Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batu bara (Minerba) tidak akan disahkan di periode ini. Pembahasan RUU ini akan diteruskan oleh anggora DPR periode berikutnya.

Hari ini seharusnya diadakan rapat kerja (raker) antara pemerintah dengan DPR untuk membahas DIM RUU Minerba, namun rapat tersebut dibatalkan. Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengatakan, rapat yang dibatalkan tersebut dibatalkan atas permintaan Kementerian ESDM atas arahan dari presiden.

“Pembahasan tentang RUU Minerba ini dibatalkan karena waktunya sangat sempit mengingat DPR periode 2014 – 2019 akan berakhir dalam beberapa hari ke depan,” ujar Kurtubi kepada Kontan.co.id, Jumat (27/9).

Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian pun menolak pembahasan RUU Minerba ini dilakukan pada periode ini. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan dalam waktu sangat singkat seakan membuat DPR mengejar target, padahal RUU Minerba sangat strategis.

Lebih lanjut Ramson mengatakan, rencana penetapan RUU Minerba ini tidak sesuai dengan mekanisme pembuatan UU. Ini dilihat dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diberikan pemerintah masih berupa draft atau belum atas kesepakatan atau keputusan dari pemerintah. Karena itu, DIM yang diserahkan tersebut belum sah.

Padahal, bila sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU, penyerahan DIM dari pemerintah dianggap sah bila sudah dilakukan raker penyerahan DIM yang diwakilkan oleh menteri. Selanjutnya, diadakan pula rapat kerja antara komisi VII DPR untuk membahas DIM yang telah diajukan.

“Rabu kemarin, belum ada raker resmi dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri yang ditunjuk presiden. Jadi rapat Kamis kemarin, belum bisa membentuk Panja RUU Minerba,” terang Ramson.

Dia melanjutkan, panja RUU Minerba  merupakan gabungan antara fraksi di komisi VII dengan perwakilan pemerintah yakni eselon I. Panja yang dibentuk oleh komisi VII pun hanya berfungsi untuk pengawasan.

Dia juga berpendapat, terdapat upaya-upaya yang ingin memaksakan pengesahan RUU Minerba menjadi UU pada periode yang tinggal 2 hari kerja. Inilah yang menurutnya berpotensi melanggar UU pembentukan UU.

Sementara itu, Kurtubi menyarankan agar substansi isi perubahan RUU Minerba juga menyangkut perubahan menuju sistem yang lebih sederhana dan sesuai konstitusi. Perubahan tersebut adalah merubah dari rezim IUP menjadi model kontrak B2B antara BUMN dan investor tambang agar proses investasi menjadi lebih sederhana.

PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) tengah mengawal beberapa proyek pengembangan tambang pada tahun ini.

“Kami mengembangkan metode untuk mengatasi bijih yang berasosiasi dengan bahan lempung telah diterapkan dalam skala produksi, sehingga recovery rate meningkat, ini juga menjadi salah satu faktor menunjang peningkatan produksi perseroan Semester I 2019,” ujar Edi Permadi, Direktur PT J Resources Asia Pasifik, Jumat (20/9).

Sebagai informasi, pada paruh pertama tahun ini berhasil memproduksi emas sebesar 92,835 oz. Nilai ini naik 26,97% ketimbang realisasi produksi pada semester 1 2018 73,114 oz.

Pengembangan lainnya, perusahaan juga sedang melakukan pengembangan untuk Proyek Doup di Kabupaten Bolaang Mongondow, Timur Provinsi Sulawesi Utara. Sampai saat ini prosesnya dalam tahap pembebasan lahan. Tambang wilayah Doup ditargetkan mulai produksi pada semester 2 2020.

Sembari mengawal pengembangan yang ada, sambungnya, perusahaan juga tengah mengoptimalkan produksi. Mereka optimis mampu mencapai target produksi yang sudah ditentukan pada tahun ini.

Adapun tantangan PSAB pada paruh kedua tahun ini mereka mulai memasuki penambangan dengan grade kadar yang rendah. Hal ini mengakibatkan volume penambangan dan yang diolah meningkat sehingga berdampak terhadap biaya produksi yang relatif lebih tinggi.

Sampai semester 1 2019, mereka telah menggunakan belanja modal sebesar US$ 30 juta yang digunakan untuk mendapatkan sumberdaya dan cadangan yang baru. “Selain itu juga digunakan untuk meningkatkan fasilitas produksi, untuk mengganti alat-alat berat yang sudah tidak produktif dan prasarana lainnya,” ungkapnya.

Adapaun sumber dana belanja modal pada paruh pertama tahun ini merupakan kombinasi pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan non bank serta dari hasil usaha perseroan.

Sumber – https://industri.kontan.co.id