PT Adaro Energy Tbk (ADRO) belum memiliki rencana akuisisi lahan tambang batubara pada tahun ini. Kondisi pasar batubara yang belum stabil membuat emiten ini memilih memaksimalkan potensi tambang yang ada.

Head of Corporate Communication ADRO Febriati Nadira menyampaikan, pihaknya akan fokus pada penerapan keunggulan operasional atau operational excellence pada bisnis inti agar dapat menghadapi tantangan industri batubara. “Kami juga akan tetap melakukan studi untuk pengembangan bisnis,” ujar dia, hari ini.

Strategi efisiensi juga diterapkan di seluruh rantai bisnis perusahaan agar dapat menghasilkan kinerja operasional yang solid dan sesuai dengan target yang diharapkan.

Saat ini, ADRO memiliki model bisnis terintegrasi yang terdiri dari delapan pilar. Di antaranya Adaro Mining, Adaro Services, Adaro Logistics, Adaro Power, Adaro Land, Adaro Water, Adaro Capital, dan Adaro Foundation.

Febriati menyebut, anak-anak usaha ADRO di pilar-pilar bisnis tersebut terlibat dalam setiap bagian rantai pasokan batubara. Dengan demikian, perusahaan dapat mengontrol biaya, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi risiko di pasar.

Terkait produksi batubara, ADRO belum mengumumkan target produksi pada tahun ini. Per akhir kuartal tiga tahun lalu, produksi batubara ADRO naik 13% (yoy) menjadi 44,13 juta ton. Sedangkan target produksi batubara perusahaan di tahun kemarin berada di kisaran 54 juta—56 juta ton.

Meski tidak ada rencana akuisisi, ADRO tetap fokus pada pengembangan bisnis pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dikelola PT Adaro Power.

Salah satu proyek PLTU perusahaan, yakni PLTU Tanjung Power Indonesia kini sudah mulai beroperasi secara komersial. PLTU tersebut berkapasitas 2×100 megawatt (MW) dan akan mengalirkan listrik di kawasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Sementara itu, proyek PLTU Bhimasena Power Indonesia ditargetkan manajemen ADRO akan selesai dan beroperasi pada tahun ini. “Kegiatan PLTU Bhimasena Power Indonesia telah mencapai tingkat penyelesaian sekitar 87% per akhir September 2019,” imbuh Febriati.

PLTU tersebut berlokasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dan memiliki kapasitas listrik sebesar 2×1.000 MW.

Sumber – https://industri.kontan.co.id/

Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia dan berharap menjadi 10 negara ekonomi terbesar di dunia. Hal ini sejalan dengan komitmen berkelanjutan WeWork di Indonesia yang baru-baru ini membuka lokasi ketujuh di South Quarter, Jakarta Selatan.

Sebanyak 72% anggota WeWork di Indonesia menyatakan bahwa WeWork menjadi akselerator pertumbuhan perusahaan mereka. Salah satu anggota berskala perusahaan besar di Indonesia, Sinar Mas Mining berbagi bagaimana WeWork telah membantu mereka menginspirasi inovasi dan kreativitas, mendorong kolaborasi dan meningkatkan efisiensi tim karyawannya.

Sebagai pemimpin di industri pertambangan, Sinar Mas Mining (Grup Sinar Mas) dengan portofolio bisnis industri pertambangan dan perpanjangannya di Indonesia dan luar negeri, memiliki lebih dari 40 entitas bisnis yang mencakup produksi batu bara dan bisnis baru seperti innovation labs dan inkubator. Saat ini, perseroan memiliki lebih dari 3.000 karyawan.

Di tengah bertumbuhnya generasi milenial dalam angkatan kerja Indonesia saat ini, perusahaan mapan lokal seperti Sinar Mas Mining diharapkan mampu untuk terus berkembang dan mendorong interaksi dan pendekatan bisnis secara digital dan intuitif. Menyadari kebutuhan kolaborasi dan jaringan, pada tahun 2018 Sinar Mas Mining memindahkan karyawan dan tim dari beragam divisi ke WeWork Sinarmas MSIG Tower.

