Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 8,8 poin atau naik 0,14% ke level 6.146,40, Rabu (25/9). Namun, beberapa sektor saham masih mengalami penurunan, salah satunya sektor pertambangan yang turun 0,15%. Secara year to date, sektor pertambangan melemah 8,79%.

Pada perdagangan, Selasa (24/9) kemarin, saham-saham di sektor tersebut juga kompak anjlok pasca pemerintah mengumumkan menunda pengesahan RUU Minerba.

Sektor pertambangan menjadi kontributor terbesar dengan penurunan mencapai 1,71%. Beberapa saham yang menurun kemarin diantaranya adalah saham PT United Tractors Tbk (UNTR) melemah 4,07%; PT Adaro Energy Tbk (ADRO) turun 5,47%; PT Vale Indonesia Tbk (INCO) 4,71%; dan PTIndika Energy Tbk (INDY) 2,54%.

Sementara di sesi perdagangan hari ini, harga saham UNTR dan INCO, masing-masing masih turun 0,35% dan 1,65%. Sedangkan ADRO naik 1,16%, serta INDY stagnan di harga penutupan kemarin. Lantas apa yang menyebabkan saham emiten tambang turun?

Analis Jasa Utama Capital Sekuritas Chris Apriliony menyatakan penurunan kemarin lebih kepada ketidakpastian pengesahan RUU tersebut. Menurutnya, pengesahan RUU Minerba dapat berdampak positif atau negatif.

“RUU tersebut lebih membahas area konsesi tambang. Sehingga yang terdampak adalah perusahaan yang izinnya akan habis dalam 1-2 tahun ke depan,” ujar Chris kepada Kontan pada Rabu (25/9).

Chris menilai penurunan kemarin itu adalah sentimen jangka pendek. Penundaan RUU Minerba hanya menjadi penambah kondisi pertambangan saat ini.

Sementara, faktor lain yang berperan penting terhadap penurunan hari ini dan kemarin ialah harga komoditas yang tak stabil. Terlebih lagi, hari ini harga komoditas seperti batubara masih terkoreksi.

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama. Ia mengatakan sentimen domestik mengenai penundaan pengesahan RUU Minerba menjadi faktor tambahan.

“Walaupun ditunda, tapi ke depannya RUU Minerba harus bisa mengakomodir emiten pertambangan dalam rangka meningkatkan kinerja mereka,” ujar Nafan.

Sementara itu, penurunan sektor pertambangan sendiri dikarenakan komoditas dunia sedang dalam fase koreksi wajar. Pertama karena sentimen over supply. Kedua, perihal kilang minyak Aramco.

Kendati demikian, Nafan menilai kinerja Aramco dalam rangka memperbaiki kilang minyak yang beberapa waktu lalu diserang drone itu berangsur pulih. Aramco mengumumkan proses perbaikan sudah mencapai 75% dan diperkirakan beroperasi normal mulai pekan depan.

Menurut Nafan, itu akan menjadi sentimen positif untuk komoditas. Ketiga, beberapa harga komoditas memang sedang mengalami penurunan. Itu yang menyebabkan terkoreksi.

Sementara itu, walaupun harga komoditas masih tak stabil, Chris menilai saham emiten tambang masih menarik karena cukup murah. Chris merekomendasi membeli saham ADRO dengan target harga Rp 1.600 per saham, INDY di target harga Rp 1.800 per saham, UNTR dengan target harga Rp 25.000, serta beli saham INCO dengan target harga Rp 4.000 per saham.

Nafan juga menilai koreksi yang terjadi hari ini masih wajar. Bahkan, ia menilai secara teknikal saham keempat emiten itu mulai mengalami fase konsolidasi atau harganya cenderung stabil.

Nafan merekomendasi beli UNTR di target harga Rp 25.500 per saham, sedangkan INDY di target harga Rp 1.835 untuk jangka menengah. 

