Pemerintah Mengatur Juru Ukur Tambang ?

Peranan penting apakah yang dimiliki juru ukur tambang, sampai pemerintah turut mengatur keberadaanya. Berikut adalah beberapa peraturan yang mengatur Juru Ukur Tambang.

Sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, pada Lampiran II sub bahasan tentang peta disebutkan :
……..
d. Survei untuk pemetaan perencanaan dan kemajuan kegiatan pertambangan dilaksanakan oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten.
e. Survei untuk pemetaan perencanaan dan kemajuan kegiatan pertambangan dapat dilakukan oleh juru ukur tambang.
f. Juru ukur tambang ditetapkan oleh Kepala Teknik Tambang dan didaftarkan dalam Buku Tambang
.


Masih pada Lampiran II, tetapi pada sub bahasan tentang ‚ÄúPersonel‚ÄĚ disebutkan :

Pelaksana kegiatan teknis pertambangan yang berhubungan dengan survei dan pemetaan serta pengelolaan peta-peta di bidang eksplorasi dan penambangan dilakukan oleh juru ukur tambang selaku Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten.

Juru ukur tambang paling kurang mampu melaksanakan :
a. survei dan pemetaan rencana dan kemajuan kegiatan eksplorasi, konstruksi, pemasangan Tanda Batas, dan penambangan;
b. survei dan pemetaan untuk identifikasi area yang memiliki potensi bahaya serta pemantauannya; dan
c. evaluasi, pemutakhiran, dan pengelolaan peta rencana dan kemajuan kegiatan pertambangan
.


Menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1825 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, disebutkan bahwa :

  1. Pengukuran Titik Batas dilaksanakan oleh juru ukur tambang pemegang IUP atau IUPK.
  2. Tenaga pelaksana pengukuran adalah karyawan pemegang IUP/IUPK OP dengan sertifikasi Juru Ukur Tambang.
  3. Berita acara harus ditandatangani oleh juru ukur tambang yang melaksanakan pengukuran Titik Batas dan pemasangan Tanda Batas, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi serta saksi-saksi.


Kententuan selengkapnya dapat mengunjungi www.inspektur.id pada link berikut :
https://www.inspektur.id/kaidah-teknik/teknis-pertambangan/2-peta
https://www.inspektur.id/kaidah-teknik/teknis-pertambangan/5-personel

Download peraturan terkait dengan penetuan tanda batas di link berikut
1. Kepmen Nomor 1825 K/30/MEM/2018 (Download)
2. Kepdirjen Nomor 141.K/30/DJB/2019 (Download)

Demikian yang dapat saya sampaikan.

Wassalam,

Deni Ramdani

 

Sumber: https://www.inspektur.id/

Pemerintah berikan relaksasi ekspor mineral di masa pandemi covid-19

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan relaksasi rekomendasi ekspor untuk sejumlah komoditas mineral di masa pandemi covid-19.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan pemberian relaksasi ini salah satunya dikarenakan membaiknya harga komoditas mineral di pasar. “Ekspor juga kita berikan karena komoditas tembaga di pasar harga meningkat cukup tajam. Kita ambi satu relaksasi ini dan tidak hanya untuk Freeport tapi juga untuk komoditas mineral lain kecuali bijih nikel,” ujar Arifin, Selasa (22/3).

Arifin melanjutkan, relaksasi ekspor komoditas mineral juga diberikan mengingat dampak yang dialami perusahaan selama masa pandemi covid-19. Kendati demikian, Arifin memastikan pemberian ekspor ini tetap dibarengi dengan pemberian denda administratif. Adapun, besaran denda yang diberikan yakni 20% dari revenue tahun berjalan.

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Mineral Logam Pada Masa Pandemi Covid-19. Merujuk beleid tersebut yang dikeluarkan pada 12 Maret 2021, Kementerian ESDM memutuskan pemberian rekomendasi ekspor sebagai berikut.

Satu, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Mineral Logam yang tidak memenuhi persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit 90% pada 2 periode evaluasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor.

Kedua, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Mineral Logam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap dikenakan denda administratif dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri pada periode evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Pembinaan Dan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Sugeng Mujianto mengungkapkan pemberian relaksasi ekspor diberlakukan untuk waktu satu tahun. “Rekomendasi diberikan bagi yang mengajukan dan sesuai aturan,” kata Sugeng kepada Kontan.co.id, Selasa (23/3).