“Dengan Indonesia yang semakin kuat di Asia Tenggara, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk berada di sini. Kami melihat semakin banyak perusahaan besar memanfaatkan WeWork sebagai bagian dari ekspansi dan pertumbuhan inovasinya. Faktanya, 43% dari keanggotaan kami berasal dari perusahaan besar global seperti Microsoft, GE dan Standard Chartered,” kata Turochas T Fuad, Managing Director WeWork di Asia Tenggara dan Korea. Ini merupakan bukti peran WeWork dalam membantu memberikan dampak pertumbuhan bagi anggota.

Menurutnya, sesuai dengan nilai WeWork dalam kemitraan dengan perusahaan besar untuk fokus pada hal yang paling penting: karyawan dan tujuan mereka, WeWork bekerja sama dengan Sinar Mas Mining untuk memahami kebutuhan ekspansi dan lokasi mereka. Tantangan: ruang kerja yang berbeda dan terpisah dari budaya utama perusahaan

Saat ini, Sinar Mas Mining tengah memperkuat transformasi digital dan menargetkan untuk mengubah cara mereka bermitra dan bekerja bersama secara internal. Mereka mencari ruang kerja yang dapat menginspirasi karyawannya, ruang kerja yang mengutamakan karyawan dan melibatkan kolaborasi dan interaksi. Dengan bekerja di lokasi WeWork dan mengintegrasikan karyawan mereka dengan komunitas inovator dan entrepreneurs di WeWork, kini, Sinar Mas Mining memiliki akses luas untuk mengeksplorasi peluang baru bagi inovasi bisnis.

“Kamii fokus pada cara mengubah lingkungan kerja, sehingga dapat melibatkan karyawan lebih baik. Ketika saya memikirkan ruang kerja, tim dan bagaimana memberdayakan mereka, satu kata kunci yang saya pikirkan adalah “Empowerment,” jelas Swasono Satyo, Chief Human Resources Officer.

Ruang kerja Sinar mas Mining di WeWork Sinarmas MSIG Tower telah memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyatu dengan bisnis dan visi bersama, sambil membangun budaya fleksibilitas dan kolaborasi di antara mereka. Solusinya, ruang kerja yang gesit yang terhubung dengan pengalaman karyawan berkomitmen untuk menciptakan ruang kerja yang millennial-friendly, tim Sinar Mas Mining yang terdiri dari 150 orang sekarang duduk di kantor pribadi mereka di WeWork Sinarmas MSIG Tower.

Sejalan dengan roadmap pemerintah yang terintegrasi, ‘Making Indonesia 4.0’, hal ini juga membantu tim Sinar Mas Mining untuk berkembang dengan memanfaatkan jaringan global dari WeWork. WeWork telah mengubah pengalaman kantor tradisional dan mendorong Sinar Mas Mining untuk memahami ruang kerja dengan cara yang berbeda. Terlepas dari ruang fisik, pihaknya juga menghargai pengalaman dinamis yang dapat diciptakan untuk karyawan.

“Ini membantu kami memahami peluang dan solusi yang dapat meningkatkan budaya kerja kami lebih baik lagi,” dia menambahkan. Lokasi pusat WeWork Sinarmas MSIG Tower juga berada dekat dengan kantor Sinar Mas di Sudirman Central Business District, Sudirman. Hal ini merupakan sebuah keuntungan lain dari kerja sama ini. Dari perspektif estetika, desain ruang WeWork menggabungkan warna-warna cerah, dengan sentuhan budaya tradisional Indonesia.

WeWork memahami kebutuhan yang penting bagi Sinar Mas Mining. Area kerja yang tenang sangat membantu dalam produktivitas tim, sementara ruang terbuka dan interior yang dinamis mendorong kreativitas mereka. Dengan inisiatif tim WeWork yang sering menyelenggarakan sesi khusus bagi para anggota seperti acara networking hingga acara professional development, karyawan Sinar Mas Mining tidak hanya dapat menumbuhkan ikatan yang kuat antar tim, tetapi juga meningkatkan network di luar perusahaan.

Komitmen untuk memodernisasi lingkungan kerja untuk menginspirasi energi baru, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan menarik minat karyawan di masa depan adalah bagian dari program Employee Value Proposition dari Sinar Mas Mining dan inisiatif untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan produktivitas karyawan. Hasilnya, peningkatan kolaborasi antara karyawan saat ini dan transformasi kerja bersama Melalui survei kepuasan karyawan di perusahaan, Sinar Mas Mining telah menemukan bahwa karyawan mendapat lebih banyak manfaat dari ruang kerja bersama, dengan peningkatan 10% dalam produktivitas karyawan dan kepuasan karyawan.

