Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kebijakan wajib pasok batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) pada tahun ini tidak akan lebih dari 25% dari target produksi nasional.

Padahal, pada permulaan tahun 2019 ini, Kementerian ESDM memproyeksikan target DMO sebesar 128 juta ton atau setara dengan 26,12% dari target produksi batubara nasional dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang tahun ini berada di angka 489,12 juta ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, dalam menetapkan target DMO tersebut, pihaknya memperhitungkan kebutuhan batubara dalam negeri, baik dari industri dan terutama untuk ketenagalistrikan. Artinya, dengan target maksimal 25%, maka pasokan DMO tak akan lebih dari 122,28 juta ton, dari target produksi dalam RKAB yang telah ditetapkan.

Bambang bilang, dalam penetapan target DMO tahun ini, pihaknya mematok volume yang tak jauh berbeda dari realisasi pasokan DMO di tahun lalu. Ia pun mengatakan, meski pun proyeksi kebutuhan lebih kecil dari 25%, namun emerintah tetap akan mematok di angka tersebut dengan alasan untuk menjaga ketersediaan pasokan agar tak mengalami defisit.

“DMO pada prinsipnya maksimum 25%. Itu aja, meski lebih kecil (proyeksi kebutuhan), kita meski taruh 25% karena untuk jaga-jaga,” kata Bambang saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin (1/4).

Adapun, realisasi DMO pada tahun lalu sebesar 115,09 juta ton. Jumlah realisasi itu lebih kecil dari target DMO tahun 2018 yang dipatok 121 juta ton. Dari realisasi DMO sebesar 115,09 juta ton itu, sebesar 91,14 juta ton diserap untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Sebanyak 1,75 juta ton untuk industri metalurgi, sebesar 22,18 juta ton untuk industri pupuk, semen, tekstik dan kertas, serta 0,01 juta ton digunakan untuk briket.

Bambang mengatakan, target DMO tahun ini sebesar 26,12% yang sebelumnya diinformasikan Kementerian ESDM, merupakan proyeksi berdasarkan perhitungan maksimal terhadap kebutuhan domestik. “Ya itu kan maksimumnya. Tapi 25% sudah cukup, kebutuhan kan nggak jauh dari 115 juta ton (seperti realisasi dari tahun lalu),” ungkap Bambang.

Lebih lanjut, Bambang pun menyampaikan keputusan mengenai target DMO ini akan segera disahkan melalui Kepetusan Menteri (Kepmen) ESDM. “Ya nanti kita keluarkan (Kepmen), sebentar lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Hingga 21 Maret 2019, realisasi produksi batubara baru di angka 42,54 juta ton atau setara dengan 8,69% dari target produksi di RKAB. Sedangkan, di waktu yang sama, batubara yang telah dipasok ke pasar dalam negeri baru sebesar 14,6 juta ton atau sekitar 11,8% dari target.

Terkait dengan DMO batubara ini, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia sebelumnya mengemukakan bahwa target DMO pada tahun 2019 memang sebaiknya dipatok tidak jauh dari realisasi DMO tahun 2018.

Alasannya, Hendra menilai bahwa sekalipun kebutuhan batubara dalam negeri bertambah, namun jumlahnya tidak akan terlampau signifikan. Apalagi, untuk memenuhi targe DMO tahun ini, Hendra menyampaikan perusahaan masih akan mengalami kesulitan serupa seperti yang terjadi pada tahun lalu.

“Masih ada kesulitan itu, kira-kira sama seperti tahun lalu. Apalagi tahun lalu juga (target DMO) tidak tercapai kan,” kata Hendra.

Sumber – https://industri.kontan.co.id

Kemenangan Pemerintah Indonesia dalam forum arbitrase internasional terkait perkara melawan Churchill Mining Plc dan anak usahanya Planet Mining PTY Ltd sebagaimana yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Senin (25/03) mendapatkan apresiasi dari Pusat Studi Hukum Energi dan pertambangan (PUSHEP) Jakarta.

Direktur eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan kemenangan Indonesia dalam arbitrase internasional merupakan kado indah bagi dunia hukum pertambangan di Indonesia.

