Harga Batubara Dunia Melemah, Saham Sektor Tambang Domestik Tertekan

Harga Batubara Dunia Melemah, Saham Sektor Tambang Domestik TertekanIndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal pekan ini terlihat suram. Sektor tambang juga termasuk ke dalam zona tidak aman. Saham sektor tambang ikut tertekan baik dari pengaruh internal maupun eksternal.

Penurunan harga batubara hingga Juli kemudian Agustus hanya meningkat tipis turut mempengaruhi kinerja emiten batubara domestik. Saham-saham batubara domestik melemah karena akibat adanya ekspektasi kinerja yang semakin buruk.

Dilansir dari CNBC Indonesia (13/08/2019) bahwa harga saham produsen batubara pada perdaganagn Selasa (13/08/2019) di Bursa Efek Indonesia (BEI) amblas parah. Pelemahan ini akibat harga batubara dunia yang terus turun.

Perang dagang AS-China di diperkirakan menjadi sebab utama pelemahan harga batubara dunia. Akibatnya, berdampak buruk terhadap perlambatan ekonomi global.

Mengingat harga batubara yang tidak pasti, beberapa emiten yang bergerak di bidang usaha pertambangan melebarkan sayap bisnis ke segmen lain. Seperti PT United Tractors Tbk, PT Adaro Energy, PT Indika Energy.

Tren penurunan harga batubara yang tidak bisa dikontrol, membuat investor khawatir terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Pelemahan harga ini membuat lesuh para investor dan pengusaha di tanah air.

Perang dagang AS-China kembali memanas setelah Presiden AS Donald Trump menekankan untuk mengenakan bea impor sebesar 10% terhadap produk-produk China. Bea impor tersebut senilai US$ 300 miliar yang mulai diberlakukan sejak 1 September mendatang. Sebelumnya, produk-produk tersebut tidak terdampak perang dagang AS-China.

Sumber: https://duniatambang.co.id

ESDM: Kebijakan harga DMO Batubara masih berlaku, belum ada kebijakan baru
Sejumlah alat berat memuat batu bara ke dalam truk di Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat, Kamis (13/6/2019). Kementerian ESDM menetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) turun dari 81,86 Dollar AS per ton menjadi 81,48 Dollar AS per ton. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/wsj.

Sejumlah alat berat memuat batu bara ke dalam truk di Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat, Kamis (13/6/2019). Kementerian ESDM menetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) turun dari 81,86 Dollar AS per ton menjadi 81,48 Dollar AS per ton. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/wsj.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah kabar adanya pencabutan wajib pasok batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25%. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) memastikan belum ada keputusan baru, sehingga kebijakan tersebut masih berlaku.

“Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba sampai saat ini belum mengeluarkan kebijakan baru terkait DMO. Jadi sampai saat ini kebijakan DMO masih seperti tahun lalu, belum ada perubahan,” jelas Direktur Bina Program Minerba Kementerian ESDM, Muhammad Wafid Agung saat dihubungi Kontan.co.id, Jum’at (16/8).

Asal tahu saja, hari ini beredar kabar adanya pencabutan kewajiban DMO batubara. Kabar yang menghebohkan pasar itu menyebutkan, pencabutan DMO dilakukan untuk menggenjot ekspor demi menambah pemasukan dan devisa negara.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia bahkan mengaku baru mengetahui kabar tersebut. Hendra bilang, pihaknya bersama pemerintah belum melakukan pembahasan khusus terkait dengan keberlanjutan DMO.

Menurut Hendra, pelaku usaha tidak merasa keberatan dengan adanya DMO, lantaran kebijakan ini sejatinya sudah berlaku sejak lama. “Dari dulu kita sudah dukung, dari PKP2B generasi pertama ditanda tangani kan kewajiban DMO sudah ada,” katanya.

Sekali pun nantinya akan ditinjau kembali, sambung Hendra, hal itu bukan untuk mempermasalahkan kebijakan DMO. Melainkan untuk meninjau harga acuan DMO khusus untuk kelistrikan yang dipatok sebesar US$ 70 per ton.

Hendra menilai, harga khusus tersebut menjadi tidak begitu relevan ketika Harga Batubara Acuan (HBA) saat ini sudah berada dikisaran US$ 71 per ton. “Mungkin itu yang perlu ditinjau lagi, kan harga sudah turun,” jelasnya.

Selain itu, Hendra juga menekankan pentingnya untuk menyelaraskan antara persentase DMO, volume produksi nasional, serta kebutuhan batubara dalam negeri. Menurut Hendra, besaran DMO 25% bisa saja menjadi tidak relevan lagi jika volume produksi batubara nasional kembali meroket, namun di sisi lain volume kebutuhan batubara dalam negeri tidak meningkat signifikan.

