampak positif terhadap Indonesia.

Dia menyebut, banyak calon investor yang menyampaikan minatnya untuk berinvestasi di sektor hilir tambang di negara ini.

“Kita lihat banyak kok sekarang yang menyatakan minat untuk masuk ke sektor hilir,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (20/05/2021).

Mendagri Terbitkan Instruksi tentang PPKM Darurat Jawa-Bali

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali atau PPKM Darurat Jawa-Bali, yang berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. (Unduh Inmendagri 15/2021 di sini)

Inmendagri yang ditandatangani Tito pada tanggal 2 Juli 2021 ini dikeluarkan menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen. Peraturan ini juga untuk melengkapi pelaksanaan Inmendagri sebelumnya, mengenai PPKM Berbasis Mikro serta Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Ketentuan yang tertuang dalam instruksi ini khususnya ditujukan kepada para gubernur se-Jawa dan Bali serta bupati dan wali kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 dan 4 di Pulau Jawa dan Bali.

‚ÄúPenetapan level wilayah sebagaimana dimaksud berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan,‚ÄĚ ditegaskan Tito pada peraturan ini.

Selain tentang ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat, dalam instruksi ini dituangkan juga mengenai ketentuan penguatan 3T (testing, tracing, treatment) di setiap daerah.

Kemudian dituangkan juga mengenai percepatan vaksinasi. Mendagri menegaskan bahwa gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten dan kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada kabupaten dan kota yang kekurangan alokasi vaksin.

‚ÄúUpaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19,‚ÄĚ tertuang dalam Inmendagri.

Mendagri juga menginstruksikan para kepala daerah untuk mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD.

Selanjutnya, dalam Inmendagri juga dituangkan mengenai sanksi yang dapat dikenakan jika tidak melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam peraturan ini.

‚ÄúDalam hal gubernur, bupati, dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,‚ÄĚ ujar Tito dalam peraturan ini.

Selain itu, dituangkan juga penindakan terhadap pelanggar PPKM Darurat bagi pihak lainnya, dengan berpijak pada peraturan dan perundang‚ÄĒundangan yang ada.

Lebih lanjut disebutkan, bagi daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk ke dalam cakupan PPKM Darurat, tetap memberlakukan Inmendagri yang menetapkan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

‚ÄúHal-hal yang belum ditetapkan dalam Instruksi Menteri ini, sepanjang terkait PPKM Berbasis Mikro Darurat COVID-19 pada Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19,‚ÄĚ ditegaskan dalam peraturan ini.¬†(HUMAS KEMENDAGRI/UN)

Kunjungi laman resmi Kemendagri di sini.

Melebihi Batas WHO, Positivity Rate Covid-19 di Indonesia 12,3Persen, Apa Dampaknya?

Kondisi pandemi virus corona Covid-19 masih terus mengalami perkembangan, termasuk di Indonesia.

Hingga kini, ada 95.418 kasus infeksi positif yang telah tercatat di Indonesia. Adapun kasus kematian yang telah dikonfirmasi sebanyak 4.665 kasus dan 53.945 pasien telah dinyatakan sembuh.

Melansir laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), (22/7/2020), terkait kondisi penularan Covid-19, dilakukan penilaian pada sejumlah provinsi di Indonesia dari tanggal 29 Juni-19 Juli 2020 berdasarkan beberapa kriteria, salah satunya adalah terkait persentase pasien positif.

Adapun provinsi-provinsi tersebut terdiri atas DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten.

Sebelumnya, mengutip Kompas.com, 20 Juli 2020, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Fify Mulyani mengatakan bahwa positivity rate Covid-19 di Jakarta selama periode 13-19 Juli 2020 mencapai 5,5 persen.

Angka ini masih melebihi batas ambang ideal yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 5 persen.

Selain DKI Jakarta, hasil penilaian WHO juga menunjukkan provinsi lain dengan positivity rate tinggi, yaitu Jawa Tengah (lebih dari 20 persen) dan Jawa Timur (lebih dari 25 persen).

Lantas, apa yang sebenarnya digambarkan oleh positivity rate ini?

Menurut epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman, positivity rate adalah persentase dari pasien yang memiliki hasil tes positif Covid-19.

“Tes positive rate adalah persentase dari pasien yang memiliki hasil tes positif,” kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (25/7/2020).

Adapun cara menghitungnya adalah dengan membagi jumlah total kasus positif dengan tes yang dilakukan.

Melansir data dari PHEOC Kementerian Kesehatan RI hingga 24 Juli 2020, ada 777.100 orang yang telah diperiksa.

Sehingga, apabila ada ada 95.418 kasus infeksi positif, maka positivity rate secara total di Indonesia adalah sekitar 12,3 persen.

Artinya, setiap 100 orang Indonesia yang dites swab/PCR, akan ada 12 orang yang positif.

Tingkat penularan

Sementara, di negara-negara lain seperti China, positivity rate-nya adalah sebesar 0,1 persen, Jadi, setiap 100 orang yang dites swab/PCR, akan ada maksimal 1 orang saja yang positif.

Dicky menyebut bahwa tiap-tiap wilayah harus memperhatikan posivity rate (PR) ini. Apabila PR di atas 5 persen, maka diklasifikasikan tinggi dan sangat serius jika berada di atas 10 persen.