“Kondiisi ini membuat orang keluar dari budaya kantor tradisional dan memasuki lingkungan kerja kolaboratif, diterima dengan baik oleh karyawan,” kata Satyo. Visi Sinar Mas Mining adalah terus bekerja bersama WeWork untuk membantunya dalam berpikir, berkolaborasi, dan berinovasi di pekerjaan.” Memasuki peringatan satu tahun bersama WeWork, Sinar Mas Mining sekarang memiliki ruang yang mudah diakses di jantung kota Jakarta yang memungkinkan mereka memperluas tenaga kerja mereka di kota ini.

Sumber: www.swa.co.id

Mining Industry Indonesia (MIND ID) sebagai holding pertambangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kepemimpinan Orias Petrus Moedak mematok sejumlah target dan menyiapkan sejumlah strategi untuk mengembangkan tambang di sektor hulu dan hilir. Di sektor hulu, MIND ID fokus menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah salah satunya berkaitan dengan penyelesaian divestasi 20% saham PT Vale Indonesia Tbk. Divestasi 20% saham Vale tersebut sedang memasuki tahap persetujuan terkait pemegang saham atau Shareholder Agreement. Perjanjian tersebut dijadwalkan dapat selesai pada semester I 2020 ini. Selain itu, dalam rangka mengembangkan tambang di sektor hulu, MIND ID masih membuka opsi untuk melakukan akuisisi lahan tambang yang bernilai strategis dan menjanjikan. MIND ID juga tengah gencar merampungkan sejumlah proyek hilirisasi tambang agar dapat selesai sesuai dengan target yang sudah dipatok. Bahkan Orias menegaskan bahwa jika proyek berjalan lamban, jajaran direksi bisa saja kembali dirombak. Orias juga mengatakan bahwa penyelesaian sejumlah proyek hilirisasi menjadi salah satu standar penilaian kinerja masing-masing direktur utama anak usaha MIND ID. Sejumlah anak usaha MIND ID masing-masing memang sedang menggarap proyek hilirisasi seperti proyek smelter feronikel PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) di Halmahera Timur dan Smelter Bauksit di Kalimantan Barat, PT Bukit Asam Tbk memiliki proyek gasifikasi batubara dan PLTU, smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, PT Timah Tbk yang sedang mengembangkan proyek tanah jarang dan proyek smelter ausmelt. Pengembangan tambang di sektor hulu dan hilir akan dijadikan prioritas bagi MIND ID dengan harapan dapat membawa pertambangan Indonesia kian eksis dan mendunia. Sumber – https://duniatambang.co.id/

 

Setelah sempat mangkrak di tahun lalu, pemerintah akhirnya memutuskan kembali melanjutkan revisi keenam atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba).

Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asrofi membenarkan, kelanjutan revisi PP 23/2010 itu telah dibahas dalam rapat di Sekretariat Negara (Setneg). Menurut Hufron, rancangan revisi PP (RPP) tersebut sudah selesai melalui proses pembahasan, harmonisasi dan juga klarifikasi bersama kementerian terkait.

“Sudah selesai pembahasan,” kata Hufron saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (12/1).

Menurut informasi yang diterima Kontan.co.id, rapat klarifikasi untuk menindaklanjuti revisi PP 23/2010 itu digelar pada Jumat (10/1) lalu bertempat di Kantor Kementerian Sekretariat Negara.

Rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan itu melibatkan sejumlah kementerian dan lembagai terkait, yakni Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Kabinet.

Sebagai informasi, revisi keenam PP Nomor 23 tahun 2010 ini pada pokoknya disiapkan untuk mengatur perizinan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), khususnya dalam perpanjangan kontrak dan perubahan statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Revisi regulasi tersebut sudah mencuat sejak November 2018 lalu. Pemerintah awalnya menargetkan revisi PP Nomor 23/2010 bisa rampung pada akhir tahun 2018, namun penyelesaiannya terus molor hingga 2019.