Kendati demikian, Sugeng masih belum merinci perusahaan mana saja yang telah mengajukan permohonan untuk persetujuan rekomendasi ekspor ini. Sugeng menambahkan, dalam pelaksanaan setahun relaksasi ekspor ini pemerintah berkomitmen untuk menjaga proyek¬†smelter¬†dapat tetap berjalan. “Kita akan beri waktu untuk penyesuaian kurva S, namun target waktu tetap dan harus ada percepatan,” tegas Sugeng.

Adapun, pemberian kuota ekspor nantinya tetap mengacu pada Rancangan Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) tiap perusahaan.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo

Sumber: https://www.kontan.co.id/

LIPI: Limbah Batu Bara Bernilai Ekonomi

Pekerja membersihkan sampah dan limbah batu bara yang mencemari kawasan pantai di Desa Peunaga Pasi, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Kamis (5/12/2019). Perusahaan Tambang Batu Bara PT Mifa Bersaudara melakukan pembersihan sampah dan limbah batu bara yang belum jelas kepemilikannya sebagai bentuk tanggungjawab sosial terhadap lingkungan serta untuk mengembalikan keindahan kawasan pantai. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/wsj.

JAKARTA¬†‚Äď Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendukung keputusan pemerintah yang menetapkan¬†fly ash¬†dan bottom ash (FABA) atau limbah padat dari proses pembakaran batu bara pada PLTU dan pabrik sawit menjadi kategori bukan bahan berbahaya dan beracun (non-B3).

‚ÄúLimbah batu bara PLTU dan pabrik sawit tidak ada yang berbahaya. Limbah FABA ini justru bernilai ekonomi karena dapat dimanfaatkan untuk penunjang infrastruktur seperti bahan baku pembuatan jalan, conblock, semen hingga bahan baku pupuk,‚ÄĚ kata¬†Peneliti Pusat Penelitian Metalurgi dan Material LIPI, Nurul Taufiqu Rochman, dilansir dari¬†Antara, Selasa (23/3).

Ia menjelaskan saat ini tidak satu pun negara yang mengategorikan limbah batu bara dan sawit sebagai B3, sehingga sangat disayangkan jika limbah itu tidak dimanfaatkan. “Komposisi dari limbah FABA ini sudah kami analisis dan sebagainya tidak ada yang berbahaya,‚ÄĚ ujarnya.

Menurut dia, limbah batu bara dan sawit justru menjadi bahaya ketika tidak digunakan atau ditumpuk dalam jumlah banyak. Padahal, limbah itu bisa digunakan untuk berbagai produk. ‚ÄúJadi, kerugian besar jika limbah itu tidak digunakan,‚ÄĚ ujar Nurul.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan pemerintah sudah tepat menghapus FABA dari daftar limbah berbahaya. Indonesia harus meniru negara maju dalam mengelola FABA.

“Ini bisa dimanfaatkan secara umum. Ini¬†best practice¬†di banyak negara, seperti China, Jepang, Vietnam. Sebagai bangunan semen dan jalanan. Di Jepang, Bendungan Fukushima itu bahan bakunya dari limbah batu bara. Jadi kenapa kita tidak belajar dari itu,” ujar Hendra.

Sejumlah perusahaan batu bara, termasuk perusahaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) telah melakukan kajian tentang pemanfaatan FABA yang menyatakan bahwa bahan baku dari FABA aman digunakan.

“Tapi untuk pemakaian massal memang belum, karena masih harus ada¬†clearance,” ujar Hendra.

Di Indonesia, pemanfaatan FABA masih skala kecil, padahal produksi FABA dari PLTU mencapai belasan juta ton per tahun. Selama ini limbah itu hanya ditimbun tanpa pengelolaan.

“Timbunan yang serampangan ini malah yang membuat risiko buruk kepada lingkungan. Kalau bisa dimanfaatkan ini malah mempunyai nilai tambah,” ujar Hendra.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, Agung Murdifi menyatakan PLN tidak akan membuang limbah batu bara dan akan bekerja sama dengan banyak pihak untuk memanfaatkannya.