“Itu artinya bahwa di daerah tersebut memiliki penularan di komunitas yang relatif tinggi dan cakupan tes yang belum cukup untuk menyaring atau mendeteksi kasus positif di masyarakat tersebut,” jelasnya.

Jika jumlah tes belum masif dan PR menunjukkan angka yang tinggi, dapat diindikasikan kondisi yang masih sangat rawan.

Menurut Dicky, bila ada banyak kasus positif di masyarakat yang belum terdeteksi, maka penambahan tes akan memberikan hasil peningkatan kasus dan PR yang tinggi.

Akan tetapi, seiring dilakukannya intervensi test, tracing, dan isolasi, maka PR ini akan menurun.

“Test, trace, dan isolasi adalah strategi utama pandemi hingga berakhir,” imbuhnya.

Untuk itu, Dicky berpesan agar daerah tidak menurunkan tes karena kekhawatiran akan PR dan jumlah kasus yang meningkat.

“Ini berbahaya sekali, karena akibatnya, orang pembawa virus tidak terdeteksi dan pada akhirnya akan menularkan pada kelompok rawan (lansia, ibu hamil, komorbid),” ungkapnya.

Ia mengkhawatirkan, kondisi ini akan meningkatkan angka rawatan di rumah sakit maupun kasus kematian.

Penulis : Vina Fadhrotul Mukaromah
Editor : Rizal Setyo Nugroho

Sumber: www.kompas.com

Menteri ESDM tegaskan komitmen hilirisasi minerba

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan langkah hilirisasi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah mineral dan batubara berjalan sesuai rencana. Hal ini disampaikan Arifin saat membuka acara 1st International Seminar On Mineral and Coal Technology (ISMCT) 2021 pada Rabu (23/6).

“Pemerintah memastikan peningkatan nilai tambah sehingga mineral dan batubara tidak hanya menjadi komoditas penerimaan negara saja, tetapi juga sebagai suplai dalam mengembangkan industri dalam negeri,” kata Arifin dalam seminar bertajuk¬†‘Suistanable Development on Mining, Processing, and Environment’¬†tersebut.

Arifin menegaskan, mineral dan batubara masih memegang peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. “Harapan saya komoditas ini bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai sumber energi dan bahan baku industri, sehingga bisa menjadi modal pembangunan nasional,” jelas Arifin

Arifin memaparkan salah satu prioritas hiliriasi mineral yang sedang didorong adalah tanah jarang (rare earth) dan nikel. Nantinya, pengembangan nikel akan diselaraskan dengan rencana pemerintah mendorong penggunaan mobil listrik dan ditargetkan menjadi negara pemasok baterai Electric Vehicle (EV) pada tahun 2025. 

“Pembentukan Indonesian Battery Corporation merupakan entitas rantai pasok produksi baterai dari hulu ke hilir atau produk akhir baterai dan kegiatan sirkular ekonomi di sektor pertambangan,” ungkap Arifin.

Sementara untuk pemanfaatan unsur tanah jarang dapat menyokong komponen turbin angin, kendaraan listrik, dan lampu neon hemat energi. “Pemerintah telah menargetkan pembangunan 53¬†smelter¬†pada 2024. Saat ini telah dibangun 19¬†smelter¬†dan sebagian besar digunakan untuk pengolahan nikel (13 fasilitas), disusul bauksit dan tembaga,” Arifin menambahkan.

Di sektor batubara, hilirisasi juga menjadi perhatian utama bagi pemerintah melalui Dimethyl Ether (DME), methanol, pupuk dan syngas. Apalagi Indonesia dikaruniai potensi sumber daya dan cadangan batubara masing-masing sekitar 149 miliar ton dan 38 miliar ton. 

Target hilirisasi batubara sendiri sebesar 27 juta ton pada 2030. “Ini harus segera dikembangkan agar batubara bisa digunakan sebagai bahan baku industri atau sumber energi yang lebih ramah lingkungan,” tegas Arifin.

Arifin mengungkapkan, beberapa perusahaan telah menjalankan proyek gasifikasi batubara untuk mewujudkan¬†dimethyl ether¬†(DME) dalam rangka mengurangi impor¬†Liquified Petroleum Gas¬†(LPG). “Ini langkah yang tepat untuk mengimplementasikan kebijakan strategis di bidang energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi,” jelasnya.

Pemerintah Indonesia, sambung Arifin, telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempercepat hilirisasi mineral dan batubara seperti kebijakan izin ekspor terbatas untuk bauksit yang dicuci, pemberian fasilitas tax allowance dan tax hari raya, permohonan online single submission (OSS), dan pengenaan royalti secara proporsional sesuai dengan produk yang dihasilkan.

Seminar kali ini merupakan seminar teknologi mineral dan batubara pertama yang berskala internasional diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum Teknologi Mineral dan Batubara (tekMIRA) Badan Litbang ESDM. “Sungguh suatu kehormatan bagi kami di Kementerian ESDM untuk menyelenggarakan seminar internasional ini meskipun diadakan secara virtual karena wabah pandemi,” pungkas Arifin.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo

Sumber: https://industri.kontan.co.id/