Kontan.co.id mencatat, pada Januari 2019, tepat setahun lalu, RPP Nomor 23/2010 sebenarnya sudah disetujui dan diparaf oleh menteri terkait, yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menko Perekonomian. Namun, revisi PP 23/2010 ini terganjal surat dari Rini Soemarno, Menteri BUMN saat itu.

Dalam surat yang disampaikan ke Menteri Setneg pada 1 Maret 2019 itu, Rini meminta supaya BUMN diberikan porsi pengelolaan terhadap tambang PKP2B yang akan habis kontrak.

Polemik perpanjangan kontrak PKP2B pun berlanjut. Sejak pertengahan hingga akhir tahun 2019 lalu, polemik tidak lagi pada revisi PP 23/2010, namun beralih ke revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 alias UU Minerba. Revisi UU Minerba saat ini tengah bergulir. Komisi VII DPR RI menargetkan, revisi tersebut bisa rampung pada Agustus tahun ini.

Kendati begitu, Hufron Asrofi mengklaim, revisi PP 23/2010 dibutuhkan lantaran dinilai paling memungkinkan untuk segera diterbitkan, sehingga bisa memberikan kepastian hukum dan investasi. Dibandingkan harus menunggu penyelesaian revisi UU Minerba yang masih harus dibahas di DPR.

“Mungkin RPP ini dianggap yang paling siap agar ada landasan hukum dan kepastian investasi, serta menjamin penerimaan negara,” ungkapnya.

Menurut Hufron, karena pada saat itu keberatan datang dari Kementerian BUMN, maka klarifikasi pun telah diberikan. Hufron bilang, saat ini revisi PP 23/2010 ini tinggal menunggu paraf dan persetujuan dari Menteri BUMN, Erick Thohir. Setelah itu, proses berlanjut dengan penyerahan RPP 23/2010 ke Presiden Joko Widodo disahkan.

“Tinggal menunggu paraf Menteri BUMN dan pengesahan presiden,” kata Hufron.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan bahwa pelaku usaha tengah menunggu kepastian dari pemerintah. Menurutnya, kepastian hukum dan investasi penting diberikan, baik dalam bentuk revisi PP maupun revisi UU.

“Kami ikut saja opsi yang mana yang akan diambil pemerintah. Kami yakin pemerintah akan memahami urgensinya dan dampaknya terhadap perekonomian nasional,” kata Hendra kepada Kontan.co.id, Minggu (12/1).

Pengamat hukum pertambangan Ahmad Redi bilang, dilanjutkannya revisi PP nomor 23/2010 ini terkesan dipaksakan. Apalagi, selain pembahasan revisi UU Minerba, saat ini tengah disusun omnibus law tentang Cipta Lapangan Kerja, yang di dalamnya juga memuat substansi mengenai pengelolaan minerba.

“Ada duplikasi law making process yang tidak efektif. ekonomisasi kekuasaan seperti terjadi dalam pembuatan regulasi,” kata Redi.

Senada, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar mengungkapkan, pemerintah semestinya tetap fokus untuk menyelesaikan revisi UU Minerba bersama DPR. Jika perlu, kata Bisman, substansi dalam revisi PP Nomor 23/2010 dimasukan ke dalam revisi UU Minerba yang memiliki kedudukan hukum lebih tinggi.

“Kalau saat ini pemerintah menggulirkan lagi revisi PP 23/2010, pasti ada tumpang tindih karena PP merupakan turunan dari UU, jangan sampai (revisi PP) hanya untuk melegitimasi kepentingan pihak-pihak tertentu,” tandas Bisman.

Sebagai informasi, ada tujuh PKP2B yang akan habis kontrak di tahun ini dan beberapa tahun ke depan, yakni PT Arutmin Indonesia yang kontraknya akan berakhir pada 1 November 2020, PT Kendilo Coal Indonesia (13 September 2021), PT Kaltim Prima Coal (KPC) pada 31 Desember 2021, PT Multi Harapan Utama (1 April 2022), PT Adaro Indonesia (1 Oktober 2022), PT Kideco Jaya Agung (13 Maret 2023), dan PT Berau Coal (26 April 2025).

Adapun, satu PKP2B, yakni PT Tanito Harum sudah terminasi dengan pembatalan perpanjangan kontrak, lantaran dinilai tidak memiliki landasan hukum untuk perpanjangan kontrak dan peralihan status menjadi IUPK.

Sumber – https://industri.kontan.co.id/