“Selamat atas kemenangan Pemerintah Indonesia. Kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah atas upayanya yang serius selama ini, sehingga berhasil menang di Arbitrase Internasional,” kata Bisman dalam siaran pers, Selasa (26/03).

Upaya pemerintah untuk memenangkan dalam arbitrase internasional tidak mudah. Pasalnya, menurut Bisman, melawan korporasi asing yang cukup besar dengan nilai gugatan yang sangat fantastis mencapai US$ 1,3 Miliar atau lebih dari Rp18 Trliun butuh ekstra usaha pemerintah Indonesia. “Kami tahu Pemerintah bekerja serius menghadapi gugatan ini dengan memberikan argumen dan bukti hukum yang sangat bagus,” kata Bisman.

PUSHEP pun mewanti-wanti bahwa kemenangan tersebut menjadi ‘alarm’ atas kasus-kasus serupa bagi Pemerintah agar dalam mengeluarkan kebijakan tentang pemberian atau pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bertindak lebih hati-hati dan harus selalu berdasar hukum.

“Pasalnya, kepastian hukum dalam usaha pertambangan merupakan sesuatu yang sangat mahal, karena kerap kali Undang-Undang tidak diberlakukan secara konsisten,” imbuh Bisman.

Di lain sisi, ujar ahli hukum energi dan pertambangan itu, kemenangan dalam arbitrase internasional ini menjadi modal bagi Pemerintah untuk lebih percaya diri menghadapi ancaman korporasi yang tidak tunduk pada kehendak hukum Indonesia, termasuk ancaman dari pemegang Kontrak Karya yang semestinya akan berakhir, namun memaksa untuk diperpanjang dengan ‘ganti baju’ Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan mengancam akan menggugat ke arbitrase internasional jika tidak diperpanjang.

“Selama ini ancaman arbitrase menjadi momok bagi pemerintah, namun seharusnya kita tidak perlu takut dan pemerintah pasti sanggup menghadapinya,” ujar Bisman.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah digugat dalam arbitrase internasional terkait kasus tuduhan terhadap Pemerintah Indonesia dalam hal ini Bupati Kutai Timur yang dianggap melanggar perjanjian bilateral investasi (bilateral investment treaty) antara Republik Indonesia-United Kingdom (Inggris) dan Republik Indonesia-Australia.

Pelanggaran dimaksud adalah pencabutan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan terhadap anak perusahaan Para Penggugat (empat perusahaan Grup Ridlatama) oleh Bupati Kutai Timur pada tahun 2010. Para Penggugat mengklaim pelanggaran itu telah menimbulkan kerugian terhadap investasi perusahaannya di Indonesia.

Sumber: https://industri.kontan.co.id

Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekali
Pakai dan/atau Kantong Plastik di Lingkungan Kerja Pertambangan

Pada tahun 2022, Pemerintah menargetkan ada total 57 pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) yang akan beroperasi. Tapi hingga kini, total baru ada 27 smelter yang sudah beroperasi, sehingga butuh 30 smelter lagi yang beroperasi sepanjang empat tahun ke depan.

Ketua Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Arif menilai, perlu upaya ekstra untuk mengakselerasi pembangunan smelter supaya bisa mencapai target tersebut. Sebab, jika menilik data yang ada, sejak diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU Minerba), rata-rata hanya ada tiga unit smelter yang bisa beroperasi setiap tahunnya.

Irwandy mencontohkan, pada tahun 2010-2011 hanya tiga smelter yang beroperasi. Rata-rata penambahan dari 2012-2018 adalah tiga smelter per tahun, kecuali pada tahun 2015 yang sebanyak tujuh smelter.

Sehingga, lanjut Irwandy, jika menggunakan angka pertumbuhan smelter tersebut, maka penambahan dalam tiga tahun ke depan hanya 9 smelter. Sehingga, total 27 smelter yang telah beroperasi, ditambah 9 smelter baru, hanya mencapai 36 smelter. “Masih jauh dari target 57 smelter, kecuali ada akselerasi,” kata Irwandy saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (24/2).

