Belakangan ini sudah mulai memasuki musim hujan.

Bikers atau pemotor wajib mempersiapkan jas hujan dan sepatu anti air.

Dijalan masih banyak ditemui, bikers menggunakan sandal, bukan sepatu, tak sesuai standar keselamatan.

Padahal, risiko terjadinya cidera lebih besar ketimbang memakai sepatu, karena kaki tidak semuanya tertutup.

Secara aturannya, kata Edo Rusyanto selaku pakar keselamatan berkendara (safety riding), tidak ada yang melarang.

Namun, dia ingin menekankan bahwa kesadaran pengguna motor dalam hal keselamatan dan keamanan berkendara harus lebih ditingkatkan.

“Tidak ada aturan yang mewajibkan pemakaian sepatu, tetapi juga tidak ada larangan pakai sandal. Hanya soal kesadaran untuk meminimalisir risiko saja,” ujar Edo.

Edo juga pernah mengatakan, berkendara motor pakai sepatu atau alas yang menutupi hingga mata kaki akan lebih aman jika terjadi kecelakaan.

Lebih tepatnya, kata dia luka atau cidera bisa lebih berkurang, ketimbang menggunakan sandal.

“Apalagi kalau hujan, banyak yang menyimpan sepatunya dan mengganti pakai sandal, jelas itu salah.

Seharusnya selalu pakai sepatu ketika naik motor,” kata Edo

Sumber – https://www.motorplus-online.com/

PT Freeport Indonesia (PTFI) masih terus mengembangkan smelter tambaga di Gresik Jawa Timur sebagai bagian dari program hilirisasi tambang.

Vice President Corporate Communication PTFI Riza Pratama mengatakan, saat ini proyek smelter tembaga tersebut sedang berada dalam tahap pemadatan tanah dan pembuatan konsep desain atau front end engineering design (FEED).

PTFI memproyeksikan, smelter ini akan rampung lima tahun sejak penerbitan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada Desember 2018 lalu. Izin ini keluar beriringan dengan transaksi divestasi oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

PTFI juga telah menginvestasikan US$ 151 juta untuk kelangsungan proyek smelter tersebut.

Riza bilang, smelter tembaga ini bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan kinerja PTFI di masa mendatang. Di sisi lain, proyek tersebut diharapkan dapat mendongkrak kualitas industri logam di dalam negeri. Apalagi, pemerintah juga terus menggalakan program hilirisasi di bidang pertambangan.

“Diharapkan sudah ada industri hilir yang siap menyerap produk dari smelter kami ketika selesai dibangun,” terang dia, Selasa (24/12).

Di luar itu, PTFI juga masih melaksanakan proyek tambang bawah tanah (underground) sebagai bagian dari transisi tambang terbuka yang berakhir masa operasinya di pertengahan tahun depan. Tambang bawah tanah ini ditargetkan beroperasi secara optimal di tahun 2022 mendatang.

Mengutip berita sebelumnya, volume penambangan bawah tanah PTFI diproyeksikan sebesar 96.000 ton bijih per hari pada tahun depan. Bijih tersebut merupakan batuan dengan kandungan tembaga, emas, dan perak.

Lantas, PTFI terus berinvestasi guna menyelesaikan tambang bawah tanah sekaligus meningkatkan produktivitas penambangan. “Biaya yang diperlukan untuk tambang bawah tanah sekitar US$ 2 miliar,” ujar Riza.

Sumber – https://industri.kontan.co.id/

Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) terus meminta kejelasan soal perpanjangan kontrak beberapa perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Perpanjangan kontrak itu sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 sebagai aturan turunan dari UU Minerba, yang menyebutkan bahwa memperbolehkan perusahaan mengajukan permohonan perpanjangan 2 tahun sebelum berakhirnya kontrak atau perjanjian.

Oleh karena itu sudah ada perusahaan yang mengajukan ke pemerintah tanpa harus menunggu RUU Minerba selesai. “Karena pada dasarnya pengajuan perpanjangan kontrak itu juga diatur dalam PKP2B yang masih berlaku hingga berakhirnya perjanjian,” ujar Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (22/12).

Mengenai apa saja yang dipersiapkan oleh PK2B dalam pengajuan perpanjangan Hendra mengatakan, pemegang PKP2B sebagai kontraktor pemerintah tentu menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk kelanjutannya.

Berdasarkan informasi dari APBI, perusahaan yang sudah mengajukan perpanjangan PKP2B yaitu PT Arutmin Indonesia karena akan berakhir kontraknya di tahun 2020. PT Adaro Indonesia yang akan berakhir di 2022 juga kabarnya akan mengajukan permohonan.