Kondisi ketidak seimbangan tersebut, imbuh Hendra, cukup mengkhawatirkn pelaku usaha. “Ada kekhawatiran realisasi produksi lebih besar. Jika begitu, pemerintah nanti perlu mempertimbangkan lagi apakah 25% itu relevan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 78 K/30/MEM/2019 tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2019 menetapkan besaran DMO sebesar 25%.

Jumlah itu setara dengan 122,28 juta ton, atau seperempat dari target produksi batubara nasional yang tahun ini berada di angka 489,13 juta ton. Hingga 1 Agustus 2019, realisasi produksi batubara mencapai 237,55 juta ton. Sementara itu, realisasi DMO sebesar 68,79 juta ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, target produksi batubara nasional kemungkinan akan bertambah. Sebab, sudah ada lebih dari 34 perusahaan yang mengajukan penambahan kuota produksi dalam revisi Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB).

Saat ini, kata Bambang, pihaknya masih melakukan evaluasi. Menurutnya, tidak semua pengajuan tambahan kuota produksi itu akan disetujui, lantaran Ditjen Minerba akan mempertimbangkan sejumlah kriteria seperti pemenuhan DMO hingga Semester I, serta pemenuhan kewajiban lainnya seperti PNBP dan kewajiban lingkungan. “Jadi nanti kita lihat, kan tidak semua kita setujui. Kondisi harga juga menjadi pertimbangan,” katanya belum lama ini.

Sementara itu, mengenai keberlanjutan besaran DMO serta harga khusus US$ 70 per ton, Bambang mengatakan bahwa kebijakan itu bergantung dari keputusan Menteri ESDM. Oleh sebab itu, Bambang memperkirakan keputusan final terkait kebijakan ini masih akan menunggu pembentukan kabinet baru.

“Belum tahu, mungkin tunggu menteri yang baru. Menteri yang baru apakah Pak Jonan atau siapa, kan itu tunggu kabinet baru,” tandasnya.

Sumber: https://industri.kontan.co.id

Cerita Menteri BUMN pertama kali kunjungi tambang Freeport
Terowongan pertambangan tembaga underground Freeport Indonesia di Grasberg Papua

Terowongan pertambangan tembaga underground Freeport Indonesia di Grasberg Papua

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno, Sabtu (27/7), meninjau fasilitas produksi milik PT Freeport Indonesia. Rini meninjau open pit Grasberg dan underground mining Deep Mile Level Zone (DMLZ).

Ia menyampaikan sudah berkeinginan untuk meninjau tambang emas tersebut sejak lama, namun niatan tersebut baru direalisasikan hari ini. Tak menutupi rasa bahagianya, Rini pun mengaku senang karena saat ini negara melalui PT Inalum sudah menggenggam kepemilikan mayoritas.

“Terus terang saja memang waktu itu ada mimpi bahwa suatu hari Freeport dimiliki 51% kembali ke bangsa Indonesia. Jadi memang kesini setelah 51%, biarpun saya sebelum-sebelumnya diminta untuk meninjau saya bilang tidak,” ujarnya di Tambang Grasberg, Sabtu (27/7)

Peralihan tambang emas tersebut ke pelukan Indonesia membuatnya bangga. Oleh karena itu, Rini berharap Inalum bisa bekerja keras untuk mempertahankan keandalan operasi produksinya. Apalagi dari sisi teknologi memang dikelola cukup andal dan BUMN bisa belajar serta alih teknologi.

“Saya berharap betul-betul berharap, bangsa kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Bukan hanya dalam hal menambang tetapi kita juga belajar sehingga lain kalau kita ada tempat tambang ini bisa melakukannya sendiri,” lanjutnya.

Reporter: Andy Dwijayanto 
Editor: Komarul Hidayat

Sumber: https://industri.kontan.co.id

Menteri Rini: Hilirisasi jangan jauh dari lokasi tambang

NULLTEMBAGAPURA. Saat ini pemerintah tengah gencar mendorong hilirisasi di industri pertambangan, oleh karena itu pembangunan smelter perlu dilakukan untuk memberikan nilai tambang pada hasil produksi pertambangan Indonesia.

Rini M Soemarno, Menteri BUMN menyampaikan bahwa perlu membangun industri hilirisasi pertambangan. Hal ini untuk mengantisipasi daerah tambang perekonomiannya terganggu usai tambang tersebut tidak beroperasi lagi.