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI< Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan menerangkan bahwa hingga tahun 2018 lalu, total ada 27 smelter yang telah beroperasi. Terbanyak berasal dari komoditas Nikel dengan 17 smelter.

Sisanya, dari komoditas tembaga berjumlah 2 smelter, bauksit berjumlah 2 smelter, besi berjumlah 4 smelter, dan komoditas mangan berjumlah 2 smelter. Jumlah itu sudah termasuk penambahan 2 smelter nikel baru yang beroperasi pada tahun lalu.

Sedangkan untuk rencana hingga tahun 2022, Jonan merinci bahwa akan ada tambahan 3 smelter tembaga, 16 smelter nikel, 5 smelter bauksit, 2 smelter besi dan 4 smelter timbal dan seng.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan bahwa meski smelter-smelter tersebut mayoritas dibangun menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun ada juga yang memakai Izin Usaha Industri (IUI).

Bambang bilang, setiap smelter memiliki progres yang bervariasi, sesuai dengan rencana (Kurva S) yang diajukan dan dilaporkan kepada Kementerian ESDM. Asal tahu saja, berdasarkan Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2018, pengawasan berkala dilakukan setiap enam bulan dan harus mencapai kemajuan paling sedikit 90% dari rencana yang dihitung kumulatif oleh verifikator independen.

Dalam hal ini, Bambang menegaskan bahwa pemerintah telah bertindak tegas terhadap perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk dengan memberi sanksi berupa pencabutan rekomendasi ekspor. “Progresnya masing-masing beda-beda, ada yang 0-10%, ada yang 10%-20%, ada yang 30%-50%, macem-macem. Pokoknya asal sesuai Kurva S, nggak sesuai ita cabut (rekomendasi ekspor),” kata Bambang.

Adapun, hingga hari ini, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, ada dua perusahaan yang dikenai sanksi pencabutan rekomendasi ekspor tersebut. Yakni perusahaan nikel PT Surya Saga Utama serta perusahaan bauksit PT Lobindo Nusa Persada.

Yunus bilang, pihaknya masih menunggu laporan yang telah diverifikasi oleh verifikator independen dari kedua perusahaan tersebut. Yunus pun mengatakan, kewajiban keduanya untuk mengejar rencana pembangunan enam bulan sebelumnya dan mengajukan rencana pembangunan periode selanjutnya harus tetap dilakukan.

“Ya pokoknya kalau dia mengajukan lagi disertai dokumen-dokumen verifikasi kemajuannya lebih dari 90%, ya jalan lagi (rekomendasi ekspor),” katanya kepada Kontan.co.id, Minggu (24/2).

Sementara itu, menurut Bambang Gatot, setiap perusahaan memiliki tantangan yang berbeda dalam merealisasikan target pembangunan smelternya. Utamanya adalah kendala investasi yang cukup tinggi. “Ya macem-macem, mungkin susah, mahal investasinya,” ujarnya.

Terkait dengan persoalan investasi atau nilai keekonomian ini, Irwandy Arif menilai bahwa itu tergantung dengan komoditas yang diolah, serta kesiapan rantai pasar dari komoditas dan hasil olahannya. Sebab, jika itu tidak disiapkan, maka margin antara bisnis hilir ini akan lebih kecil dibandingkan dengan bisnis hulunya, mengingat dana besar yang dibutuhkan untuk membangun smelter tidak cepat terganti karena tergolong dalam investasi jangka panjang.

Irwandy mencontohkan, untuk PT Freeport Indonesia dengan konsentrat tembaganya, margin dari bisnis hulunya masih lebih kecil. “Tapi kalau komoditas lain seperti Nikel dari hulu ke hilir sudah proven oleh PT Antam dan PT Vale, juga PT Bintang Delapan. Untuk Bauksit juga ada smelter PT Antam,” terangnya.

Sedangkan selain karena faktor di atas, ada sejumlah kendala lain yang menurut Irwandy membuat pembangunan smelter lambat. Pertama, terkait dengan pasokan energi dan ketersedian infrastruktur jalan, pelabuhan dan akses lainnya yang masih terbatas.