Sumber – https://investasi.kontan.co.id

PT Delta Dunia Makmur Tbk melalui PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) mencatat volume overburden removal (OB) atau pemindahan lapisan penutup sebesar 35,3 juta bcm dan produksi batubara 4,5 juta ton pada Agustus 2019. “Volume OB mengalami penurunan 8% dari periode yang sama tahun lalu OB dan 40% peningkatan untuk produksi batubara,” ujar Regina Korompis, Head of Investor Relations Delta Dunia Makmur, Kamis (19/9). lebih lanjut ia menerangkan apabila penurunan volume OB lantaran adanya perlambatan sementara produksi dari pelanggan. Apabila ditotal dari Januari hingga Agustus, emiten berkode saham DOID ini sudah mencatat volume OB mencapai 267,3 juta bcm dan produksi batubara 33,5 juta ton. “Target tahun ini kan 380 hingga 420 juga BCM dan kita udah mencapai sekitar 70% dari target,” imbuhnya. Perusahaan juga optimist bakal mendapatkan kontrak perpanjangan dari pelanggan yakni Kideco. Sumber – https://industri.kontan.co.id

Harga Batubara Acuan (HBA) September tahun ini dipatok US$ 65,79 per metrik ton nilai ini menyusut 9,47% dari HBA Agustus US$ 72,67 per ton, harga batubara terus berada dalam tren penurunan. Meski begitu hal ini tak membuat produsen memangkas target produksi ataupun menahan kegiatan eksplorasi.

Direktur PT ABM Investama Tbk, Adrian Erlangga menyampaikan perusahaan terus melanjutkan kegiatan eksplorasi. Sebagai infrormasi sekarang cadangan batubara milik emiten berkode saham ABMM ini sekitar 250 juta ton batubara.

Pada tahun ini ABMM membidik produksi batubara sebesar 12 juta ton batubara, hingga semester 1 2019 produksi batubara mereka sebesar 6 juta ton batubara.

Perusahaan memasarkan batuabara ke pasar domestik ataupun pasar ekspor, adapun pasar ekspor mereka meliputi India, penjualan ke India sebesar 60% dari total penjualan kemudian mereka juga menjual ke beberapa negara lain seperti China.

Sebagai informasi ABMM memiliki tiga konsesi batubara dengan total luas 7.714 hektare dengan kalori batubara sebesar 3.400 hingga 4.200 kcal/kg.

Sebagai strategi di tengah penurunan harga batubara, ABMM melanjutkan efisiensi biaya dan menjalankan strategi end-to-end services yang berfokus pada value chain batubara. “Target produksi dan kegiatan eksplorasi masih jalan terus,” ungkapnya pada Kontan, Kamis (12/9).

Begitu juga Direktur dan Corporate Secretary PT Bumi Resources Tbk (BUMI), Dileep Srivastava menyampaikan meski di tengah penurunan harga batubara mereka tak mengubah target produksi untuk tahun ini. “Tidak ada perubahan target volume produksi tahun ini sekitar 87 juta ton hingga 90 juta ton,” katanya.
Ia menyebut selain penjualan dalam negeri juga akan memaksimalkan penjualan ekspor. Dileep mengaku perusahaan memiliki cadangan yang cukup.

Dalam catatan Kontan, emiten milik Grup Bakrie itu memiliki cadangan batubara 2,7 miliar ton. Dari sisi sumber daya, BUMI masih mempunyai total sumber daya sangat besar, yakni mencapai 12,6 miliar ton.

Sedangkan, PT Indo Tambangraya Megah Tbk terus menerapkan strategi efiesiensi. Wakil Direktur Utama Indo Tambangraya Megah A.H. Bramantya Putra menyampaikan sebagai salah satu strategi perusahaan di tengah menurunnya harga batubara yakni menerapkan efisiensi biaya di semua pos pengeluaran.

Ia menambahkan walaupun harga batubara berada dalam tren penurunan, ITMG terus melanjutkan kegiatan eksplorasi. “Kegiatan eksplorasi tidak dihentikan karena tujuan eksplorasi untuk mendapatkan data cadangan untuk kebutuhan perencanaan jangka panjang,” tambahnya.

Per akhir 2018, ITMG mencatat cadangan sebanyak 355 juta ton dengan sumber daya sebesar 1486 juta ton. Sebelumnya, Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk Febriati Nadira mengungkapkan perusahaan terus menjalankan efisiensi dan mengoptimalkan operasional di seluruh rantai bisnis.

Sampai semester pertama tahun ini ADRO sudah berhasil mengeduk emas hitam mencapai 28,48 juta ton batubara, angka ini naik 18% dari periode yang sama tahun lalu seiring dengan dukungan tingginya pertmintaan maupun kinerja operasional.