“Kalau tahun 2041 Freeport selesai, sedangkan 94% pendapatan Timika tergantung dari Freeport akan jadi masalah. Jadi itu tanggungjawab kita bersama baik Freeport dan Inalum, bagaimana meningkatkan program-programnya sehingga masyarakat bisa mandiri setelah tidak ada,” ujarnya di Tembaga, Sabtu (27/7)

Salah satunya melalui program hilirisasi, dirinya menjelaskan agar hilirisasi juga tak jauh-jauh dari penambangan. Selain itu, perlu juga masyarakat Indonesia bisa belajar banyak soal alih teknologi dan peningkatan kompetisi.

“Kami tekankan proses lanjutannya kalau bisa hilirisasi jangan terlalu jauh dari tambang. Freeport bagaimana kalau di Papua kita bangun smelter, kalau bisa proses lanjutannya hilirisasi harus dilakukan dekat sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari situ,” lanjutnya.

Menurutnya tambang memiliki efek ekonomi yang tinggi bagi masyarakat di daerah, oleh karena itu industri hilirisasi perlu didorong untuk memperbesar manfaat bagi masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Reporter: Andy Dwijayanto 
Editor: Yoyok

Sumber: https://industri.kontan.co.id

Emiten jasa tambang batubara ramai-ramai pacu produksi di semester II-2019

FILE PHOTO: A coal barge passes along Musi river in PalembangBeberapa perusahaan jasa kontraktor batubara masih berharap mampu mempertahankan kinerja di tengah tren penurunan harga batubara. Untuk itu mereka terus meningkatkan kinerja operasional.

Lihat saja kinerja salah satu perusahaan jasa penambangan batubara yakni PT Delta Dunia Makmur Tbk, pada kuartal pertama mecatatkan penurunan kinerja, laba bersih emiten berkode saham DOID ini tergerus hingga 86,98% (yoy) menjadi US$ 1,36 juta, padahal masih sempat membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 17,64% (yoy) menjadi US$ 213,91 juta.

Meski begitu manajemen DOID terus memompa kinerja operasional dan berharap perpajangan kontrak dari pelanggan eksisting. Regina Korompis, Head of Investor Relations Delta Dunia Makmur menyampaikan pada periode Januari hingga Mei 2019 berhasil meningkatkan kinerja operasional dengan adanya kapasitas yang lebih tinggi dan pemanfaatan yang lebih baik.

Untuk realisasi volume pengupasan lapisan tanah penutup atawa overburden removal hingga Mei tercatat sebanyak 162,2 juta bank cubic meter (BCM) tumbuh 16% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

“Sedangkan coal getting mencapai 20.6 juta ton atau kenaikan sebesar 22% yoy,” ungkapnya pada Kontan, Rabu (10/7).

Pada tahun ini, DOID memasang target volume OB 380 juta BCM hingga 420 juta BCM, pada tahun 2018 realisasi OB mereka mencapai 393 juta BCM dengan produksi batubara 45 juta ton.

Memasuki semester kedua 2019, manajemen percaya untuk mencapai target kinerja operasional. “Fokus perusahaan masih sama dengan semester sebelumnya tahun ini, untuk mencapai target dengan efisiensi yang baik,” tambahnya.

Dari sisi belanja modal emiten bersandi DOID ini menyiapkan belanja modal UUS$ 100 juta, yang mana hingga Maret baru terserap US$ 19 juta. Ia bilang perusahaan mengalokasikan belanja modal untuk major replacement cycle dan sebagian untuk pembelanjaan hasil kontrak baru tahun lalu. Sejauh ini tingkat utilisasi alat berat mencapai 65%.

Nah pada tahun ini mereka juga membidik perolehan kontrak anyar ataupun perpanjangan kontrak dengan pelanggan eksisting. “Ada beberapa kemungkinan kontrak baru dalam pipeline tetapi belum ada yang sudah difinalized,” jelasnya.

Sementara itu, anak usaha PT United Tractors Tbk yang bergerak di bidang jasa penambangan batubara yakni PT Pamapersada Nusantara (PAMA) juga menggenjot kinerja operasional pada semester kedua ini.

Sekretaris United Tractors, Sara K. Loebis menyampaikan saat ini realisasi kinerja operasional masih sejalan dengan target. Pada tahun 2019, PAMA membidik target volume pengupasan lapisan tanah penutup sebesar 950 bcm hingga 980 bcm dengan produksi batubara sebanyak 125 juta ton-127 juta ton.