PLN telah melakukan berbagai uji coba dan mengembangkan FABA hasil pembakaran PLTU agar bisa dimanfaatkan. Misalnya, menjadikan FABA untuk bahan penunjang infrastruktur seperti jalan, conblock, semen, hingga pupuk. Di PLTU Tanjung Jati B yang berlokasi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, limbah FABA diolah menjadi batako, paving dan beton pracetak.

‚ÄĚHasil olahan dari limbah FABA itu kami manfaatkan untuk merenovasi rumah di sekitar PLTU Tanjung Jati B,” kata Agung.

Kemudian di PLTU Asam Asam memanfaatkan FABA sebagai road base (lapisan jalan) dalam pembuatan akses jalan. PLTU Suralaya memanfaatkan FABA sebagai bahan baku batako dan bahan baku di industri semen. Sementara, PLTU Ombilin memanfaatkan FABA menjadi campuran pupuk silika.

Sebelumnya, FABA dikategorikan menjadi Non-B3 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil uji laboratorium independen atas Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) dan Lethal Dose 50 (LD50) yang sampelnya berasal dari beberapa PLTU, FABA yang dihasilkan tidak mengandung unsur yang membahayakan lingkungan. (Nadia Kurnia)

Sumber – https://www.validnews.id

Online Course Biodiversity Flora dan Fauna High Conservation Value (HCV)
Kepedulian konsumen kelapa sawit terhadap produk yang ramah lingkungan meningkat. Saat ini berbagai konsumen mempersyaratkan bahwa produk minyak sawit harus dihasilkan dari kebun yang dikelola berdasarkan asas kelestarian. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO telah mengatur dan memformulasikan kriteria serta indikator untuk produksi sawit yang lestari.

Salah satu indikatornya adalah kriteria 5.2 yang menyatakan bahwa jika dalam kebun terdapat spesies langka, terancam, atau hampir punah dengan nilai konservasi tinggi dan terpengaruh oleh aktivitas perkebunan. Maka harus dilakukan identifikasi dan diperhatikan aspek konservasinya.
Upaya untuk memenuhi aturan dan target RSPO tersebut dapat dilakukan dengan mempersiapkan area konservasi dan sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang high conservation value.

IPB Training akan melaksanakan Online Course Biodiversity Flora dan Fauna High Conservation Value (HCV) pada

Selasa, 6 April 2021
Pukul 13.00-17.00 WIB

Online interactive via Zoom

Link pendaftaran online –¬†http://ipb.link/hcv-ipb
 
Potongan harga sebesar Rp. 200.000 untuk klien/alumni program Indoshe, gunakan voucher INDOSHE-IPB

Terima Kasih.

Contact Person:
IPB Training
(0251-838-2223)/ admin (0813 5000 6953)
Excellence hub for professional and vocational skill
based on applied life science.
 
 
 
 
Catat! Pemerintah akan beri sembilan insentif untuk hilirisasi batubara

Pemerintah tampak serius untuk menggenjot peningkatan nilai tambah batubara, khususnya hilirisasi melalui skema gasifikasi. Ada sembilan insentif yang akan diberikan pemerintah untuk mendorong proyek ini.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba Irwandy Arief menjabarkan, insentif pertama adalah pemberian royalti hingga 0% untuk batubara yang diolah dalam skema gasifikasi.

Kedua, formula harga khusus batubara untuk gasifikasi. Ketiga, masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai umur ekonomis proyek gasifikasi. 


“Misalnya perpanjangan 10 tahun sampai dengan keekonomian dari umur proyek itu,” sebut Irwandy dalam Indonesia Mining Outlook yang digelar secara daring, Selasa (15/12).

Ketiga insentif tersebut sedang dibahas oleh Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, insentif keempat berupa tax holiday (PPh badan secara khusus sesuai umur ekonomis gasifikasi batubara).

Kelima, pembebasan PPN jasa pengolahan batubara menjadi syngas sebesar 0%. Keenam, pembebasan PPN EPC kandungan lokal. Usulan insentif poin keempat dan kelima ini sedang dibahas oleh Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Lalu, insentif ketujuh adalah harga patokan produk gasifikasi seperti harga patokan DME. Kedelapan, pengalihan sebagian subsidi LPG ke DME sesuai porsi LPG yang disubstitusi. Insentif ini sedang dibahas oleh Kementerian ESDM dan Kemenkeu. 