Pada tahun ini ADRO membidik produksi batubara sebesar 56 juta ton batubara. Perusahaan optimis menjaga kinerja pada 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Reporter: Ika Puspitasari
Editor: Azis Husaini

Sumber: https://industri.kontan.co.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi sanksi berupa denda finansial hingga pencabutan izin ekspor mineral mentah bagi perusahaan yang lambat dalam membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter).

Sanksi tersebut dipertegas dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 154 K/30/MEM/2019 tentang pedoman pengenaan denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian, yang baru diteken Menteri ESDM Ignatius Jonan pada 26 Agustus 2019 lalu.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengungkapkan, beleid tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesungguhan perusahaan pemegang izin ekspor mineral mentah yang saat ini tengah membangun smelter.

“Kan perusahaan-perusahaan itu menikmati ekspor, dan kita ingin memastikan mereka nggak main-main untuk bangun smelter. Itu untuk jaminan agar (pembangunan smelter) tidak mangkrak,” kata Yunus saat dihubungi Kontan.co.id, Jum’at (30/8).

Pemerintah sebenarnya telah memiliki Permen (Permen) ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, implementasi Permen tersebut dinilai belum efektif, apalagi pengenaan denda finansial dan pencabutan izin ekspor belum diatur secara rinci.

Adapun, sejumlah poin yang diatur dalam Kempen ESDM Nomor 154 K/30/MEM/2019 ini, antara lain meliputi: Pertama, perusahaan tambang yang mengekspor mineral mentah wajib memenuhi persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit 90% dari rencana setiap enam bulan berdasarkan laporan hasil verifikasi dari Verifikator Independen.

Kedua, jika persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian tidak mencapai paling sedikit 90% dari rencana, maka Direktorat Jenderal Minerba menerbitkan rekomendasi penghentian sementara persetujuan ekspor dari perusahaan tersebut.

Ketiga, perusahaan yang bersangkutan wajib membayar denda administratif sebesar 20% dari nilai kumulatif penjualan mineral ke luar negeri selama enam bulan terakhir.

Keempat, perusahaan tersebut wajib melakukan penyetoran langsung ke kas negara melalui bank persepsi dalam jangka waktu paling lambat satu bulan setelah terbitnya surat perintah pembayaran denda administratif.

Kelima, Direktorat Minerba menerbitkan rekomendasi pencabutan penghentian ekspor sementara jika perusahaan tersebut telah memberikan bukti setoran denda administratif dan laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari verifikator independen yang menyatakan telah terpenuhinya pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit 90% dalam periode enam bulan terakhir.

Keenam, apabila perusahaan yang dikenai sanksi tersebut tidak melakukan pembayaran denda adminsitratif, maka akan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha paling lama 60 hari.

Jika tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sampai dengan berakhirnya jangka waktu penghentian sementara, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi berupa pencabuta izin.

Selain pengaturan soal sanksi, beleid baru ini juga mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi mineral logam, IUP Operasi Produksi (OP) mineral logam, dan IUP OP khusus pengolahan/pemurnian, untuk menempatkan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian sebesar 5% dari volume produk pertambangan yang dijual ke luar negeri dalam setiap pengapalan dikalikan harga Patokan Ekspor (HPE).

Jaminan 5% tersebut dapat dicairkan persentase jika kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian telah mencapai paling sedikit 75% dari seluruh rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh verifikator.

Yunus menyebut, pihaknya telah mempertimbangkan nilai keekonomian dalam besaran denda dan jaminan tersebut. Sehingga, ia menilai hal itu tidak akan memberatkan perusahaan.

Terlebih, kata Yunus, jaminan tersebut tidak akan hangus jika perusahaan yang bersangkutan benar-benar serius untuk membangun smelter sesuai rencana dan jadwal. “Sudah diperhitungkan, tidak akan mengurangi keuntungan. Toh tidak akan hilang (dana jaminan), kalau sesuai ya bisa dibalikan, kalau bandel, baru hilang,” terang Yunus.

Yunus pun menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengejar target hilirisasi mineral. Termasuk dengan menindak tegas perusahaan yang tidak patuh terhadap ketentuan dengan memberikan teguran, peringatan, penghentian sementara, hingga pencabutan izin ekspor.