Sampai Mei 2019, volume OB milik PAMA sebesar 394 bcm naik 7,65% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 366,7 bcm. Sementara coal gettingtercatat 50,8 juta ton batubara tumbuh 8,54% dari Mei 2018 46,8 juta ton batubara.

Dari total belanja modal yang UNTR siapkan sebesar US$ 700 juta hingga US$ 800 juta, alokasi untuk PAMA sebesar 80% dari total belanja modal. Mereka melakukan pergantian alat berat sebesar 200 unit alat berat pada tahun ini.

“Untuk mengganti alat berat yang udah usang maupun untuk perbaikan alat berat yang masih digunakan,” imbuhnya.

Pada kuartal pertama tahun ini UNTR sudah menyerap belanja modal sekitar US$ 220 juta. Sementara dari segi utilisasi, Sara bilang, saat ini tingkat utilisasi PAMA sebesar 60% hingga 70%.

Di tengah penurunan harga batubara, Sara mengaku belum ada dampak yang begitu signifikan. “Ini karena baik pemilik tambang dan kontraktor menerapkan rencana produksi yang konservatif,” ujarnya pada Kontan, Selasa (16/7).

Sedang Analis Jasa Utama Capital Chris Apriliony melihat prospek emiten kontraktor batubara masih belum terlalu baik pada semester dua tahun ini lantaran penurunan harga batubara yang masih berlanjut.

“Tren penurunan batubara tentu akan berdampak bagi perusahaan kontraktor, dengan penurunan harga batubara bisa jadi ongkos pengupasan yang dilakukan kontraktor juga bisa mengalami penurunan dari pemilik tambangnya,” kata dia pa Kontan, Selasa (16/7).

Lebih lanjut ia menambahkan, tantangan bagi kontraktor batubara masih pada penurunan harga batubara, untuk itu mereka bisa antisipasi dengan menurunkan biaya operasional.

Reporter: Ika Puspitasari 
Editor: Azis Husaini

Sumber – https://www.kontan.co.id/

ESDM Kalimantan Selatan Tetapkan 67 Titik Geopark

ESDM Kalimantan Selatan Tetapkan 67 Titik Geopark 1Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Selatan (ESDM Kalsel) menetapkan 67 titik geopark atau taman bumi di Pegunungan Meratus. Diketahui, penetapan 67 titik tersebut sebagai upaya melindungi sumber daya alam dari perusakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto mengatakan, awalnya pihaknya hanya menentukan 36 titik Geopark. Namun setelah berbagai pertimbangan dalam rapat, pihaknya mengembangkan titik-titik tersebut sebagai lokasi wisata alam tersebut menjadi 67 titik.

“Namun yang saat ini sedang fokus dikerjakan ada tiga titik, yaitu di Lembah Kahung, Matan Keladan dan Taman Hutan Rakyat (Tahura),” kata Isharwanto di Banjarbaru, seperti dilansir Antara, Selasa (18/06).

Sebagai informasi, geopark (taman bumi) adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi. Kawasan ini berfungsi untuk mengajak masyarakat setempat berperan dalam melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya.

Menurut Ishar, pengembangan geopark bisa menjadi salah satu cara untuk melindungi Meratus dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebab, ini berkaitan dengan izin kegiatan usaha tersebut.

Ia mengatakan bahwa jika Meratus sudah ditetapkan menjadi geopark, pihak manapun, pemerintah pusat dan daerah, secara otomatis tidak boleh mengeluarkan izin kegiatan usaha di daerah tersebut.

Namun jika geopark tidak dikembangkan dalam jangka 4 tahun ke depan, ia mengatakan statusnya bisa dicabut.

“Makanya kami terus bergerak mengembangkan potensi Geopark Nasional Meratus ini,” katanya.

Penetapan status Pegunungan Meratus menjadi geopark nasional, kata dia, akan diikuti dengan langkah-langkah pembangunan oleh Pemprov Kalsel. Bahkan tidak cukup di situ, Ishar mengatakan pihaknya berusaha meningkatkan status menjadi geopark internasional sambil terus berupaya mengembangkan infrastruktur pendukungnya.

Dengan begitu, diharapkan penetapan status tersebut dapat mengubah paradigma masyarakat untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati di dalamnya.

“Keberadaan geopark akan membuat masyarakat yang dulunya menebang pohon di hutan, sekarang harus melindungi,” tuturnya.

Dengan adanya penetapan tersebut, kata Isharwanto, Pemerintahan provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) juga akan mengupayakan hutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Ia juga mengungkapkan, Save Meratus menjadi perbincangan hangat baik di kalangan aktivis, maupun pemerhati lingkungan. Penetapan Geopark Meratus merupakan upaya konkrit Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, dalam upaya menyelamatkan Meratus dari kerusakan.