Arifin menargetkan, pada tahun 2024 ada sekitar 13 juta ton kapasitas input batubara. Nilai jual DME dan produk hilirisasi batubara ditaksir mencapai sekitar US$ 600 juta per tahun, yang juga meliputi produk gasifikasi, coke making, coal upgrading dan briket batubara.

“Di Indonesia potensi batubara yang dominan adalah yang kalori rendah, jenis batubara ini akan bernilai ekonomis apabila dilakukan peningkatan nilai tambah,” sebut Arifin.

Sebelumnya Kontan.co.id menulis, proyek batubara menjadi DME ditargetkan sudah mulai beroperasi dan dapat direalisasikan antara tahun 2024 atau 2025, dengan produksi sekitar 2,8 juta – 3 juta ton. Produksi DME tersebut berasal dari proyek hilirisasi yang digarap oleh PTBA juga dari Bakrie Group melalui PT Kaltim Prima Coal (KPC).

“Kemudian akan diikuti generasi selanjutnya, yaitu Arutmin, kemudian PKP2B lainnya yang akan melakukan program hilirisasi industri untuk konversi coal ke syntetic gas, kemudian menjadi final product. How dan when-nya sudah ada gambarannya,” jelas Arifin.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian ESDM, sudah ada empat proyek hilirisasi dalam bentuk gasifikasi batubara yang dijajaki oleh empat perusahaan. 

Keempat proyek tersebut adalah:

1. Coal to DME PTBA yang bekerjasama dengan Pertamina dan Air Product. Estimasi operasi komersial (COD) pada tahun 2025 dengan feedstcok batubara sebanyak 6,5 juta ton per tahun. Proyek yang berlokasi di Tanjung Enim Sumatera Selatan ini akan menghasilkan 1,4 juta ton DME per tahun, dan status saat ini masih dalam finalisasi kajian dan skema subsidi DME untuk substitusi LPG serta negosiasi skema bisnis proyek.

2. Coal to methanol PT KPC atau kerjamasa antara PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dengan Ithaca Group dan Air Product. Estimasi COD pada tahun 2024 dengan feedstcok batubara sebanyak 5-6,5 juta ton per tahun. Proyek yang berlokasi di Bengalon Kalimantan Timur ini akan menghasilkan 1,8 juta ton methanol per tahun, dan status saat ini masih dalam finalisasi feasibility study (FS) dan skema bisnis.

3. Coal to methanol PT Arutmin Indonesia. Estimasi COD pada tahun 2025 dengan feedstock batubara sebanyak 6 juta ton per tahun. Proyek yang berlokasi di IBT Terminal-Pulau laut Kalimantan Selatan ini akan menghasilkan 2,8 juta ton methanol per tahun, dan status saat ini masih dalam finalisasi kajian (para-FS).

4.  Coal to methanol PT Adaro Indonesia. Estimasi COD pada tahun 2025 dengan feedstock batubara sebanyak 1,3 juta ton per tahun. Proyek yang berlokasi di Kota Baru Kalimantan Selatan ini akan menghasilkan 660.000 ton methanol per tahun, dan status saat ini masih dalam finalisasi kajian (pra-FS).

Kemudian, ada juga tiga proyek undergorund coal gasification (UCG), yang masih dalam tahap skala pilot project, yaitu:

1. Proyek UCG PT Kideco Jaya Agung di Kalimantan Timur

2. Proyek UCG PT Indominco di Kalimantan Timur

3. PT Medco Eenrgi Mining International (MEMI) dan Phoenix Energu Ltd., di Kalimantan Utara.

Kesembilan, “Adanya kepastian¬†offtaker¬†produk hilirisasi,” ungkap Irwandy.

Pemerintah sudah membentuk kelompok kerja (pokja) untuk menyusun roadmap pengembangan dan pemanfaatan batubara. Menurut Irwandy, ada lima Pokja yang dibentuk. 

Pertama, pokja sumber daya batubara. Kedua, pokja infrastruktur batubara dan infrastruktur produk hilir.

Ketiga, pokja kesiapan teknologi kelayakan ekonomi dan lingkungan proses hilirisasi. Keempat, pokja dukungan kebijakan dan skema kerjasama. Kelima, pokja kesiapan strategi pemasaran produk hilirisasi.