Yunus bilang, hingga saat ini posisi perusahaan yang diberikan sanksi masih belum ada perubahan. Yunus memaparkan, ada lima perusahaan yang diganjar sanksi penghentian izin ekspor sementara, yakni PT Surya Saga Utama (Nikel), PT Genba Multi Mineral (Nikel), PT Modern Cahaya Makmur (Nikel), PT Integra Mining Nusantara (Nikel) dan PT Lobindo Nusa Persada (Bauksit).

Selain itu, meski tak menyebtu secara detail, namun Yunus mangatakan bahwa saat ini ada sejumlah perusahaan yang dikenai peringatan lantaran progres pembangunan smelter yang tak sesuai target. “Masih sama (yang dikenai sanksi pencabutan), mereka belum mengajukan kembali (progres pembangunan smelter), yang lain ada yang tambah peringatan,” jelasnya.

Dengan adanya beleid baru ini, Yunus berharap target hilirisasi mineral bisa tercapai. Sehingga pada Januari 2022 saat ekspor mineral mentah dihentikan, produksi mineral mentah bisa diolah oleh smelter di dalam negeri.

Adapun, untuk kepastian penghentian ekspor mineral mentah, Yunus enggan banyak berkomentar. Ia hanya bilang, selama belum ada keputusan resmi yang mengubah kebijakan lama, maka ekspor mineral mentah hingga Januari 2022 masih berlaku.

“Apakah akan dipercepat atau tidak, kalau soal itu saya no comment. Yang jelas sebelum ada keputusan resmi yang baru, kebijakan yang lama masih berlaku,” tandas Yunus.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana 
Editor: Azis Husaini

Sumber: https://industri.kontan.co.id

Perusahaan tambang batubara PKP2B atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masuk ke dalam wilayah Paser dan Kutai Kartanegara bisa saja berhenti operasi. Sebab, ada wacana mereka tidak boleh lagi menambang di sana karena akan berdiri Ibukota baru dengan konsep Green City.

Menurut Ahmad Redi Pengamat Hukum Sumber Daya Universitas Tarumanegara mengatakan, bila memang konsep Go Green dalam pengembangan Ibukota baru, maka seluruh PKP2B yang ada di Kaltim tidak diperpanjang operasinya.

Namun demikian, alasan itu belum cukup kuat untuk mengakhiri PKP2B dan IUP yang sedang beroperasi di sana. “Sehingga alasan pemidahan Ibukota ke Kaltim bukan menjadi alasan hukum pengakhiran PKP2B dan IUP,” kata Redi ke Kontan.co.id, Selasa (27/8).

Dia menjelaskan, kajian lingkungan hidup, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu dilakukan karena terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kaltim.

Redi juga bilang pemerintah akan serba salah soal adanya kegiatan penambangan di sana dan pembangunan Ibukota baru. Meski akan berdalih tidak akan terganggu, tapi tetap saja kegiatan tambang batubara di Paser dan Kutai akan mempengaruhi aktifitas dan akan ada pergesekan kegiatan baik di darat dan laut yang berkaitan, termasuk daerah aliran sungai.

“Bisa saja alasan Pemerintah dan pemegang PKP2B beralibi bahwa tambang tidak banyak di Paser dan Kukar, sehingga tidak terganggu dengan aktifitas tambang di kab lain,” ungkap dia.

CEO Indika Energy Azis Armand mengatakan, tambang Indika (Kideco) ada di kabupaten Paser. Namun demikian, kabar tentang tidak boleh menambang berkaitan dengan rencana pemindahan Ibukota, pihaknhya belum ada perkembangan apa-apa. “Karena semua pihak kan baru saja memperoleh info kemaren. Jadi kami tidak bisa komentar apa-apa,” ungkap dia.

Head Of Corporate Communication INDY Leonardus Herwindo mengatakan, produksi batubara Kideco mencapai 34 juta ton berada di Kabupaten Paser dengan status PKP2B. “Benar, PKP2B sampai 2023. Kami belum dengar kabar mengenai hal itu (penghentian penambangan) dan sampai saat ini, perusahaan masih beroperasi seperti biasa,” ujar dia.

Leo juga bilang belum ada diskuisi dengan Kementerian ESDM soal masalah ini.