Ada pun beberapa langkah yang akan dilakukan Pemprov Kalsel menyelamatkan Meratus yaitu, membentuk badan pengelola geoparkmasterplan pengembangan geopark, dan meningkatkan infrastruktur di dalamnya.

“Selain itu, (Pemprov Kalsel) meningkatkan jejaring dengan geopark yang ada baik skala nasional dan internasional, serta meningkatkan promosi wisata,” tandasnya.

ESDM Kalimantan Selatan Tetapkan 67 Titik Geopark 2

Pertumbuhan Lambat

Dilansir Antara (25/9/2017), data dari Pusat Studi & Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin menyebutkan, Pegunungan Meratus wilayah Kalsel mengandung keanekaragaman hayati flora dan fauna

Tercatat, sebanyak 222 jenis mamalia hidup di salah satu pulau terbesar ini, bahkan 44 jenis diantaranya endemik Kalimantan dan tidak dapat ditemui di daerah lain.

Ada juga tupai terkecil di dunia yang berhasil ditemukan. Spesies ini bernama Bornean pigmy squirrel atau bahasa latinnya disebut Exilisciurus exilis. Panjang total tubuh spesies itu hanya 73 mm dengan berat mencapai 17 gram.

Tupai jenis ini tersebar di seluruh Kalimantan, khususnya pada habitat lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. Meski persebarannya luas, namun hingga kini jenis ini secara ekologi masih menjadi misteri bagi peneliti.

Sejauh ini, terdapat enam subspesies tupai kecil di Asia. Tiga dari subspesies itu terdistribusi di Borneo, dua di antaranya bersifat endemik atau hanya dapat ditemukan di wilayah Kalimantan saja.

Tupai kecil yang ditemukan adalah satu dari dua spesies endemik tersebut. Banyaknya jumlah spesies tupai kecil yang ada di wilayah Kalimantan menandakan, pulau tersebut berhak menyandang gelar sebagai tempat yang menjadi pusat informasi biologis dan ekologis tupai kecil di dunia.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengajak kepala daerah berinvestasi mengembangkan taman bumi.

“Saya yakinkan pada semua kepala daerah, bahwa geopark bisa dijual. Tapi kalau tidak investasi, tidak bisa. Harus investasi,” kata Arief, seperti dikutip Antara, Jumat (30/11).

Menurut Arief, geopark Indonesia terbukti dapat menarik wisatawan dalam jumlah yang besar. Salah satunya adalah geopark Gunung Sewu yang mampu menggaet 5 juta wisatawan.

Begitu pula dengan Danau Toba, yang kunjungan wisatawannya melesat hingga 300% sejak ditetapkan sebagai geopark nasional. Arief mengatakan, nama Geopark Danau Toba bisa menyejahterakan masyarakat di sana dengan pertumbuhan PAD rata-rata 79–80%.

Namun, Arief menilai perkembangan geopark di Indonesia relatif lambat dibandingkan negara lain. Contohnya saja China yang kini telah mampu mencetak 34 geopark berstatus (UGG) atau UNESCO Global Geopark dan 204 geopark nasional.

Sementara, Indonesia baru memiliki 15 geopark nasional dan empat geopark UGG. Jika dirincikan, empat geopark UGG itu meliputi Batur-Bali yang menyuguhkan lansekap dua kaldera gunung api, dan Gunung Sewu dengan pemandangan karst tropis yang klasik.

Juga, Geopark Ciletuh-Pelabuhan Ratu di Sukabumi, Jawa Barat, yang diteguhkan sebagai UGG dalam sidang Executive Board UNESCO ke-204 pada April 2018 lalu di Paris, Prancis. Satu lagi adalah Gunung Rinjani, Lombok. Namun, hingga kini masih berstatus deferred application.

China, lanjut Menpar, mampu memanfaatkan geopark miliknya untuk menggaet sebanyak 21 juta pengunjung. Bahkan, 65% sumbangan ekowisata di China bersumber dari geopark. Tidak heran, Geological Society of Australia pernah mencatat jika 1 geopark di China diperkirakan bisa menghasilkan US$26 juta tiap tahunnya. (Agil Kurniadi)

Sumber – www.validnews.id

Sektor tambang masih menjanjikan, rights issue pilihan aman cari pendanaan

Tambang Batubara PT. Toba Bara Sejahtera TbkSejumlah perusahaan pertambangan memilih rights issue sebagai alternatif dalam strategi pendanaan. Sebut saja, PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA), PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), dan PT Siwani Makmur Tbk (SIMA).