Menteri ESDM Arifin Tasrif juga menegaskan agar para pelaku usaha batubara bisa bertransformasi, tak lagi hanya mencual batubara mentah ke PLTU, namun juga bisa menjual produk hilirisasi dengan nilai tambah bagi industri.

 

Sumber – https://industri.kontan.co.id/

Tren Ekspor Batu Bara Indonesia Meningkat

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyebut, tren ekspor batu bara Indonesia ke pasar dunia terus meningkat. Terlebih, batu bara Indonesia dinilai berkualitas.

Saat menjadi pembicara kunci dalam Coaltrans Asia 2020 Virtual Conference yang diselenggarakan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Agus mengatakan, batu bara merupakan produk strategis bagi Indonesia.

Berdasarkan data International Energy Agency Coal Information (2020), pada 2019 Indonesia tercatat sebagai produsen batu bara terbesar ke-4 dengan jumlah produksi sebesar 616 juta ton. 

“Tren ekspor batu bara Indonesia di pasar global mengalami kenaikan yang positif sebesar 11,77 persen pada periode lima tahun terakhir (2015-2019),” kata Agus melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (24/11).

Namun, pada Januari sampai September 2020, nilai ekspor tersebut menjadi sebesar 12,30 miliar dolar AS. Angka itu turun 25,45 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang tercatat sebesar 12,30 miliar dolar AS. 

Negara tujuan ekspor batu bara Indonesia pada periode Januari sampai September 2020 yakni China (27,47 persen), India (19,89 persen), Jepang (10,75 persen), Malaysia (7,98 persen), dan Filipina (7,64 persen). Mendag juga memaparkan sejumlah langkah strategis dilakukan Kementerian Perdagangan dalam mendorong ekspor batu bara. 

Ia juga menekankan sejumlah keunggulan produk batu bara yang dihasilkan Indonesia. Kekuatan batu bara Indonesia adalah ramah lingkungan, rata-rata kalori yang dihasilkan serta kadar sulfurnya lebih rendah.

“Sehingga, batu bara asal Indonesia sangat berkualitas dan aman digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik,” kata Agus.

Kementerian Perdagangan juga memberikan apresiasi kepada APBI sebagai penyelengara konferensi virtual ini. Agus berharap pertemuan ini dapat merumuskan sejumlah strategi yang dapat mendorong perdagangan batu bara dunia sekaligus meningkatkan ekonomi Indonesia.

 

Sumber: https://republika.co.id/

Menteri ESDM Sebut RI Butuh Batu Bara hingga 172 Juta Ton di 2021

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat kebutuhan batu bara dalam negeri pada 2021 mencapai 172 juta ton. Angka ini akan terus naik hingga pada 2024 yang diproyeksikan mencapau 277 juta ton.

“Proyeksi kebutuhan¬†batu bara dalam negeri terus meningkat dan diperkirakan 277 juta ton pada 2024,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif, Jakarta, Senin (23/11/2020).

Untuk produksi, ekspor dan DMO, pemerintah terus mendorong pemanfaatan batu bara untuk kepentingan nasional. Pada tahun 2020, pemanfaatan batu bara domestik ditargetkan mencapai 155 juta ton atau 28,2 persen dari target produksi sebesar 550 juta ton.

Angka ini meningkat 12,3 persen dari realisasi DMO tahun 2019 yang sebesar 138 juta ton dengan produksi 616 juta ton. Sementara, pemanfaatan batu bara dalam negeri samapai dengan Oktober 2020 baru mencapai 109 juta ton dari produksi 459 juta ton.

Dalam rencana pemanfaatan batu bara domestik pada 2020, Arifin merinci, didominasi oleh konsumsi PLN sebesar 109 juta ton. Industri pengolahan dan pemurnian sebesar 16,5 juta ton, industri pupuk sebesar 1,7 juta ton, industri semen 14,5 juta ton, dan tekstil sebesar 6,54 juta ton, serta industri kertas 6,64 juta ton.

Dari data yang dia paparkan, sumber daya dan cadangan batu bara di Indonedia berdasarkan data pada Desember 2019, sumber daya batu bara Indonesia sebesar 150 miliar ton dan cadangan 37,45 miliar ton. Sebagian besar sumber daya batu bara 99,80 persen terdapat di pulau Kalimantan dan pulau Sumatera. Kualitas batu bara tersebut, 90 persen merupakan berkalori rendah dan sedang.