Hendra menambahkan mengenai peluang pada masing-masing perusahaan tersebut aturan yang diharapkan tentu bisa menjamin kelangsungan seluruh perusahaan. Peraturannya tentunya untuk semua bukan untuk individual company.

Perusahaan PKP2B generasi I itu semuanya mayoritas sahamnya dimiliki pengusaha Nasional. Kontribusi terhadap produksi lebih dari 40%. “Kontribusi ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mayoritas kontrak dari segi perpajakan dan perekonomian nasional dan regional juga penting,” ujar Hendra.

Hendra juga mengatakan, untuk kelistrikan Nasional, lebih dari separuh dipasok oleh perusahaan-perusahaan tersebut, jadi aspek ketahanan energi Nasional juga patut dipertimbangkan.

Sumber: https://industri.kontan.co.id/

Coal barges are pictured as they queue to be pull along Mahakam river in Samarinda, East Kalimantan province, Indonesia, August 31, 2019. Picture taken August 31, 2019. REUTERS/Willy Kurniawan

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera merampungkan revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 alias UU Mineral dan Batubara (UU Minerba). Targetnya, revisi UU Minerba selesai paling lambat pada Juli atau Agustus 2020.

“Insha Allah UU minerba saya punya target paling lama bulan Juli atau selambatnya bulan Agustus (2020),” ungkap Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto di Jakarta, Rabu (11/12).

Menurut Sugeng, revisi UU minerba ini akan menjadi program legislasi nasional (prolegnas) prioritas yang disahkan di Sidang Paripurna. Setelah itu, pihaknya segera membentuk Panita Kerja (Panja) revisi UU minerba pada akhir bulan ini, dan akan bekerja intensif pada awal Januari 2020.

Sugeng mengatakan, biasanya revisi UU membutuhkan waktu setidaknya tiga kali masa sidang atau satu tahun. Namun, untuk revisi UU minerba, ia yakin bisa selesai dengan dua kali masa sidang saja.

Alasannya, sambung dia, pembahasan revisi UU minerba melanjutkan hasil dari proses yang sudah ditempuh pada Komisi VII DPR RI periode 2014-2019 lalu. “Karena materinya tidak membuang yang lau, toh revisi UU ini pada periode lalu sudah jalan sedemikian rupa,” imbuh Sugeng.

Namun, Sugeng mengakui, ada sejumlah isu yang masih akan dibahas secara intensif antara Komisi VII bersama Pemerintah. Khususnya mengenai perpanjangan kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Dua isu yang disoroti dari perpanjangan PKP2B itu ialah terkait dengan luasan wilayah dan juga pengelolaan pasca PKP2B habis kontrak dan beralih menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sugeng mengatakan, penafsiran soal batasan luas wilayah ini menjadi isu yang krusial. Menurutnya, ada tafsiran bahwa luas PKP2B yang habis kontrak dibatasi hanya 15.000 hektare (ha) saja.

Namun di sisi lain, kata Sugeng, ada juga yang menerjemahkan bahwa laus wilayah itu bisa menyesuaikan Rencana Kegiatan pada Seluruh Wilayah (RKSW) yang sudah disepakati dalam kontrak.

Sayangnya, Sugeng masih enggan dengan gamblang mengemukakan sikap dari Komisi VII terkait dengan luasan wilayah ini. “Ada aspek-aspek lain, di situ lah yang disebut pendalaman. Ini lah perlunya Panja RUU nanti akan mendalami lebih detail, aspek-aspek yang akan masuk pada pasal per pasal,” ungkapnya.

Selain itu, Sugeng mengatakan bahwa isu lain yang akan dibahas dalam revisi UU minerba ialah terkait dengan prioritas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola lahan tambang PKP2B yang sudah habis kontrak.

Menurutnya, harus dilihat kembali apakah penerjemahan Pasal 33 UUD 1945 itu berarti harus dimiliki oleh negara melalui BUMN, atau bisa dengan mekanisme lain.

“Kan ada klausul kalau habis kontrak maka sebaiknya diberikan ke BUMN? Nah ini juga menjadi bahasan-basahan yang akan kita tuntaskan. Kita butuh reverensi lebih banyak” ungkapnya.

Sugeng pun mengklaim, kendati banyak menyoroti soal PKP2B, tapi pembahasan revisi UU Minerba ini tidak mendapat desakan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perpanjangan kontrak PKP2B ini. “Tak ada desakan itu, tetapi bahwa kita punya tanggung jawab moral, kalau bisa cepat kenapa tidak?,” klaimnya.

Sumber – https://industri.kontan.co.id/