Menurut Ketua Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Arif, pertambangan masih menjadi sektor yang menjanjikan, termasuk untuk komoditas batubara. Apalagi jika pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) masih belum siap untuk menggantikan energi fosil.

“Belum ada tanda-tanda bisnis batubara melambat di Indonesia, juga di Asia,” katanya kepada Kontan.co.id, Minggu (16/6).

Hanya saja, paling tidak ada dua tantangan yang harus diantisipasi oleh perusahaan tambang, khususnya untuk komoditas emas hitam ini.

Pertama adalah menjaga kinerja di tengah harga yang bergerak sangat dinamis. “Masalah utama adalah bagaimana menjaga agar tidak terjadi super siklus harga batubara,” ungkapnya.

Selain itu, ada tantangan yang harus dihadapi komoditas ini, yakni dalam hal masalah lingkungan atau emisi gas karbon.

Terkait dengan persoalan ini, kata Irwandy, sejumlah negara Eropa seperti Inggris dan Norwegia serta Amerika Serikat mulai meninggalkan batubara, yang juga diikuti dengan memperketat bahkan menghentikan akses pendanaan untuk batubara.

“Beberapa negara di Eropa akan meninggalkan batubara seperti Inggris, Norwegia sudah duluan. Ada pendanaan di Amerika Serikat yang dikhususkan untuk meninggalkan batubara,” jelasnya.

Sehingga, dengan prospek dan tantangan tersebut, Irwandy menilai wajar jika ada perusahaan tambang yang ingin terus berekspansi di sektor ini atau pun ada perusahaan yang ingin memasuki lini bisnis komoditas ini.

Di sisi lain, wajar pula jika ada perusahaan tambang yang mencari pendanaan untuk melakukan diversifikasi bisnis di luar tambang batubara.

“Diversifikasi bisnis adalah wajar bagi perusahaan batubara, yang sudah dilakukan beberapa perusahaan sejak lama. Seperti Adaro, Bumi atau Pamapersada,” terang Irwandy.

Sementara itu, dengan kondisi yang sudah disebutkan di atas, Irwandy berpandangan, masuk akal jika strategi pendanaan melalui penerbitan rights issue lebih dipilih oleh perusahaan tambang atau yang ingin masuk ke bisnis ini. Ketimbang memilih instrumen pendanaan lain, seperti pinjaman bank atau penerbitan global bond.

“Beberapa bank luar negeri sudah tidak memberikan kredit untuk perusahaan batubara. Meski semua cara bisa ditempuh sesuai strategi masing-masing baik pinjaman bank, rights issue maupun penerbitan bond,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Analis Kresna Sekuritas Robertus Yanuar Hardy menilai, pendanaan melalui instrumen pasar modal lebih murah dibandingkan instrumen utang dari perbankan.

Robertus juga berpendapat, penyelenggaraan rights issue oleh sejumlah perusahaan menandakan optimisme investor terhadap sektor yang bersangkutan.

Ia juga melihat sektor pertambangan masih sangat prospektif. Pada industri batubara, faktor kebutuhan (demand) yang masih tinggi, sedangkan pada komoditas mineral hilirisasi hasil tambang menjadi daya tarik untuk menjaga geliat sektor ini.

“Masih prospektif untuk jangka panjang, mengingat salah satu fokus pemerintah untuk lima tahun ke depan adalah hilirisasi hasil tambang,” tandas Robert.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana 
Editor: Yudho Winarto

Sumber – investasi.kontan.co.id

Ditolak Rini, Setneg kembalikan RPP Pertambangan Minerba ke Menteri ESDM

Operator mengoperasikan alat berat bekerja di terminal batubara Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat, Rabu (9/1/2019).Perubahan keenam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba) akhirnya dikembalikan oleh Kementerian Sekretariat Negara ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sumber Kontan.co.id di lingkungan Istana menerangkan bahwa setelah Surat Menteri BUMN mengintrupsi RPP tersebut, Setneg langsung mengadakan rapat tanggal 13 Maret 2019 yang tidak dihadiri oleh jajaran Kementerian ESDM. Adapun surat Menteri BUMN itu dikirim ke Setneg pada tranggal 1 Maret 2019.

“RPP soal tambang dikembalikan ke Kementerian ESDM. Belum diproses ke Presiden untuk ditandatangani,” ungkap Sumber Kontan.co.id, Jumat (14/6).