Bahkan, batu bara saat ini masih menjadi pasokan energi nasional, karena itu, untuk menjaga ketahanan dan kemandirian energi, serta menjaga keberlangsungan pembangunan berkelanjutan, pemerintah telah menerbitkan Peratuturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional.

“Di mana, memprioritaskan batu baru sebagai sumber energi, menjamin pasokan batu bara bagi kebutuhan dalam negeri, dan mendoring peningkatan nilai tambah batu bara,” kata dia.

 

Sumber: https://economy.okezone.com/

Hilirisasi Tambang Mulai Jalan, Industrinya Kapan?

Pemerintah tengah mendorong hilirisasi tambang demi meningkatkan nilai tambah bijih mineral melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Namun, mestinya upaya hilirisasi tambang ini juga harus diimbangi dengan penyerapan produk dari smelter, sehingga produk smelter juga bisa langsung diolah menjadi barang jadi di dalam negeri.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Djoko Widajatno. Menurutnya selama ini produk smelter yang merupakan barang setengah jadi cenderung diekspor, dan pada akhirnya Indonesia malah mengimpor barang jadi dari luar negeri yang tentunya harganya jauh lebih mahal ketimbang ekspor produk setengah jadi dari smelter.

Meski demikian, dia mengatakan bahwa IMA tetap berkomitmen mendukung hilirisasi. Meski dalam perjalanannya ada juga yang berjalan lambat, karena terkendala pendanaan. 

“Hilirasasi industri tambang dapat menunjang industri dasar logam di Indonesia dalam rangka membangun industri yang bisa menggantikan barang-barang yang diimpor, karena memang sementara ini kita belum bisa buat,” ungkapnya dalam wawancara khusus bersama CNBC Indonesia, Rabu (23/09/2020).

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar proses hilirisasi ini tidak hanya berhenti pada industri smelter saja, namun juga dijalin sinergi antara tambang dan perindustrian, atau dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Perindustrian. Dengan demikian, lanjutnya, produk-produk dari smelter bisa terserap.

“Sekarang ini sebagai contoh kita lihat hilirisasi tembaga di Gresik produksinya 300 ribu ton, Pak Presiden (Direktur) Freeport mengatakan dari produksi sebanyak itu, baru terserap dalam negeri sekitar 100 ribu ton terus yang 200 ribu ton selebihnya membuat kaya industri di luar, walaupun sudah 95%¬†copper¬†(tembaga), tapi yang mendapatkan keuntungannya adalah industri¬†handphone, mobil, kabel, dan industri lain, itu yang harus kita kejar,” paparnya.

Menurutnya, pemerintah mesti mendorong kegiatan-kegiatan industri dasar logam ini dibangun, sehingga produk smelter tidak perlu lagi diekspor. Bila produk smelter ini diolah lagi menjadi barang jadi di dalam negeri, maka nilai tambahnya akan jauh lebih tinggi.

“Karena kalau beli tembaga per kilo sekarang berapa, per ton berapa, sedangkan kita beli mobil katakanlah Toyota Innova Rp 280 juta, itu berapa kali kita dapat kalau itu bisa diperoleh,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi turunan dari UU Minerba saat ini tengah dibahas, pemerintah memang mendorong adanya hilirisasi minerba. Tapi, imbuhnya, kunci dari kesuksesan dari hilirisasi adalah di industri yang dimiliki perindustrian.

“Industri yang menghasilkan adalah industri yang produknya dikonsumsi orang banyak. Sedangkan kalau kita kasih katoda tembaga, orang juga tidak mau beli, tapi kalau dikasih kabel untuk listrik, orang berlomba untuk membeli,” jelasnya.

Djoko mengusulkan strategi yang perlu dikembangkan di dalam RPP Minerba adalah mensinergikan industri hilirisasi tambang dengan industri dasar dalam Kementerian Perindustrian. Dalam hal ini yaitu industri dasar penyerap hasil smelter tambang yang ada di Indonesia.

Selain itu, hilirisasi dari tanah jarang (rare earth) diharapkan juga bisa dikembangkan karena ini mineral strategis di mana biasa diproduksi menjadi senjata.

“Harapan saya, untuk pengelolaan tambang kita juga pelajari sisi ilmu material, sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan,” tuturnya.

 

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com