Kedua, mengenai pengenaan tarif rotalty bijih dan hasil pengolahan atau pemurnian. Ketiga, soal perizinan, yakni hambatan perizinan dalam alih fungsi lahan serta masih adanya dua perizinan dari IUP dan IUI.

Keempat, kesulitan pasokan bagi smelter yang tidak memiliki tambang, dan kelima, kebijakan untuk mendorong pembangunan smelter yang masih kurang tegas. “Kalau itu bisa diatasi, bisnis smelter akan lancar,” kata Irwandy.

Adapun, seperti yang pernah diberitakan KONTAN sebelumnya, Kementerian ESDM tengah menyiapkan peraturan untuk menjamin komitmen pembangunan smelter. Beleid yang berbentuk Keputusan Menteri (Kepmen) tersebut rencananya akan mengatur secara detail tentang tata cara pemberian sanksi berupa denda, serta jaminan kesungguhan pembangunan smelter.

Di sisi lain, sebagai informasi, Kementerian ESDM menargetkan setidaknya akan ada dua smelter yang siap beroperasi di tahun 2019 ini. Satu di antaranya adalah smelter feronikel milik PT Aneka Tambang Tbk yang berlokasi di Halmahera Timur, yang rencanannya akan selesai pada pertengahan tahun ini.

Sumber – https://industri.kontan.co.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penyaluran mandatori campuran biodiesel 20 persen ke minyak Solar (B20) hingga pekan pertama bulan ini belum berjalan 100 persen. Padahal, pemerintah menargetkan penyaluran mandatori B20 yang berlaku sejak 1 September 2018 bisa berjalan sepenuhnya pada awal 2019.

“Di catatan kami, per 7 Februari 2019, (penyaluran B20) 92 persen (dari target). Per akhir Januari 89 persen,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (7/2).

Rida mengungkapkan salah satu penyebab belum optimalnya penyaluran B20 adalah penyediaan kapal penampungan terapung (floating storage) yang belum rampung. Rencananya, floating storage akan disediakan di Balikpapan dan Tuban sebagai tempat penyimpanan B20 ke daerah-daerah industri. 

Penyediaan floating storage itu biayanya ditanggung oleh produsen Bahan Bakar Nabati (BBN), penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. 

Namun, penyediaan floating storage di Tuban yang menjadi hub penyalur B20 di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya masih belum berjalan. Pasalnya, kondisi perairan yang tidak memungkinkan.

“Ternyata, di situ (Tuban) daerah ranjau,” ujarnya.

Guna mengatasi hal itu, pemerintah akan kembali menggelar rapat koordinasi pada pekan depan untuk membahas kelanjutan dari penyediaan floating storage di Tuban, termasuk survei lokasi dan biaya yang dibutuhkan.

Selain itu, lanjut Rida, belum optimalnya penyaluran B20 juga karena penyesuaian titik serah penyaluran BBN pencampur B20 fatty acid methyl esters (fame) ke PT Pertamina (Persero) dari 112 titik menjadi 29 titik yang memerlukan waktu. Sebagai catatan, penyederhanaan titik serah mulai berlaku pada awal Januari 2019.

Secara terpisah, Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan menambahkan belum optimalnya penyaluran B20 juga disebabkan oleh buruknya kondisi cuaca di laut. Hal itu menyebabkan kapal tidak bisa berlayar selama beberapa waktu.

“Kalau nanti cuaca membaik saya percaya bahwa ini (penyaluran B20) akan naik mendekati 100 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut, pergantian pemasok fame ke badan usaha penyalur BBM di awal tahun juga mempengaruhi pasokan B20. Pasalnya, penyediaan fame ke satu titik serah membutuhkan waktu. 

“Harapan saya bulan-bulan ini bisa 100 persen (penyaluran B20),” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan alokasi fame sebagai biodiesel pada 2019 mencapai 6,2 juta kiloliter (kl). Pemerintah telah menunjuk 19 Badan Usaha BBN penyalur fame dan 18 badan usaha bahan bakar minyak (BBM) yang akan menyalurkan B20.

Sumber – www.cnnindonesia.com