Dia menerangkan mekanisme di Setneg memang demikian. Jika ada salah satu menteri terkait dengan aturan yang sedang diajukan tidak setuju maka peraturan tersebut tidak bisa diteruskan ke Presiden.

“Mekanisme di Setneg, apabila ada menteri yang diminta paraf di setiap lembar naskah tidak memaraf karena ada masukan perbaikan, maka Setneg tidak akan memproses RPP itu untuk ditandatangan Presiden,” ungkap Sumber Kontan.co.id itu. Sumber itu menerangkan, saat ini status dari RPP itu status quo.

Seperti diketahui, dalam surat resmi yang didapatkan Kontan.co.id, pada 1 Maret 2019, Menteri BUMN Rini menyampaikan permintaan agar revisi PP No 23/2010 ditangguhkan lantaran Rini ingin BUMN mendapatkan hak kelola pada tambang yang habis kontrak. Surat Rini itu ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara.

Dalam surat tersebut, Rini menuliskan sehubungan dengan surat Saudara Menteri Nomor B-01/M.Sesneg/D-1`/HK.02.02/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 hal Permintaan Paraf pada Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (RPP Minerba).

Kementerian BUMN menyampaikan, bahwa sebagaimana dimaklumi kekayaan sumber daya alam, termasuk mineral dan batubara merupakan kekayaan negara yang penguasahaannya harus dilakukan secara optimal untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

“Dalam hal ini, BUMN sebagai kepanjangan tangan negara perlu diberikan peran yang lebih besar sebagai bentuk penguasaan negara atas kekayaan sumber daya alam,” tulis Rini dalam suratnya.

Kementerian ESDM sebelumnya mengeluarkan data bahwa ada 9 PKP2B Generasi I yang kontraknya akan habis. Yakni, PT Tanito Harum yang habis ditahun 2019 dan sudah diperpanjang operasinya, PT PT Kaltim Prima Coal (KPC) di tahun 2021 dan PT Arutmin Indonesia di tahun 2020. Lalu, PT Adaro Energy Tbk tahun 2022, PT Kideco Jaya Agung tahun 2023 dan PT Berau Coal Energy tahun 2025.

Atas surat Menteri BUMN itu lah, kini RPP No 23/2010 kini dikembalikan ke Kementerian ESDM untuk kembali dibahas. Poin-poin yang diminta Kementerian BUMN akan didiskusikan untuk bisa atau tidak masuk dalam RPP tersebut.

Sumber – https://kontan.co.id

Seluruh perusahaan mineral telah rampungkan amandemen kontrak karya

Ilustrasi PR Kementerian ESDMSeluruh perusahaan mineral akhirnya telah merampungkan amandemen Kontrak Karya (KK). PT Sumbawa Timur Mining (STM) menjadi perusahaan terakhir yang menandatangani amandemen kontrak, sehingga statusnya nanti akan berubah dari KK menjadi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yunus Saefulhak menyampaikan, amandemen KK PT STM selesai ditandatangani pada 7 Mei 2019. “Jadi (amandemen KK) sudah selesai semuanya,” kata Yunus saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (27/5).

Kendati demikian, Yunus mengatakan bahwa saat ini PT STM masih berstatus KK atau belum menjadi IUPK. Sebab, peralihan status dari rezim kontrak ke perizinan tersebut baru akan berlaku ketika masa kontrak berakhir dan pemerintah memperpanjang izin dari perusahaan yang bersangkutan.

“Jadi (setelah amandemen) masih tetap KK, ketika habis KK tersebut, dan perpanjangan, baru menjadi IUPK,” sambung Yunus.

Penyelesaian amandemen kontrak ini sejatinya molor dari target. Seperti yang pernah diberitakan Kontan.co.id sebelumnya, Direktorat Mineral dan Batubara Kementerian ESDM awalnya menargetkan seluruh amandemen kontrak bisa dirampungkan pada bulan Februari tahun ini.

Namun, Yunus menyampaikan bahwa mundurnya amandemen kontrak ini karena pemerintah menunggu PT STM untuk menyelesaikan urusan administrasi. Sebelumnya, Yunus mengatakan, meski belum membubuhkan tanda tangan, tapi PT STM telah memaraf amandemen kontrak tersebut.

Artinya, imbuh Yunus, secara esensi PT STM dan pemerintah sudah menyepakati pasal-pasal amandemen untuk perusahaan bertambangan komoditas emas tersebut. Hanya saja, ada persyaratan administratif yang masih perlu diselesaikan, yakni secara internal PT STM tengah dalam proses pergantian direksi, sehingga untuk mengesahkan amandemen itu pemerintah masih menunggu susunan direksi yang baru.

“Secara esensi pasal per pasal sudah setuju, jadi sudah paraf. Tapi kan sedang dalam pergantian direksi, yang tanda tangan harus sesuai direksi yang terbaru. Jadi mundurnya akibat perubahan managemen PT STM sendiri,” terang Yunus.

Sebagai konsekuensi atas keterlambatan tersebut, kata Yunus, perusahaan tambang emas yang 80% sahamnya dimiliki oleh Eastern Star Resources Pty. Ltd. itu pun harus segera mengakselerasi kegiatan eksplorasinya. “Sekarang lagi mobilisasi alat bor eksplorasi,” tuturnya.

Di lain sisi, sejatinya penyelesaian amandemen kontrak ini sangat lah terlambat. Asal tahu saja, amandemen kontrak merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba atau yang biasa disebut UU Minerba.

Pasal 169 (b) UU Minerba mengatakan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal KK dan pasal kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) disesuaikan selambat-lambatnya satu tahun sejak UU Minerba tersebut diundangkan, kecuali mengenai penerimaan negara.

Sejumlah poin penting dalam perubahan amandemen kontrak yang harus disepakati oleh pemegang KK maupun PKP2B ialah terkait dengan penciutan luas wilayah, penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), kegiatan operasi, komitmen membangun fasilitas pemurnian, divestasi, dan ketentuan fiskal.

Pengamat hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi mengatakan, jika merujuk pada ketentuan bahwa penyesuaian KK paling lama dilakukan setahun setahun UU Minerba diundangkan, maka semestinya seluruh amandemen kontrak rampung pada 12 Januari 2010.

Hanya saja, tidak adanya sanksi yang dinyatakan secara tegas, disinyalir menjadi alasan mengapa jangka waktu amandemen kontrak tersebut bisa molor. Apalagi, pada ayat sebelumnya [Pasal 169 (a)], disebutkan KK dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya UU Minerba tetap diberlakukan sampai jangka waktu kontrak/perjanjian berakhir.

Alhasil, ketentuan tersebut bisa ditafsir bahwa amandemen bisa dilakukan lebih dari setahun sejak UU Minerba terbit, asalkan kontrak belum berakhir. “Sebagai sebuah perjanjian atau kontrak, pemerintah dan perusahaan dapat melakukan amandemen sewaktu-waktu asal para pihak sepakat. Namun dalam negosiasi tersebut Pemerintah harus memastikan amandemen sesuai dengan pasal-pasal dalam UU Minerba,” terang Redi kepada Kontan.co.id, Senin (27/5).

Yunus pun sebelumnya mengatakan bahwa hal mendasar yang menghambat negosiasi amandemen kontrak ialah karena dalam rezim KK, perusahaan dan pemerintah ada dalam posisi yang setara. Sehingga, negosiasi untuk mencapai titik temu agar kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan menjadi lebih lama.

Yunus mencontohkan, salah satu isu yang membuat negosiasi alot ialah soal ketentuan fiskal, dimana setelah amandemen kontrak, pemerintah ingin memastikan penerimaan negara yang lebih besar. Seperti royalti yang dipatok naik menjadi 3,75% hingga 4%.

“Itu kan berarti mengubah keekonomian perusahaan, ada yang harus dihitung ulang. Harus juga lapor ke investor, kalender, akhirnya lama,” jelas Yunus.

Sebagai informasi, pada tahun 2018 lalu ada 18 PKP2B dan 8 KK yang telah melakukan amandemen kontrak. Dari total 68 PKP2B, semuanya telah melakukan amandemen, dimana satu diantaranya telah mengajukan permohonan penutupan tambang (mine closure), yakni Darma Puspita Mining.

Sementara itu, dengan ditandatanganinya amandemen kontrak PT STM, maka 31 perusahaan mineral telah sepakat untuk mengakhiri rezim kontrak menjadi perizinan (IUPK), seperti halnya yang terjadi PT Freeport Indonesia (PTFI) yang resmi berubah status jadi KK menjadi IUPK pada 21 Desember 2018 lalu.

Asal tahu saja, dari 31 perusahaan mineral pemegang KK itu, baru dua perusahaan yang sudah berubah jadi IUPK. Selain PTFI, ada PT Amman Mineral yang sudah mengantongi IUPK terlebih dulu. “Yang sudah berubah jadi IUPK untuk mineral baru dua, PT FI dan PT Amman,” tandas Yunus.

Sumber – https://industri.kontan.co.id